Anggota DPRD Ini Minta Sistem Ofline Penerimaan CPNS Berlaku di Kaltara

Marli Kamis, Anggota DPRD Nunukan yang juga salah satu Tokoh Adat Dayak Lundayeh. Marli minta agar penerimaan CPNS di Kalimantan Utara dilaksanakan dengan cara sistem offline (Edy Santry)

Setelah permintaan agar penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) di Papua tidak mengikuti sistem online, kini permintaan serupa datang dari berbagai kalangan di Kalimantan Utara. Salah satu alasannya agar Pemerintah dapat lebih memberdayakan putra-putri daerah agar dapat turut serta mewarnai pembangunan di Kaltara sebagai Aparatur Sipil Negara.

“Walaupun kami meminta agar penerimaan CPNS di Kaltara ini dilakukan secara offline dan meminta putra-putri daerah diprioritaskan, mohon jangan diartikan kalau kita ingin menutup pintu buat putra-putri dari luar daerah. Tidak sama sekali,” ujar salah satu tokoh adat Dayak Lundaye, Marli Kamis kepada pewarta, Kamis (11/10/2018).

Menurut Marli, berkaca dari pengalaman, selama ini tidak sedikit ASN yang berasal dari luar Kalimantan Utara, tidak betah apabila bertugas di pelosok dan pedalaman. Ini salah satu hal yang menyebabkan sering tersendatnya pelayanan publik di wilayah pelosok Kaltara.

“Kalau putra-putri daerah kan sudah hafal baik tempat, kultur maupun kondisi alam di Kaltara . Sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak kerasan apabila ditugaskan di pedalaman,” ungkap Pria yang juga Anggota DPRD Kabupaten Nunukan tersebut.

Marli mencontohkan, saat ini banyak ASN di Kabupaten Nunukan yang berasal dari luar Kalimantan Utara sangat tidak menginginkan apabila ditugaskan di wilayah Krayan atau Lumbis Ogong. Marli bahkan mengaku tak jarang mendengar ada ASN yang terang-terangan meminta agar jangan dipindahkan ke wilayah-wilayah tersebut.

“Saya tidak bisa membayangkan apabila yang mengeluh seperti itu adalah seorang Guru. Karena kalau Guru sampai mengeluh, ini akan berimbas pada kwalitas dia mengajar yang tentu saja akan berdampak pula kepada anak-anak didik di Perbatasan ini,” tandas Marli.

Ucapan Marli sangat beralasan. Karena memang kedua wilayah (Krayan dan Lumbis Ogong) tersebut merupakan tempat yang masih terisolir. Untuk mencapai wilayah yang terdiri dari 5 Kecamatan tersebut, masyarakat mesti menggunakan pesawat sebagai sarana transportasi karena belum adanya jalan darat yang tembus baik dari Malinau maupun Nunukan.

Begitu pula dengan Kecamatan Lumbis Ogong. Wilayah yang sempat memanaskan isu nasional karena sebagian masyarakatnya memiliki Identity Card (Kartu Warga Negara Malaysia) namun juga memiliki KTP Indonesia, serta adanya OBP (oustanding boundary problem-wilayah yang masih diperebutkan) antara RI- Malaysia ini, juga terbilang sangat terisolir. Satu-satunya akses transportasi di wilayah ini hanyalah sungai karena belum tembusnya jalan darat.

Sedangkan untuk mencapai kedua wilayah tersebut bukan hanya waktu namun juga ongkos transportasi yang tidak sedikit. Untuk mencapai Krayan, masyarakat harus mengeluarkan ongkos sedikitnya 1 hingga 1,5 juta sekali jalan. Kondisi serupa juga terjadi di Lumbis Ogong. Di wilayah yang berbatasan langsung dengan Sabah-Malaysia ini, masyarakat harus mengeluarkan ongkos 5-7 juta rupiah sekali jalan ke Kota Nunukan.

Maka apabila yang terekrut sebagai PNS nantinya adalah putra-putri daerah setempat, Marli memastikan ketertinggalan di kedua wilayah itu sedikit akan terpangkas. Meski demikian, Marli juga meminta bahwa apabila permintaan tersebut dikabulkan Pemerintah, dalam pelaksanan nanti tetap harus dihindari adanya praktik Nepotisme.

Marli juga menepis anggapan bahwa suara-suara elemen masyarakat Kalimantan Utara yang meminta penerimaan CPNS menggunakan sistem offline karena Pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe. Sebelumnya Lukas menyerbut bahwa Presiden Joko Widodo menyetujui permintaan masyarakat Papua agar penerimaan CPNS untuk wilayah Papua dilakukan secara offline dengan pertimbangan kekhususan bagi putra-putri asli Papua.

“Setelah saya dilantik, masyarakat Nunukan juga sudah sering mendengar saya mengutarakan hal seperti ini. Dan saya yakin, Pak Jokowi bukan type orang yang pilih kasih. Saya juga meyakini kalau Pak Jokowi akan mampu menempatkan segala kebijakanya dengan adil termasuk kebijakan untuk Papua dan untuk Kaltara sesuai yang tertera dalam Nawacita,” pungkas Politisi Partai Demokrat tersebut.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR