4 Tokoh Dayak Direkomendasikan Menjadi Menteri Hingga Staf Khusus Presiden

Empat tokoh Dayak yang diusulkan menjadi Menteri, Staf Khusus Presiden, atau jabatan lainnya yang sesuai

Beberapa organisasi masa (Ormas) dan tokoh Dayak di seluruh Kalimantan yang tergabung dalam Gerakan Dayak Nasional (GDN) berharap kepada Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) agar dapat memasukan perwakilan dari etnis Dayak dalam Kabinetnya mendatang. Sebagai pertimbangan, GDN telah merekomendasikan sedikitnya 4 nama yg sudah teruji kapabilitas dan integritasnya untuk menjadi menteri, Staf Khusus Presiden, atau jabatan lainnya sesuai dengan keahlian masing-masing.

Ketua Gerakan Dayak Nasional, Nicodemus R. Toun mengungkapkan bahwa saat ini masyarakat Dayak sudah sangat siap bersaing dengan pihak manapun demi kemajuan bangsa. Nico menuruturkan, masyarakat Dayak adalah etnis yang sama dengan suku saudara-saudaranya di belahan bumi Nusantara yang punha hak dan kewajiban membangun negara.

“Untuk itu kami berinisiatif melakukan inventarisir nama-nama tokoh Dayak yang berasal dari 5 provinsi di Kalimantan untuk diusulkan kepada Presiden Jokowi untuk nanti dapat ditugaskan menjadi Menteri, Staf Khusus, Tenaga Ahli atau jabatan lainnya sesuai dengan keahlian masing-masing,” tutur Nico dalam keterangan tertulisnya yang diterima Redaksi , Sabtu (17/8/2019).

Adapun keempat tokoh tersebut adalah Dr. Yansen yang juga merupakan Bupati Malinau, Kalimantan Utara, Ketua Dewan Adat Dayak Kalimantan Utara DR Marthin Billa-tokoh senior Dayak dan mantan Bupati Malinau yang saat ini sebagai anggota DPD RI terpilih dari Provinsi Kalimantan Utara.

“Lalu ada Prof Adri Paton. Seorang cendekiawan yang saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Borneo Tarakan,” terang Niko.

Selain ketiga tokoh tersebut, GDN juga merekomendasikan seorang tokoh muda Dayak Agabag yang juga sebagai pemerhati perbatasan Lumbis Pangkayungon. Tokoh muda yang satu ini acap kali menjadi pembicara nasional terkait perbatasan bahkan sering kali diundang menjadi narasumber skala Internasional dalam acara-acara Budaya.

“Untuk memantapkan hal tersebut, kami akan menyampaikan langsung ke Pak Jokowi. Kami sedang menunggu jadwal. Rencananya tanggal 29 bulan ini kami akan menghadap beliau (Jokowi),” papar Niko.

Ketika dikonfirmasi, Lumbis membenarkan bahwa ia dihubungi GDN perihal namanya masuk dalam rekomendasi tersebut. Lumbis merasa bahwa siapapun berhak mengusulkan namun ia merasa belum pantas apabila disejajarkan dengan tokoh-tokoh nasional. Kendati ia menyatakan siap ditugaskan kemanapun oleh negara, tapi pria yang berprofesi sebagai ASN di Pemkab Nunukan ini merasa harus tahu diri pada kapasitasnya.

“Saya fokus saja menjalankan tugas sebagai ASN, mengurus perbatasan. Banyak tokoh Dayak lain lebih pantas. Tapi saya menyampaikan hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tokoh-tokoh Dayak Kalimantan yang tergabung dalam Gerakan Dayak Nasional yang telah memasukkan nama saya dalam daftar”, tutur Lumbis

Terkait rekomendasi GDN tersebut, mantan aktivis Pro Demokrasi era 90an Imral Gusti menilai hal tersebut adalah sesuatu yang wajar, mengingat Indonesia adalah sebuah negara yang menjunjung demokrasi dan kesetaraan dalam karier serta kiprah. Lagi pula menurut Imral, selama ini putra-putri dari Kalimantan kurang mendapat tempat dalam Pemerintahan Pusat khususnya di Kabinet.

“Padahal tak sedikit putra putri Kalimantan terutama Dayak yang mempungai kapabilitas, integritas serta kecakapan yang setara dengan tokoh nasional lainya. Contohnya Bung Lumbis, walau dia masih muda dan tinggal di perbatasan, tapi ide-idenya sungguh sangat luar biasa bagi negara terutama tentang permasalahan perbatasan,” kata Imral.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR