Alasan Empat Fraksi Walk Out Dalam Pembahasan RUU Pemilu

Rapat Pleno DPR RI diwarnai walk out dalam pembahasan RUU Pemilu

Lobi antar fraksi DPR sudah dilakukan. Pembahasan dan musyawarah pasca lobi, kemudian dilakukan dan memakan waktu yang panjang. Tetapi tetap saja rapat paripurna DPR RI belum bisa mencapai kata sepakat dalam mengambil keputusan tentang ambang batas pencalonan presiden (Presidential Threshold). Hal ini ditandai dengan tindakan empat fraksi walk out dalam Pembahasan RUU Pemilu.

Adapun ke empat fraksi yang walk out tersebut adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mereka meninggalkan ruang sidang, tidak melanjutkan proses voting, karena tidak sepakat mengenai waktu votingnya.

Ke empat fraksi tadi menginginkan voting dilakukan pada hari Senin (24/7/2017), sedang PDI Perjuangan, Golkar, PPP, Nasdem, PKB dan Hanura, menginginkan voting dilaksanakan malam ini juga.

Aksi walk out diawali  dengan  pernyataan sikap Fraksi PAN, yang diwakili oleh Sekertaris Fraksi Yandri Susanto,

Yandri menyatakan bahwa bahwa PAN tidak ikut dalam keputusan pengesahan RUU Pemilu. “Untuk tahapan berikutnya, pengambilan keputusan tingkat dua, kami nyatakan tidak akan ikut dan tidak bertanggung jawab atas putusan,” urai Yandri di DPR Jakarta, Kamis (20/7/2017).

Sedang Fraksi Gerindra diwakili oleh Ahmad Muzani menyatakan sikap partainya, yang konsisten dengan threshold nol persen. “Kami memegang prinsip ambang batas presiden yang kami ajukan nol persen, yang sesuai dwngan UUD 1945,” kata Muzani.

Senada dengan pernyataan sikap Gerindra, sikap Fraksi Demokrat yang disampaikan oleh Benny K Harman, juga menjadikan konstitusi sebagai alasan walk out. “Mekanisme voting untuk isu presidential threshold, menurut kami terlalu telak melanggar konstitusi,” ujarnya.

Sedang PKS yang diwakili Al Muzamil, ¬†menegaskan bahwa PKS memiliki sikap yang sama, menolak ambang batas 20 persen. “Kami tidak ikut ambil bagian dalam voting di forum ini,” ujar Muzamil.

Keempat fraksi tadi kemudian meninggalkan sidang yang diikuti oleh 3 orang pimpinan DPR RI, yaitu wakil ketua DPR RI Fadli Zon (Gerindra), wakil ketua DPR RI Agus Hermanto (Demokrat), dan Taufik Kuniawan wakil ketua DPR RI (PAN). Jadi ada 2 pimpinan DPR RI yang bertahan memimpin sidang, yaitu Ketua DPR RI Setya Novanto dan wakil ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah tetap bertahan walau partainya Walk Out, Fahri menyatakan, memilih tetap berada di ruang sidang paripurna, karena menurutnya, sidang akan lebih etis apabila dihadiri minimal 2 pimpinan DPR. Alasan itu disampaikannya, sebelum Pimpinan DPR RI Setya Novanto mengetuk palu untuk mengesahkan keputusan.

“Secara etis harus ada minimal 2 pimpinan di depan,” ujarnya.

Sidang pembahasan presidential threshold kemudian tetap dilanjutkan. Dan ambang batas 20% kemudian disahkan.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR