6 Tahun Penjara Dan Denda 500 Ribu Ringgit Hukuman Bagi Penyebar Hoax di Malaysia

Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak

Mulai Senin 2 April 2018, Pemerintah Malaysia resmi mengeluarkan undang-undang baru yang melarang berita hoax atau berita palsu beserta hukuman bagi penyebar hoax. Undang-undang tersebut dikeluarkan karena dikhawatirkan berita hoax akan jadi sarana untuk saling serang menjelang undi raya (pemilihan umum).

Dalam pembahsan RUU tersebut, parlemen oposisi menentang keras usulan undang-undang anti hoax tersebut. Namun setelah melalui voting, hasilnya ada123 anggota parlemen yang sepakat dan 64 orang yang menentang, maka RUU Anti Hoax tersebut resmi di keluarkan.

“RUU ini adalah senjata untuk menutup kebenaran, sehingga apa yang salah dapat ditegakkan sebagai kebenaran, dan apa yang benar dapat dibalikkan sebagai salah,” kata Lim Guan Eng dari Partai Aksi Demokratis, seperti dilansir dari AFP, Senin (2/4/2018).

Namun pihak Pemerintah Malaysia juga menegaskan bahwa undang-undang tersebut juga bertujuan untuk melindungi masyarakat umum dari penyebaran berita palsu dan pada saat bersamaan melindungi hak kebebasan berbicara dan mengungkapkan pendapat yang dijamin konstitusi.

“Undang-undang ini tidak dimaksudkan untuk membelenggu kebebasan berbicara, tapi untuk menghentikan penyebaran berita hoaks,” tandas Menteri Azalina Othman

Pada awalnya, RUU Anti Hoax tersebut mengusulkan hukuman bagi penyebar hoax, penjara 10 tahun dan denda hingga hingga 500 ribu ringgit, atau setara dengan Rp1.78 Milyar. Tetapi UU ahirnya mensahkan bahwa hukuman penjara bagi para pelaku diturunkan menjadi enam tahun dengan denda materi masih sama.

Aktivis HAM menyebutkan bahwa undang-undang ini adalah upaya menyetop kritik terhadap skandal seputar dana 1MDB (1Malaysia Development Berhad)-perusahaan pembangunan strategis yang dimiliki pemerintah Malaysia-yang menyangkut Perdana Menteri Najib Razak.

1MDB merupakan badan investasi Malaysia yang didirikan PM Najib Razak namun belakangan banyak dana dari 1MDB yang diduga disalahgunakan, antara lain dengan membeli properti, lukisan, dan satu kapal pesiar yang disita di perairan Bali karena diperlukan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat untuk penyelidikan kasus korupsi.

Untuk diketahui, selama ini hukuman yang dikenakan kepada penyebar hoax di Malaysia berada di bawah Bagian 233 (1) dari Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998. Pada UU ini diatur jika seseorang dapat dikenai denda sampai RM 50,000 atau maksimal satu tahun penjara atau keduanya.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR