Aktivis Perempuan Ini Minta Pemerintah Utamakan Kemanusiaan, Terkait Mutasi Guru di Perbatasan

Aktivis Perempuan sekaligus Bendahara ALMISBAT Nunukan Andi Suryani meminta Pemerintah tanggap dan serius menyikapi persolanan pendidikan dan Guru di Perbatasan (Eddy Santry)

Dicabutnya Surat keputusan Kadisdikbud Nomor : 820/SK-144/DISDIKBUD-VI/II/2018 tentang Mutasi Guru di lingkungan Pemkab Nunukan melalui melalui Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/771/VII/2018 mendadak viral. Pasalnya, hal tersebut berkaitan dengan keberadaan seorang Guru di Perbatasan atau Guru Garda Depan (GGD) bernama Eka Daravhouna, yang saat ini tengah mengidap Hipoksia.

Diketahui, melalui Keputusan Bupati Nunukan Nomor : 036/BKPSDM-II/813/VII/2017. Terhitung 1 Agustus 2017, wanita asal Aceh ini ditugaskan mengajar di SDN 006 Krayan Selatan. Namun karena Hipoksia atau kekurangan oksigen dalam jaringan tubuh yang dideritanya, ia mengajukan pindah ke wilayah yang bercuaca lebih panas. Kadisdik Nunukan waktu itu langsung merekamendasikan dirinya pindah ke Kecamatan Tulin Onsoi dengan pertimbangan surat keterangan dari Dokter dan Rumah Sakit.

Banyak pihak yang mengungkapkan keprihatinyanya atas kondisi Eka dan menyayangkan pencabutan SK Mutasi tersebut. Salah satunya Andi Suryani, seorang aktivis perempuan yang juga Bendahara Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (ALMISBAT) Nunukan.

Wanita yang akrab dipanggil Yani tersebut meminta Pemerintah agar menempatkan kasus ini dari sisi kemanusiaan. Apalagi Hupoksia menurut Yani bukan penyakit yang ringan. Karena apabila Penderita terus berada di daerah ketinggian, maka akan berakibat sangat fatal.

“Aturan memang wajib dipatuhi. Tapi tentu ada kebijakan lain untuk menerapkan aturan tersebut tanpa menabrak sisi kemanusiaan,” ujar Yani, Senin (22/10/2018) di Nunukan.

Menurut Yani, Pemerintah kemungkinan khawatir bahwa apabila Eka tidak dikembalikan sebagai pengajar di SDN 006 tersebut, maka akan ada kekosongan yang tentu berimbas pada ketidaklancaran proses belajar mengajar di Sekolah tersebut.

Menyikapi kondisi demikian, Yani berharap akan ada pertimbangan khusus dalam regulasi perekrutan CPNS di Kalimantan Utara terutama untuk Guru. Sehingga menurutnya, dengan pertimbangan termasuk memprioritaskan putra-putri Daerah saat proses perekrutan CPNS di Kaltara, nantinya yang menjadi pelayan Publik termasuk tenaga pendidik adalah orang yg benar-banar faham kondisi wilayah tersebut.

“Ini yang perlu diseriusi oleh Pemerintah. Jangan sampai disatu sisi kita memperjuangka kemanusiaan namun disisi lain kita menginjak kemanusiaan yang berupa hak anak-anak di Krayan untuk tetap memperoleh pendidikan yang layak,” tandas Politisi PPP tersebut.

Prihatin dengan kondisi tersebut, Yani mengungkapkan melalui lembaganya ia akan segera berkirim surat kepada Pemerintah Pusat. Yani berharap, Pemerintah segera mengambil sikap terkait permasalahan di Perbatasan terutama dalam sektor Pendidikan.

“Insha Allah melalui Almisbat kita akan sampaikan hal ini ke Presiden. Persoalan seperti ini tak bisa dibiarkan terus menerus. Kasihan generasi muda di Perbatasan yang dituntut untuk menjadi garda bangsa namun dalam hal pendidikan mereka mengalami ketimpangan,” tandas Aktivis yang bernaung dibawah payung Relawan yang terkenal dekat dan loyal dengan Presiden Jokowi tersebut.

Terpisah, Eka Daravhouna kepada Pewarta mengungkapkan bahwa dirinya tak bermaksud sama sekali untuk menentang dan membangkang keputusan Bupati. Ia hanya berharap ada kebijaksanaan dari Pemerintah Kabupaten Nunukan sehingga dapat terus mengajar tanpa siksaan akibat sakit yang dideritanya.

“Saya tidak bermaksud membangkang. Tapi saya benar-benar sakit. Dan penyakit saya akan kumat jika saya berada didaerah yang tingi dan dingin. Saya hanya berharap kebijakan Ibu Bupati mengenai kondisi saya,” ujar Eka melalui pesan singkatnya.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR