APDESI : Dana Desa Bermasalah, Tapi Harus Tetap Berlanjut

Sejak penangkapan  Bupati, Kajari dan seorang Kepala Desa di Kabupaten Pamekasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), berbagai persoalan dana desa di propinsi lainnya perlahan mulai terkuak. Bahkan dalam talk show di Kompas TV, seorang pejabat KPK mengusulkan 2 persen dana desa digunakan untuk pengawasan. Lebih parah lagi, Indonesia Corruption Watch (ICW), karena dana desa bermasalah, ICW mengusulkan agar pemerintah menghentikan dana Desa tahun 2018.

Direktur Pelaksana Assosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia (APDESI) Iwan Sulaiman Soelasno menyatakan, ia tidak sependapat dengan usulan KPK dan ICW tersebut. Menurutnya, memang dana desa bermasalah, tetapi harus jalan terus walau dengan berbagai catatan.

“Dana Desa adalah legacy Presiden Jokowi yang sudah tertuang dalam Nawacita. Kedua, dalam konteks pengawasan dana desa, Pemerintah Sebaiknya membuat anggaran tersendiri untuk pengawasan, jangan mengambil dari dana desa,” ujar Iwan pada hari Sabtu (12/8/2017) kepada indeksberita.com.

Iwan menjelaskan, APDESI mengusulkan agar inspektorat diperkuat di tingkat Pemerintah Provinsi, mengingat Pemerintah Propinsi adalah wakil Pemerintah pusat di daerah. Dan menurut Iwan, itu bisa terlaksana tinggal menyiapkan payung hukumnya.

“Harus disiapkan terlebih dahulu payung hukumnya. Sedang di tingkat Kabupaten, Pemkab harus melibatkan CSO (civil society organization-red),” jelas Iwan lag.

Iwan juga melihat, dana desa bermasalah karena pengawasannya tidak berjalan dengan baik. Koordinasi antar Kementerian dan lembaga lain, juga belum berjalan maksimal.

“Budaya birokrasi dan kuatnya ego sektoral di masing-masing lembaga masih kental. Tidak ada institutional driven, yang mampu mengorkestrasi dan memimpin jalannya pengawasan dana desa,” katanya.

Hal ketiga, pengawasan dana Desa tanpa diikuti peningkatan kapasitas aparatur desa ,akan sia-sia. “APDESI justru mempertanyakan pendamping desa yang sejauh ini belum berdampak baik, pada peningkatan kapasitas aparatur desa di bidang tata kelola pemerintahan desa,” kata Iwan lagi

APDESI Mengakui bahwa Pemerintah kesulitan anggaran untuk peningkatan kapasitas. “Pemerintah memang sudah melatih aparatur desa tetapi belum maksimal karena anggaran yang terbatas,” ujarnya.

Terakhir APDESI mengusulkan agar pemerintah mendorong peningkatan kapasitas aparatur desa, yang dibiayai dari anggaran dana desa.

“Tapi ingat, 70 persen dana desa untuk pembangunan pemberdayaan dan belanja pengadaan barang dan jasa. Sisanya yang 30 persen, untuk belanja aparatur yang juga dapat dialokasikan untuk program peningkatan kapasitas aparatur desa,” tegasnya.

“Pemerintah harus mendorong hal ini terealisasi mengingatkan akan ada kenaikan jumlah dana desa tahun depan,” pungkasmya

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR