Aktivis Gerakan 98 Apresiasi Keputusan Pemerintah terkait Tarif Listrik dan BBM

JAKARTA – Aktivis Rumah Gerakan 98, Sulaiman Haikal, mengapresiasi keputusan pemerintah yang tak menaikkan tarif listrik, premium, dan biosolar per 1 Januari hingga 31 Maret 2018.

Haikal menilai keputusan itu tepat. Selain untuk menjaga daya beli masyarakat, keputusan tersebut juga dinilainya sebagai bentuk keberpihakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla kepada masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah.

“Tampaknya pertimbangan utama pemerintah adalah untuk menjaga daya beli masyarakat. Atas hal ini kita patut memberikan apresiasi karena (keputusan itu) menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat,” kata Haikal, Minggu (31/12/2017) di Jakarta.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan tidak ada kenaikan tarif untuk listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal itu berlaku selama tiga bulan ke depan mulai Januari sampai Maret 2018.

“Januari sampai Maret 2018 tarifnya (listrik dan BBM) tidak berubah,” ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan beberapa waktu lalu. Jonan memaparkan harga eceran BBM jenis Premium dan Solar harganya sama selama tiga bulan ke depan. Begitu juga halnya tarif listrik untuk rumah tangga dan industri ditetapkan sama.

Mantan ketua PIJAR ini juga menggarisbawahi keputusan itu sejalan dengan kebijakan anggaran pemerintah.

 

“Kami melihat ini merupakan cara pemerintah menjaga harga bahan pokok dan lainnya, sehingga inflasi tidak bergejolak. Ini merupakan bagian dari melindungi masyarakat kelas bawah, sehingga daya beli tetap terjaga,

Lebih lanjut, Haikal mencatat capaian positif lain pemerintah di bidang energi, di antaranya porsi energi baru terbarukan (EBT) sebagai bahan baku produksi listrik telah meningkat signifikan dari tahun sebelumnya.

Energi hydro, panas bumi dan EBT lainnya, tercatat menyumbang porsi 12,51%, meningkat dibandingkan 2016 dan lebih tinggi dari yang ditargetkan dalam APBN-P 2017 sebesar 11,96%.

“Ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah terhadap energi baru terbarukan terbukti,” tegasnya.

Haikal menambahkan, perjanjian jual-beli tenaga listrik sembilan proyek pembangkit listrik EBT dengan pengembang swasta (IPP) juga meningkat di era Menteri Jonan. Sebanyak sembilan PPA memiliki kapasitas 640,65 megawatt (MW). Sementara, dari total 60 proyek pembangkit, kesepakatan PPA yang berhasil dicapai 1.189,22 MW.

“Ini modal luar biasa untuk mewujudkan program 35 Ribu Mega Watt,” pungkasnya.(*)

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR