Sebelum 2019, Rini Soemarno Ingin Kementerian BUMN Dibubarkan

Di tengah isu mengenai reshuffle atau perombakan kabinet, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno kembali melontarkan wacana membubarkan Kementerian BUMN. Rini mengusulkan dibentuk Lembaga Super Holding sebagai pengganti Kementerian BUMN.

Dia menilai perusahaan plat merah (BUMN) sebaiknya dikelola oleh sebuah lembaga yang bisa bertindak cepat dan harus selaras dengan sistem korporasi. Berbeda dengan Kementerian yang saat ini dipimpinnya.

“Perlu ada lembaga pengelolaan BUMN yang bisa bertindak secara cepat, efisien efektif dan selaras dengan sistem korporasi,” kata dia di Hotel Kempinski, Senin (25/7/2016).

Menurut Rini, pembentukan super holding BUMN sangat dibutuhkan agar perusahan-perusahaan BUMN bisa bergerak lebih lincah dalam mengembangan bisnisnya dan tidak lagi membebani keuangan negara.

Selama ini, hal itu sulit dilakukan karena BUMN berada di bawah Kementerian. “BUMN tidak (lagi) membebani anggaran negara. Jadi memang betul-betul berfungsi sebagai korporasi,” kata Rini.

“Ini memang pemikiran yang cukup progresif, saya harapkan Bapak Ibu sekalian berpikiran terbuka dan luas dengan kita melihat juga bagaimana sebetulnya perusahaan negara (BUMN) di negara-negara lain,” tuturnya.

Menurutnya, Lembaga Super Holding BUMN ini nantinya akan berperan sebagai pembina, pengawasan dan pengelola perusahaan BUMN.

“Jadi dalam hal ini kami mengusulkan bahwa dalam pembinaan, pengawasan dan pengelolaan BUMN tidak bentuk Kementerian tapi berbentuk Super Holding,” ujarnya.

Wacana transformasi Kementerian BUMN menjadi lembaga Super Holding ini, sebelumnya dilontarkan Rini bulan lalu. Terkait ini, menurut Rini, pemerintah tengah menyusun roadmap jangka panjang tentang transformasi BUMN tersebut.

Dengan pembentukan super holding ini, Rini mengatakan, kepemilikan saham atau kendali BUMN akan beralih langsung di bawah Presiden Joko Widodo.

“Memang kita sedang bicarakan apakah nanti di bawah Kementerian Keuangan atau di bawah presiden‎ langsung, tetapi yang paling memungkinkan itu yang langsung di bawah Presiden, seperti Khasanah yang langsung di bawah Perdana Menteri,” ujar Menteri Rini, Kamis (24/6/2016).

Rini mengaku saat ini tengah mempersiapkan revisi Undang-Undang (UU) BUMN yang memungkinkan transformasi Kementerian BUMN tersebut. Revisi tersebut ditargetkan selesai pada 2017.

‎”Sebelum akhir 2019 transformasi jadi super holding, jadi tidak jadi lagi kementerian, seperti temasuk full komersial,” jelas Rini.

Mengenai status kepegawaian para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Kementerian BUMN juga akan bertransformasi dari sebelumnya PNS menjadi pegawai swasta.

BAGIKAN

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR