Apakah Mereka Benar-Benar Membela Ulama ?

insist.id

Apabila alumni 212 benar-benar akan mengelar perlawanan kepada Polri jika Riziq Sihab diproses (apabila yang bersangkutan pulang ke Indonesia) menurut saya itu bukanlah sebuah aksi membela ulama, untuk meninggikan marwah islam. Namun justru ingin menyeret nama besar islam pada kancah keterpurukan.

Dalam hal ini seharusnya alumni 212 paham bahwa muslim sejati adalah taat pada hukum yang telah disepakati bersama oleh para pendiri negara dan tentu saja beserta proses dari hukum itu sendiri. Ketidak puasan pada proses hukum yang tidak sesuai dengan keinginan adalah hal yang wajar, namun ada mekanisme perlawanan yang juga telah diatur dalam rambu-rambu kontstitusi.

Bagi kaum muslimin, membela Ulama adalah wajib. Namun umat islam adalah umat yang obyektif. Yang mampu berkata haq jika hal itu benar dan mampu menyatakan batil walau yang bersalah itu adalah pihaknya sendiri. Banyak contoh yang menjadi tuntunan umat islam dalam bersikap diantaranya adalah sikap Rasulullah saw yang tegas mengatakan “seandainya Putriku Fatimah mencuri,maka aku sendiri yang akan memotong tanganya”.

Apabila pihak Rizieq Sihab merasa tidak bersalah, ia bisa menempuh lewat jalur hukum yakni dengan lakukan pra peradilan. Mengerahkan masa untuk lakukan perlawanan terhadap proses hukum justru akan mendorong terjadinya legalisasi atas tindakan dan sikap intervensi terhadap penegakan keadilan di Indonesia.

Jika alumni 212 dengan mengatasnamakan aksi untuk membela Ulama melawan Polri dalam penegakan hukum melalui sebuah aksi masa, maka akan menjadi ilham buat pihak – pihak lain untuk lakukan hal yang sama. Tidak menutup kemungkinan kedepan jika ada orang atau tokoh yang kebetulan mempunyai basis masa dan bermasalah dengan hukum juga akan menggunakan kekuatan masanya untuk melepaskan diri dari proses hukum yang menjeratnya dengan dalih tengah dikriminalisasi.

Jika hal itu terjadi, maka sudah dapat dipastikan tatanan negara ini akan menjadi hukum rimba. Yakni siapa yang kuat (memiliki massa), dia akan bebas dari hukum yang menjeratnya. Padahal tujuan dari ditetapkanya hukum di negara ini adalah untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali yang tentu saja agar dimata hukum semua diperlakukan sama.

Kedua, jangan sampai karena aksi pembelaan kelompok-kelompok tertentu yang melakukan aksi masa (melakukan perlawanan hukum dengan kekuatan) terhadap pemukanya akan di susupi pihak-pihak yang menginginkan terpecahnya belahnya persatuan dan kesatuan nasional.

Salah satu celah untuk menghancurkan suatu negara disamping adu domba sesama anak bangsa adalah menanamkan rasa ketidak percayaan rakyat kepada aparatnya. Apabila hilang kepercayaan rakyat sipil terhadap aparat negara, maka yang besar akan menindas yang kecil , mayoritas menzalimi minoritas dan masing-masing elemen akan menentukan hukumnya sendiri-sendiri sebagaimana krisis yang terjadi saat ini di negara-negara konflik terutama di Timur Tengah.

Dalam hal ini pihak Kepolisian juga harus tegas menjalankan tugas sesuai fungsinya. Polri hendaknya benar-benar menjadi intitusi yang mandiri, berdaulat dan berkepribadian dengan membuktikan bahwa proses hukum di Indonesia akan dijalankan seadil-adilnya serta berani melawan intervensi dari pihak manapun. Kita tentu tidak ingin Indonesia menjadi negara petaka seperti Iraq, Lybia maupun Syiria. Namun Indonesia bisa menjadi lebih parah dari negara-negara itu apabila Polri justru melemahkan diri dengan menjadi pintu masuk devide et impera.

 

Penulis Eddy Santry, Jurnalis juga aktivis perbatasan

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR