Agenda Besar Menanti Panglima TNI Baru

KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto, calon tunggal Panglima TNI baru

Pada akhirnya Presiden Djokowi menunjuk KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI baru, menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Sebenarnya tidak ada nilai kejutannya dalam pergantian Panglima TNI kali ini, Marsekal Hadi sudah disiapkan sejak lama, dia ibarat “kawan lama” bagi Presiden Jokowi.

Keduanya sudah berkenalan sejak masih sama-sama di Solo, Jokowi sebagai Walikota, dan Hadi Tjahjanto (dengan pangkat Kolonel Penerbang) menjabat Komandan Pangkalan Udara setempat. Sejak hari pertama Jokowi sebagai Presiden, Jokowi sudah memilih perwira yang sudah dikenalnya dengan baik untuk mendampinginya, salah satunya untuk posisi ADC (ajudan) dari unsur AD, yang merupakan mantan Dandim Solo. Kecenderungan ini terus berlangsung, saat penunjukan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai KSAU, dan kini dilanjutkan sebagai Panglima TNI.

Bila penunjukkan dirinya sebagai Panglima TNI minim kejutan, maka kini publik berharap ada kejutan dari Hadi Tjahjanto usai resmi menjabat Panglima TNI nanti. Sebagai figur perwira tinggi matra udara, Hadi juga mengemban amanat sebagai representasi dari TNI AU, yang kebetulan kali ini memperoleh kepercayaan sebagai Panglima TNI.

Agenda Besar Menanti

Setidaknya ada dua agenda besar yang menanti Marsekal Hadi Tjahjanto, yang sebenarnya bukan isu baru, namun bersifat laten. Pertama, soal konsolidasi internal TNI; dan kedua, membangun hubungan yang lebih harmonis dengan Polri.

Soal konsolidasi internal, utamanya bagaimana mengelola hubungan dengan unsur AD. Dalam setiap era, pihak otoritas sipil (Presiden) selalu disibukkan dengan “seni” bagaimana menjaga stabilitas atau keseimbangan hubungan dengan militer, khususnya AD. Berdasarkan peran politiknya yang memiliki sejarah panjang, AD merasa seolah memiliki privilese dibanding matra lain, kira-kira seperti bunyi adagium “Negara dalam Negara”. Ini sebenarnya adalah fenomena yang kurang tepat, dalam prinsip SSR (Security Sector Reform, Reformasi Sektor Keamanan), TNI berada di bawah supremasi sipil.

Hubungan antara otoritas sipil dengan AD menjadi lebih rumit bila presidennya adalah sipil, seperti Jokowi sekarang ini. Dihubungkan dengan situasi kekinian, dimana Panglima TNI akan diisi unsur AU, Presiden tidak usah ragu. Ini sebagai pembelajaran, semacam test case, bahwa AD juga siap dipimpin matra lain, bukan hanya memimpin sebagaimana yang terjadi selama ini. Selalu ada risiko dalam setiap keputusan, seperti rasa tidak puas, dianggap kontroversial, dan seterusnya.

Problem internal lain yang krusial adalah adanya fenomena surplus pamen (perwira menengah) di TNI, utamanya pada pangkat kolonel. Bila sementara ini belum ada pos yang permanen bagi mereka ini, perlu ada cara bagaimana mengelola kompetensi mereka agar tetap bermanfaat bagi lembaga. Dan yang lebih penting lagi adalah soal moril, jangan sampai muncul keresahan di antara mereka, karena berdampak menambah beban lembaga.

Catatan dari Papua

Agenda berikutnya adalah menstabilkan hubungan antara TNI dan Polri. Satu hal yang masih dikhawatirkan publik adalah hubungan TNI dan Polri yang masih naik-turun. Masyarakat selalu was-was, mengingat dua lembaga tersebut memiliki kewenangan legal dalam memanfaatkan alat kekerasan (senjata).

Salah satu pemicu ketegangan antara anggota TNI dan Polri adalah soal kesejahteraan. Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa sumber dana bagi kesejahteraan yang sebelumnya menjadi domain TNI, kini beralih ke Polri, mulai dari sumber yang legal, hingga grey area. Sumber dana dari grey area lebih pelik, meski tidak kasat mata, namun bila diakumulasi jumlahnya bisa sangat besar, semisal pengamanan di kawasan hiburan malam di Jakarta, hingga kawasan industri di pelosok negeri.

Kasus pembebasan di sandera di Mimika baru-baru ini bisa dijadikan contoh rumitnya hubungan TNI dan Polri. Kini Polri yang secara legal menjaga keamanan kawasan pertambangan Freeport, yang sebelumnya sempat dipegang TNI. Sementara di sisi lain, ada oknum polisi yang memperoleh dana (ilegal) karena mem-back up petambang liar dari luar Papua. Selain mendapat juga semacam fee bila ada transaksi hasil emas.

Kasusnya menjadi semakin terbuka, ketika petambang liar itu pula yang tempo hari ikut disandera. Saat operasi pembebasan, adalah pasukan asal TNI AD yang menjadi eksekutor, dengan kata lain lebih berkeringat. Kenyataan sepert ini yang kadang membuat kesal anggota TNI, sehingga memicu ketegangan. Menjadi tugas Marsekal Hadi Tjahjanto nanti, bagaimana menyelesaikan secara menyeluruh percikan-percikan di lapangan seperti itu.
Aris Santoso, sejak lama dikenal sebagai pengamat militer, khususnya TNI AD. Kini bekerja sebagai editor buku paruh waktu.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR