ALMISBAT Desak DPR Percepat Pembahasan Revisi UU Terorisme

Semangat menghasirkan kembali Pancasila dalam kehidupan bernegara

Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (ALMISBAT) mendesak DPR RI mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Keberadaan UU tersebut dinilai akan lebih memperkuat upaya negara melalui aparat penegak hukumnya dalam mengatasi persoalan terorisme di Indonesia.

“Kami juga mendukung pelibatan Tentara Nasional Indonesia dalam batas-batas tertentu sepanjang tidak keluar dari koridor Hak Asasi Manusia dan reformasi TNI untuk mendukung agenda penting nasional tersebut,” kata Hendrik Dikson Sirait selaku Sekretaris Jenderal ALMISBAT lewat siaran pers, Kamis (1/6/2017), di Jakarta.

Sikap itu, lanjut Hendrik, dilandasi oleh penilaian pihaknya atas situasi politik nasional akhir-akhir ini, khususnya terkait dengan semakin terangnya ancaman terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara dan bahkan terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) oleh kelompok-kelompok tertentu.

Bagaimanapun, menurutnya, Pancasila adalah gagasan tentang Negara yang harus dimiliki dan diperjuangkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. “Dan akhir-akhir ini, kita dengan jelas melihat adanya gerakan terorganisir yang mengancam Negara Pancasila yang telah, sedang, dan akan terus kita perjuangkan itu,” ujarnya.

Lebih lanjut Hendrik mengatakan, keliru bila ada pihak-pihak yang mengaitkan dan/atau menempatkan gerakan itu dalam bingkai demokrasi, hak asasi, dan bahkan menyebut upaya yang dilakukan oleh pemerintah sebagai “kriminalisasi” oleh Negara terhadap kelompok tertentu.

“Ingat, demokrasi hanya akan terwujud dengan baik di tengah masyarakat yang menjunjung tinggi kemanusiaan yang beradab,” tegasnya.

Pancasila Rumah Kita

Sementara itu, terkait dengan eksistensi Pancasila sebagai Dasar negara, Hendrik mengatakan bahwa tantangan untuk membumikannya semakin berat terutama karena keniscayaan perkembangan sosial di tingkat nasional dan internasional yang melingkupinya.

Pendulum kehidupan masyarakat yang semakin kompleks dan tidak menentu akibat arus globalisasi serta perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, menurutnya, bahkan seringkali membuat Pancasila seolah “lenyap” dari kehidupan masyarakat Indonesia.

“Namun sejarah seringkali menunjukkan Pancasila selalu pada akhirnya menjadi “rumah kita”. Tempat kita kembali dan berbagi, sekaligus tempat saling mengingatkan dan menguatkan jati diri kita sebagai warga Negara Indonesia,” ujarnya.

Hal itu, lanjutnya, karena Pancasila sebelum disahkan dan disepakati menjadi dasar Dasar Negara dalam Sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, nilai-nilainya telah ada dan berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri seperti adat-istiadat, kebudayaan, dan nilai-nilai religius.

“Dengan begitu, nilai-nilai Pancasila itu pada hakikatnya adalah realitas khas Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lainnya,” katanya.

Di sisi lain, Ia mengakui bahwa mempraktekkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah proses yang tak akan pernah paripurna dan selalu terus berjalan sepanjang masa, seiring dengan proses dan dinamika Indonesia sebagai sebuah Negara-bangsa.

“Karena itu, keliru bila ada refleksi menilai Pancasila sudah tidak aktual lagi untuk disertakan dalam perspektif yang dialektis mengenai kebangsaan dan kenegaraan Indonesia,” urainya.

Oleh karena itu, Hendrik mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu membangun Pancasila sebagai imajinasi kolektif seluruh komponen bangsa menjadikan nilai-nilainya moral kerja kolektif yang yang menggerakkan kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa.

Lebih lanjut, Ia menyatakan bahwa Almisbat menolak segala bentuk pengarusutamaan SARA dan Radikalisme karena potensial dan nyata-nyata aktual mengancam ke-bhinneka-an yang merupakan fondasi riil terpenting NKRI.

“Almisbat juga mendukung sepenuhnya segala upaya pencegahan, penegakan, serta penindakan hukum dan politik yang wajar dan patut dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo terhadap siapapun, termasuk kelompok maupun organisasi, yang secara laten dan manifes cenderung menentang Pancasila sebagai Dasar Negara dan bahkan lebih jauh ingin mengubah haluan dan bentuk Negara berdasarkan haluan tertentu,” pungkasnya.

 

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR