Adian Apresiasi Program Sertifikasi Tanah Rakyat oleh Pemerintah Jokowi

Adian dan Jokowi (istimewa)

BOGOR – Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang tadi, Minggu (20/8/2017) bagikan 7500 sertifikat tanah kepada warga Jabodetabek di acara Car Free Day (CFD) Jakarta. Mantan aktivis Forum Kota (Forkot) yang juga Sekjen Perhimpunan Nasional Aktivis (Pena) 98, Adian Yusak Napitupulu mengapresiasi program sertifikasi tanah rakyat yang dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo tersebut. Kata anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kabupaten Bogor, sertifikasi tanah rakyat di acara CFD Jakarta siang tadi, merupakan rangkaian dari kebijakan pemerintah Jokowi di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.

“Sertifikasi tanah rakyat adalah kebijakan yang bukan saja menunjukan keberpihakan pada rakyat. Melainkan juga, menjadi kebijakan yang sangat cerdas dan mampu menjawab berbagai permasalahan mendasar rakyat,” tukasnya kepada  indeksberita.com.

Di Bali, sambung aktivis penggagas Benteng Demokrasi Rakyat  (Bendera) Ketua Dewan Pembina Posko Perjuangan Rakyat (Pospera), secara langsung Presiden RI telah membagikan 5.903 sertifikat.

“Hal yang sama juga dilakukan di Kaltara dan Kaltim 1.535 sertifikat, di Riau 6.000 sertifikat, Jawa Tengah 2.500 sertifikat, di Jember 2.850 sertifikat, di Tasikmalaya 2.533 sertifikat. Target Jokowi hingga akhir 2017 sudah selesai 5 juta sertifikat untuk tanah Rakyat dan 2018 minimal 2 juta sertifikat lagi,” tuturnya.

Adian juga menguraikan berbagai manfaat yang diperoleh Rakyat atas program ini. Pertama, sebutnya, mensertifikatkan tanah rakyat adalah bagian dari upaya mencegah konflik agraria.

“Kedua, sertifikasi tanah memberikan Rakyat posisi hukum yang sangat kuat sehingga tidak mudah dipermainkan oleh mafia-mafia hukum ketika suatu ketika ada tuntutan hukum atas tanah Rakyat,” lanjutnya.

Ketiga, sambungnya, memberikan sertifikat pada tanah milik Rakyat adalah upaya pencegahan kongkrit dalam melawan mafia tanah yang umumnya di backingi oleh pemilik modal besar.

“Di tahun-tahun berikut nya kita berharap kesewenang wenangan pengusaha hitam yang suka merampas tanah Rakyat tak lagi terjadi. Dan, ke empat, dengan tanah yang bersertifikat maka harga tanah rakyat meningkat 3 hingga 6 kali lipat dari pada saat tanah itu  tidak ada sertifikat. Artinya asset yang dimiliki Rakyat bukan saja kuat secara hukum tapi secara bersamaan juga meningkat drastis,” ucapnya.

Selanjutnya, kelima, tanah yang bersertifikat jika dibutuhkan bisa dianggunkan di bank  menjadi pinjaman modal untuk rakyat dalam mengembangkan usaha tanpa melalui renternir berbunga tinggi yang selama ini membuat usaha Rakyat tidak mampu berkembang.

“Apa yang dilakukan oleh Jokowi memang sudah seharusnya dilakukan oleh seorang Presiden,” tutur Adian.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menyentil pernyataan Politisi PKS Tifatul Sembiring yang belum lama ini menyampaikan doa menyindir Jokowi. Dia juga membandingkan pemimpin versi PKS dengan kepemimpinan Jokowi.

“Dari pilihan ini jelas beda pemahaman terhadap kewajiban pemimpin versi PKS dan versi Jokowi. Versi PKS atau Tifattul Sembiring ukuran sukses seorang pemimpin mungkin di ukur dari pertambahan berat badannya. Sementara, pemimpin menurut versi Jokowi bukanlah pertambahan berat badan si pemimpin. Tapi, bagaimana si Pemimpin mampu membuat Rakyat yang di pimpinnya menjadi sehat, kuat dan gemuk,” tukasnya.

Rakyat sehat dan ‘gemuk’, sambungnya,  perlu melalui berbagai program infrastruktur mulai dari ribuan kilometer jalan, puluhan bandara dan pelabuhan, jalan tol dan sebagainya.

“Selain itu, juga beragam paket kebijakan ekonomi, pengelolaan BBM satu harga, pendidikan dan sebagainya termasuk program sertifikasi tanah rakyat,” tuntas bapak dua anak ini. (eko)

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR