Ahok Mestinya Ingat, Pejabat itu Mandataris Undang-undang

“Saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti pada masyarakat nusa dan bangsa. Semoga Tuhan menolong saya,” kata Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.

Sumpah itu diucapkan Ahok saat dirinya dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2014).

Sekarang kita bertanya, apakah Ahok sudah lupa dengan sumpahnya itu?

Pertanyaan itu layak kita ajukan terutama setelah Ahok melayangkan gugatan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK), terkait aturan cuti kampanye bagi kepala daerah petahana yang mengikuti pemilihan umum. Aturan itu termaktub dalam Pasal 70 ayat 2 Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Menurut Ahok, seharusnya aturan itu memberi pilihan, bukan paksaan kepala daerah.

Banyak kalangan menilai gugatan Ahok ini sebagai langkah konyol, mengada-ada, dan bahkan tak beretika. Terlebih, aturan tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan petahana yang ikut berlaga dalam proses Pilkada.

Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo bahkan merasa perlu angat bicara. Meski tak menyoal hak Ahok untuk mengajukan gugatan itu selaku warga negara, namun Ia mengingatkan Ahok soal sumpah jabatannya saat dilantik sebagai gubernur, yakni menaati seluruh Undang-Undang. Mendagri pun menilai etika Ahok bisa dipertanyakan karena tak konsisten menjalankan Undang-Undang karena mengajukan judicial review itu.

Kita sepakat dengan Mendagri. Karena itu, dari forum ini kita mengingatkan banyak hal yang mungkin telah dilupakan Ahok.

Pertama, sebagai pejabat publik Ia terikat dengan sumpah sebagaimana disebut di atas. Sumpah itu mengikat dirinya secara spiritual, etik, dan praktik terkait jabatan yang diembannya. Sumpah itu juga menyiratkan makna substantif dalam rangka penyelenggaraan negara yang baik dan yang paling penting adalah sebagai pernyataan kesanggupan untuk melakukan suatu keharusan atau tidak melakukan suatu larangan.

Kedua, secara legal-formal Ahok hanya hanya berkedudukan sebagai mandataris atau pihak yang menerima atau diserahi mandat untuk melaksanakan amanat undang-undang. Artinya, Ia tidak punya pilihan lain, karena undang-undang memaksanya.

Undang-undang mungkin bisa salah atau keliru, tapi selama hal itu berlaku maka sifat mengatur, melindungi, dan memaksa yang dikandungnya tetap berlaku tanpa kekecualian apapun. Dan undang-undang itu berlaku umum termasuk untuk kepala daerah lainnya. Bukan hanya untuk dirinya. Karena itu, kita mungkin dapat juga menilai gugatan yang dilayangkannya ke MK sebagai tindakan berlebihan karena melebihi kewenangan dari jabatannya.

Ketiga, secara politik Ahok mencatat fakta empiris terkait hal yang sekarang dipersoalkannya. Berbagai sumber masih mencatat pernyataannya pada Pilkada Gubernur Jakarta 2012 lalu, bahwa Ia ingin agar penegakan undang-undang dimulai dari Jakarta. “Kalau Gubernur DKI tidak cuti, nanti kepala daerah yang lain ikut-ikutan,” katanya.

Waktu itu, dia bahkan mengatakan cuti kampanye perlu dilakukan agar fasilitas negara tak digunakan oleh calon inkumben untuk kepentingan kampanye. Ahok saat itu juga menilai kepala daerah yang tidak cuti saat berkampanye tak akan fokus menjalankan tugasnya.

Dengan fakta tersebut, maka jangan disalahkan bila sekarang publik sedikit curiga dan bertanya-tanya dengan sikapnya yang seperti uring-uringan soal cuti pada masa kampanye pemilihan. Ahok jadi terlihat tak konsisten ketika mempersoalkan hal yang justru dia anjurkan untuk dilakukan dan bahkan didesakannya kepada (Gubernur) Fauzi Bowo, lawan utamanya di Pilgub 2012 itu.

Keempat, mengaitkan waktu kampanye yang berbarengan dengan pembahasan anggaran dan alasan bla-bla-bla lainnya sebagai dasar gugatan, maka Ahok seperti menunjukkan kondisi terbalik dari klaim berbagai keberhasilannya selama ini dalam menata manajemen pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Terlebih, klaim itulah yang menjadi tema utama kampanyenya selama ini.

Hal itu juga memperlihatkan, Ia tidak percaya dengan pelaksana tugas (Plt) Gubernur yang akan menggantikannya nanti dan seolah-olah hanya dialah yang mampu menjamin proses pemerintahan di Jakarta akan berjalan dengan benar.

Terakhir, Ahok seharusnya ingat kata Baron Pierre de Coubertin bahwa “yang terpenting dari kehidupan bukanlah kemenangan, namun bagaimana bertanding dengan baik”. Apakah dia tak suka bertanding dengan cara itu? Entahlah. Kita semua bisa menilainya.

BAGIKAN

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR