Anggota DPRD Luruskan Kabar Permintaan 5 Milyar Untuk Pengesahan APBD Kabupaten Nunukan 2018

Keterangan Foto : Anto Bolokot ,Anggota DPRD Kabupaten Nunukan.

Alotnya pembahasan APBD 2018 Kabupaten Nunukan – Kalimantan Utara, membuat acuan belanja daerah tersebut terkesan molor. Terhitung hingga minggu keempat bulan Desember atau ahir 2017, pengesahan APBD Kabupaten Nunukan tahun 2018 belum terwujud.

Terkait hal tersebut, anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Anto Bolokot, yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nunukan mengungkapkan, penyebab lambanya pengesahan semata-mata bukan kehendak DPRD.

“Lambanya Pengesahan APBD Kabupaten Nunukan 2018 jangan ditujukan kepada DPRD saja. Tapi ini juga karena Pemda yang tidak mau duduk bersama untuk menemukan titik temu agar APBD benar-benar bertujuan untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Anto kepada indeksberita.com, Jumat (29/12/2017) malam di Nunukan.

Anto mengungkapkan DPRD selalu legislatif minta agar APBD benar-benar diprioritaskan untuk sektor-sektor yang urgent. Namun terhitung hingga sampai saat ini KUA PPAS 2018 sudah tiga kali mengalami revisi namun item-item yang menurut DPRD bukan hal primer masih tetap ada.

Disamping itu, Anto juga mengungkapkan bahwa pokok-pokok fikiran anggota DPRD tentang aspirasi konstituent tidak ada yang dimasukan dalam KUA PPAS 2018. Padahal menurutnya, anggota DPRD adalah kepanjangan lidah dari rakyat yang tentu saja usulan-usulan anggota DPRD adalah aspirasi rakyat (konstituent) saat mereka melakukan reses.

“Kami reses ini menggunakan uang negara yang notabene uang rakyat. Disaat reses kami menerima langsung masukan dari masyarakat tentang hal-hal vital yang diaspirasikan agar direalisasikan. Maka merupakan beban dosa apabila kami tidak mampu mengemban amanah dan aspirasi mereka (konstituent),” katanya.

Sebagai contoh Anto menguraikan, di Dapilnya banyak insfratruktur seperti jalan yang rusak bahkan ada akses jalan yang tidak tersambung (putus) yang butuh segera dilakukan rehab dan pembangunan. Namun usulan-usulan tersebut justru tidak diakomodir di KUA PPAS 2018. Padahal menurutnya wilayah tersebut adalah penyumbang PAD terbanyak untuk Kabupaten Nunukan.

Sementara itu menanggapi beredarnya kabar dimasyarakt yang mengatakan bahwa setiap anggota DPRD meminta 5 Miliar rupiah untuk syarat pengesahan APBD Kabupaten Nunukan, Politisi Partai Golkar tersebut mengatakan bahwa kabar itu perlu diluruskan.

“Kabar ini perlu diluruskan agar masyarakat Nunukan faham dan tidak tergiring opini menyesatkan. Jadi begini, nominal 5 miliar itu bukan uang tunai dan bukan untuk kantong kami anggota DPRD. Tetapi itu adalah perkiraan dari aspirasi konstituet berupa usulan pembangunan insfratruktur dan aspirasi lain yang jika dianggarkan jumlahnya bisa mencapai itu,” papar Anto

Bahkan menurutnya, apabila usulan masyarakat benar-benar direalisasikan, nominal tersebut belum seberapa dari sarana yang mesti dibangun. Untuk itu ia meminta agar hal tersebut jangan dipolitisi apalagi menjadi menjustifikasi anggota DPRD seolah-olah minta uang untuk kepentingan pribadi.

“Aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok fikiran kita itu sebagai wakil rakyat itulah yang disebut-sebut kita (anggota DPRD) minta uang sebagai syarat pengesahan APBD. Padahal secara teknis,usulan tersebut kita serahkan lagi kepada Pemkab Nunukan untuk pengerjaanya. Terserah siapapun kontraktor atau rekanan yang mengerjakan nantinya, yang pasti kami hanya menjadi penyambung lidah rakyat,” pungkas mantan aktivis LMND tersebut.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR