Akibat Ulah Oknum, Pembentukan Panmus Apartemen Kalibata City Dead Lock

Rapat pembentukan Panmus Apartemen Kalibata City, Sabtu (20/7/2019), berlangsung di Graha Bhima Sakti, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. (Ceko)

Rapat Pembentukan Panitia Musyawarah (Panmus) Apartemen Kalibata City yang berlangsung di Graha Bhima Sakti, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (20/7/2019) berujung dead lock. Hal itu diketahui lantaran ada kelompok kecil warga terus menerus melakukan protes tanpa alasan dalam rapat Panmus Apartemen Kalibata City tersebut, yang mengakibatkan situasi rapat tidak kondusif.

“Pergub 132 tahun 2018 jelas mengatur mekanisme pelaksanaan panmus, pengembang diamanahkan untuk mefasilitasi dan itu sudah dilakukan. Namun entah kenapa ada pihak yang terus mempertanyakan macam-macam tanpa alasan yang jelas, hingga rapat pun dead lock terus izin pemakaian tempat juga terbatas sampai jam 5 sore,” ujar Salah seorang aparat Kepolisian yang berada dilokasi pada awak media.

Sementara itu Melly Budiastuti selaku perwakilan dari Dinas Perumahan DKI Jakarta menilai dirinya sebagai pemimpin rapat sudah melaksanakan tugas sesuai pergub 132/2018, tekait persoalan hak suara juga jelas diatur disitu.

” Yang bisa memberikan hak suara adalah Para pemilik itu bisa dibuktikan dengan kepemilikan itu kan gampang meverifikasinya kalo belum apa-apa sudah tidak kondusif ya bagaimana. pokoknya kalo nanti ada rapat lagi 10 hari sebelumnya ada pemberitahuan kepihak Disperum,” ujarnya.

Ditempat yang sama Ishak Lopong Warga Kalibata City mengatakan perwakilan dari Dinas Perumahan agak kurang baik dalam menjalankan fungsinya sebagai pemimpin rapat panmus. Namun demikian dirinya memahami hal tersebut terjadi lantaran adanya ulah kelompok kecil warga yang ngeyel tanpa faham mekanisme hukum.

“Ketentuan di Pergub 132/2018 itukan jelas fasilitator pembentukan panmus prihal pelaku pembangunan. Terus ada protes, akhirnya ketua rapat diserahkan ke floor inikan aneh,” jelas Ishak.

Ishak menjelaskan terkait kecurigaan sekelompok kecil warga adanya orang susupan harusnya pihak Disperum bisa memverifikasi datanya. Ia curiga bahwa kelompok ini ingin membangun suasana yang tidak kondusif.

“Kan mereka semua pemilik yang hadir dirapat ini. Kalo ada Kecurigaan bisa diklarifikasi atau diverifikasi datanya oleh Disperum. Kecuali kelompok yang memprotes ini punya tujuan lain, hingga berujung tidak kondusifnya rapat Panmus Kalibata City, ” tegas Ishak.

Ishak menerangkan bahwa jikapun dilaksanakan rapat Panmus lagi, pihaknya dan warga mayoritas Apartemen Kalibata City terlebih dahulu meminta komitmen Dinas Perumahan DKI Jakarta. Komitmen yang dimintanya adalah agar Disperum bertanggung jawab agar rapat pembentukan Panmus Apartemen Kalibata City berlangsung dengan kondusif.

“Nanti panitia harus mempersiapkan dulu supaya nggak jadi kayak gini lagi, kedua Saya mau minta pastikan dulu dari Disperum kalau terjadi kayak begini apalagi bubar lagi, bagaimana? ini rapat tidak gratis, ada uang warga yang digunakan. Jangan sampai karna ada sekelopok kecil warga yang berprilaku tidak etis kita semua kena imbasnya. Apalagi pembentukan inikan amanah pergub 132/2018,” tadas Ishak Lopong.

Ishak berharap semua pihak yang terlibat dalam rapat pembentukan panmus bisa saling menghormati dan tidak melakukan upaya-upaya provokatif yang akirnya merugikan kepentingan warga apartemen Kalibata City yang lebih luas. Dari pantauan awak media selepas rapat dinyatakan dead lock pada pukul 17.00 WIB, sekelompok kecil massa yang melakukan protes masih berusaha mengejar Melli Budiastuti dan Lurah Kalibata dan beberapa Pegawai Pemprov DKI lainnya.

BAGIKAN

8 KOMENTAR

  1. Bu Melly mau menjalankan Panmus diluar Pergub, banyak yang menyaksikan.
    Ishak Looung tau apa? Kamu masukkan warga gak jelas dengan bukti verifikasi seadanya, kamu paham Pergub?

    Coba kalian baca lagi Pergub no 320 tahun 2018. Jangan asal bicara. Apa ada udang dibalik kalian berdua?

    Pak Gubernur, TGUPP dan DPRKP jadi saksinya. Tolong tegakkan kebenaran, cabut benalu agar pohon tumbuh kembang dan menjadi sumber kehidupan yang baik.

    Terima kasih.

  2. Wah pernyataan Bapak Ishak Lopung (IL), yang setahu saya bagian dari Pelaku Pembangunan (PP), sungguh bertentangan dengan proses rapat pembentukan Panitia Musyawarah (panmus) Apartemen Kalibatacity (Kalcit) yang kemarin saya ikuti dan amati.

    Saya miris melihat sebagian besar warga yang menuntut keadilan dinegara yang demokratis ini dianggap “bagian kecil” oleh PP yang Notabene ANDA/KORPORASI ANDA HIDUP DARI UANG MEREKA.

    Oleh karena itu sebagai Supervisor ASN juga Polri danTNI (sekaligus warga Penghuni Kalcit), saya merasa punya tanggung jawab moril untuk lakukan klarifikasi mengapa terjadi penolakan atas SEBAGIAN BESAR WARGA PENGHUNI karena:

    Pertama, adalah soal Pergub 132 Tahun 2018 yaitu pasal 25 ayat 1) Pembentukan panitia musyawarah oleh Pemilik yang berdomisili di rumah susun.
    Perdebatan: apakah warga pemilik hunian saja/ kios? Lalu berdomisili di Kalcit atau bukan (bisa menunjukkan surat keterangan domisili semetara).
    Tanggapan dari Perwakilan Dinas Perumahan DKI Jakarta yaitu Ibu Melly Budiastuti (MB): bahwa dalam 1-3 hari ini akan merevisi Pergub 132 Th 2018 diatas.
    Komentara saya: Pernyataan beliau (Ibu MB) tersebut MELAMPAUI WEWENANG, karena ini adalah WEWENANG GUBERNUR DKI.

    Kedua, adalah soal proses verifikasi dokumen keabsahan para peserta rapat panmus.
    Perdebatan: Proses verifikasi tidak berjalan dengan baik, pihak pemerintah menugaskan Satpol PP untuk melakukan verifikasi SECARA TIDAK MEMADAI dan dilakukan pada saat acara PANMUS akan dimulai.
    Komentar saya: Terlalu menggampangkan PERSOALAN.

    Solusi yang saya tawarkan:
    1. Solusi Pertama, Kalo pergub itu TIDAK JELAS, perlu dibuatkan turunannya atau REVISI pergub untuk lebih memperjelas, dan tidak timbulkan perdebatan lagi.
    Contoh persoalan tadi,
    Pergub mau direvisi terkait soal DOMISILI. Harus diperjelas:
    a) WARGA YANG BAGAIMANA yang bisa ikut dalam rapat pemilihan, apakah yang memiliki Hunian saja atau termasuk warga yang memiliki Kios?
    b) DOKUMEN APA saja yang wajib ditunjukkan oleh pemilik/yang mewakili?
    Catatan: Perlu juga dibatasi masalah dokumen ini karena dokumen seperti PPJB adalah ranah dari pengembang, jadi pemerintah PERLU CAMPUR TANGAN.
    c) Bagaimana proses VERIFIKASI DOKUMENnya?
    d) SIAPA yang berhak untuk melakukan verifikasi dokumen2 tersebut (verifikatur)?

    2. Solusi Kedua, beberapa pihak terkait duduk bersama untuk membuat Daftar Pemilih Tetap (DPT) Penghuni Kalcit. Tugas masing-masing pihak:
    a) Pihak PP memberikan Data Warga kepada RT yang telah disahkan oleh kelurahan untuk diverifikasi;
    b) Pihak RT/RW/Caretaker/yang mewakili secara sah menurut hukum, mencocokkan Catatan/Database PBB atau keterangan domisili yang pernah dikeluarkan/pengantar RT misalnya dan dicocokan nama penghuni terkait solusi pertama butir b) diatas. Untuk data tersebut dimasukkan dalam DPT.
    c) Pihak Kelurahan/Instansi terkait lainnya meyakini bahwa proses verifikasi berjalan sudah sebagaimana mestinya untuk mengesahkan DPT tersebut dengan para pihak terkai dan digunakan dalam rapat PANMUS yang akan datang. Data-data ini sebaiknya di pegang oleh PIHAK YANG NETRAL yaitu Kelurahan.

    Selain permasalah diatas, sebenarnya masih ada permasalahan lain yang muncul yaitu Proses Perikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) menjadi Akte Jual Beli (AJB) yang tidak transparan oleh pihak PP.

    Perdebatan: fakta nya terdapat praktek pengurusan AJB yang dibebani kepada WARGA KALCIT yang sekitar 13.000 an KK sebesar Rp7,25 juta dan WAJIB DISETOR TUNAI KE PP yaitu PT PRADANI SUKSES ABADI. Apabila hendak di PROSES AJB menjadi Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS). atau hampir Rp100an Miliyar dikelola PP diluar biaya Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL), Air dan Listrik.

    Komentar saya: Aparat Penegak Hukum (APH)/Pemerintah Perlu MENGUSUT TUNTAS BIAYA INI DITUJUKAN KEPADA SIAPA NANTINYA? Apakah ada biaya pengurusan sebesar itu?

    Solusi, pemerintah WAJIB TURUN TANGAN DAN MENGUSUT adanya praktek YANG TIDAK NORMAL INI.

    Nah kembali ke poin acara penyelenggaran PANMUS medatang untuk menjaga kondisi yang kondusif maka perlu:
    1. Instansi Terkait pemerintah, PP dan pihak terlibat dalam proses verfikasi untuk menyiapkan Database DPT sudah disepakati, dan memastikan bahwa yang hadir dalam rapat adalah pihak yang sesuai dengan amanat pergub 132 tahun 2018 dan tercantum dalam DPT yang sudah disepakati dan diverifikasi bersama.
    2. Pihak Pemerintah DKI Jakarta TETAP berpijak pada landasan hukum yang telah ditetapkan dengan memposisikan diri sebagai PENENGAH.
    3. Pihak Aparat Polri (Polresta /Polsek setempat) juga TNI yang terlibat harus tegas menindak oknum yang diketahui hendak mencurangi kegiatan PANMUS dan USUT SIAPA DALANGNYA.
    4. Media Massa Cetak, TV maupun Online diperkenankan untuk menghadiri rapat PANMUS Mendatang agar diperoleh INFORMASI YANG BERIMBANG DAN TIDAK MENYESATKAN.

    Demikian semoga di negara yang demokratis ini tercipta IKLIM SEJUK dan mengikuti BUDAYA KETIMURAN yang memutuskan segala sesuatunya dengan MUSYAWARAH untuk MENCAPAI MUFAKAT. TIDAK DENGAN INTIMIDASI kepada PIHAK YANG LEMAH.
    MERDEKA!!!

  3. Saya hadir pada rapat kemaren, ini pemutarbalikan fakta dari pihak Pengembang, yg kita tahu mereka ingin terus bercokol.di Kalibata City dg mengabaikan hak2 pemilik/warga Kalcit.
    Harap diingat, Pergub 132/2018 terbit krn Gub Anies ingin keadilan ditegakkan di Satuan Rmh Susun (Sarusun).
    Dari penjelasan bu Melly dari Dinas Perumahan DKI kemaren, pihak Pengembang ini sejak semula amat tdk kooperatif dg Pergub ini. Berkali disurati oleh instansinya, tapi dicuekin oleh Pengembang Kalcit ini.
    Dg berbagai tekanan, akhirnya Pengembang ini bersedia memfasilitasi pembentukan perkumpulan pemilik (P3SRS). Rupanya mereka ganti strategi: yaitu berusaha keras MENGUASAI KEPENGURUSAN P3SRS dg terlebih dulu menguasai kepanitian Bamus.
    Rapat pembentukan Panitia Panmus kemaren deadlock, karena sebab sbb:
    1. Peserta rapat sesuai Pergub 123/2018 pasal pemilik yg tinggal di Kalcit. Tertulisnya begitu.
    Pengembang yg mestinya beryindsk sbg fasilitas (menyediakan fasiltas) malah bertindak sbg pemilik acara rapat. Mereka menolak unsur warga (pemilik) utk ikut memverifikasi peserta. Akibatnya pemilik tdk percaya bhw yg hadir betul orang yg berhak.
    Walaupun kemudian dilakukan verifikasi di dlm ruang sidang oleh pihak Dinas Perumahan DKI, tp tdk meyakinkan peserta/pemilik) shgga terus dipermasalahkan sampai akhir.
    Pertanyaannya, APA MOTIVASI PENGEMBANG ..??? tdk mau melibatkan pemilok dlm verifikasi peserta? pasti ada sesuatu.
    2). Saat pengarahan berlangsung oleh Dinas Perumahan (bu Melly), pengembang dg oknum2nya termasuk security.berbaju hitam, ikut2an mengintimidasi?/menekan warga saat berdiskusi dg bu Melly, oknum2 itu berusaha menghalangi warga menyampaikan pendapatnya.
    Saya sendiri berkali2 mengusir balik oknum2 dan security yg maju ke depan, dg menghardik oknum2 itu bhw ini rapat pemilik, mereka tdk berhak menghalangi.
    Untungnya bu Melly tegas: mengusir.oknum Pengembang dan security dan pemegang mic keluar dari ruang sidang.
    3). Saat acara sidang akan dimulai, lagi2 pihak Pengembang memperlihatkan keinginannya utk memanipulasi Pergub: seolah memfasilitasi, berarti menguasai/mengatur persidangan dg cara merebut pimpinan sidang.
    Kali ini bu Melly dari Dinas Perumahan, setelah melihat protes warga, memperlihatkan ketegasannya dg menyuruh turun (baca mengusir..!) pimpinan sidang oknum Pengembsng (sdr Usman?) sehingga meninggalkan panggung dg muka.tertunduk..
    Pimpinan sidang sementara oleh bu Melly dg agenda tunggal: memilih pimpinan sidang. Ini yg didukung peserta rapat.
    Calon2 pimpinan sidang sdh dpt, tinggal mamilih.
    Tapi keadaan sdh kurang kondusif hari semakin sore..
    Pihak kepolisian mengumumkan kondisi sdh tdk kondusif, minta acara diakhiri…
    Lah kok pd artikel di atas seenaknya menyalahkan warga/pemilik?, bukankah ini pemutarbalikan fakta…
    Jgn terkecoh dg framing yg dibuat pihak Pengembang (pelaku pembangungan) Kalcit.
    Ada yg mereka incar dan itu yg dibaca Gub Anies, shgga terbit Pergub 132/2018.
    Tapi Pengembang sadar, tdk mungkin melawan regulasi, akhirnya mereka ganti strategi: kuasai kepengurusan P3SRS dg target pertama: kuasai Panitia Musyawarah.
    Utk menguasai Panmus, peseta rapat hrs terseleksi menurut keinginan pengembang dg menolak verifikasi dari warga/pemilik dan kemudisn merebut pimpinan sidang secara tdk berbudaya…
    Semua itu gagal..!!!
    Dan krn itu Pengembang menyalahkan Pemilik yg sah..!
    Modus…..!

  4. Sejak awal, pelaku pembangunan hanya mengedepankan kepentingannya sendiri. Pelaku pembangunan mengambil alih kepanitiaan pembentukan Panmus yg seharusnya merupakan hak warga. Pelaku pembangunan seharusnya meminta Komunitas Warga Kalibata City (KWKC) menjadi panitia termasuk melakukan verifikasi kepemilikan warga yg hadir sebagaimana diatur dalam Pergub 132/2018 bahwa Pelaku pembangunan hanyalah memfasilitasi pembentukan Panmus.
    Pada saat penyelenggaraan tgl 20 Juni, sangat terlihat banyak muka2 asing yg hadir dan dicurigai menggunakan surat kepemilikan abal2 .
    Awalnya perwakilan pemerintah netral dengan menghentikan aksi beberapa orang panitia yg ingun memdominasi acara. Namun dalam perjalanannya, terutama saat verifikasi ulang dokumen kepemilikan sangat terlihat aparat tidak melakukannya secara netral. Padahal peserta yg benar2 pemilik unit di Kalibata City yg seharusnya ikut Panmus – bukan peserta abal2.
    Saat warga mempertanyakan ketegasan pemerintah menegakan Pasal 25 ayat 1 Pergub yg menyatakan hanya pemilik yg berdomisi yg berhak membentuk Panmus, aparat pemerintah yg memimpin rapat malah menggunakan Pasal 25 ayat (4) sebagai upaya berkelit meloloskan para peserta yg tidak jelas posisinya namun telah hadir dan lolos karena verifikasi ulang yg tidak teliti. Padahal Pasal 25 ayat (4) menyatakan tentang Undangan dan Informasi Pembentukan Panmus oleh para pemilik – *bukan tentang hak suara* sebagaimana digunakan pimpinan rapat dari Pemerintah untuk membungkam suara2 kritis warga yg hadir.
    Pimpinan rapat juga mengarahkan peserta agar hanya ada 2 wakil pemilik yg berhak menjadi pimpinan rapat sedangkan 3 wakil lagi dari pelaku pembangunan dengan alasan pelaku pembangunan masih memiliki banyak unit di Kalibata City.
    Hal-hal tersebut lah yg memicu protes dari para pemilik. Jadi deadlock rapat pembentukan Panmus Kalibata City bukan disebabkan oleh warga yg protes tapi dikarenakan:
    1. Pelaku pembangunan yg mengambilalih proses pembentukan Panmus
    2. Kurangnya pemahaman aparat pemerintah terhadap Pergub 132/2018 sehingga bikin penafsiran sendiri yg cenderung memihak pelaku pembangunan.

  5. Wah, beritanya dibuat kurang berimbang nih…
    Masak yang ditanya sebagai narsum dari pihak warga hanya 1 orang, dan dibuat seolah-olah sebagai kesimpulan peristiwa.
    Itupun yang diwawancara adalah pihak pengelola yang mengaku sebagai warga.
    Coba mas/ mbak wartawannya cek lagi.

  6. Kejadian kmrn sdh disetting oleh Badan Pengelola shg verifikasi tdk dilakukan oleh RT dan banyaknya penyusup buatan!!

  7. Ini berita yg tdk seimbang dan menyesatkan. Lebih seperti pesanan pihak2 tertentu yg punya kepentingan. Yg disebut segelintir oknum warga itu para warga yg aktif berjuang (namanya pejuang itu selalu terdiri dari sekelompok orang yg militan, bukan seluruh warga yg lbh suka duduk manis walau dizolimi). Mereka tidak sedang mengacau tapi sedang memperjuangkan hak2 warga dan mencegah upaya2 uyk menzolimi warga.

TINGGALKAN KOMENTAR