APHR Desak Pemerintah Myanmar untuk Melindungi Rakyat Sipil di Rakhine State

Beberapa anggota APHR (ASEAN Parliamentarians for Human Rights), salah satunya adalah Eva Sundari

JAKARTA, 30 Agustus 2017—Anggota Parlemen ASEAN atau APHR (Parliamentarians for Human Right), menyerukan kepada negara-negara ASEAN untuk mengambil langkah cepat, demi melindungi rakyat sipil Myanmar di wilayah Rakhine State, dan mencegah bencana kemanusiaan di sana.

“Saat ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan aksi, atau kita akan mengulang lagi tragedi Kamboja terjadi di halaman belakang kita” kata Anggota Parlemen Malaysia, Charles Santiago,  yang juga ketua APHR.

Ia mengacu pada tragedi yang disebabkan oleh Khmer Merah di Kamboja pada tahun 1970an, dan menganjurkan agar negara-negara ASEAN mengesampingkan kebijakan tidak ikut campur. Tujuannya untuk menghindari tragedi kemanusiaan yang lebih besar.

“Ini waktunya negara-negara anggota ASEAN mengesampingkan kebijakan tidak ikut campur dan memperingatkan Myanmar untuk menghentikan pembunuhan,” kata Charles Santiago.

Beberapa hari setelah pecah konflik antara tentara Myanmar dan pemberontak Rohingnya, para anggota parlemen menyerukan kepada pemimpin tentara Myanmar, Min Aung Hlaing, untuk memastikan bahwa tentara di bawah perintahnya menghindari korban sipil. Selain itu APHR juga mendesak Pemerintah Myanmar di bawah kepemimpinan State Counsellor (Kanselir Negara), Aung San Suu Kyi, untuk mengindari retorika yang membuat panas. Diharapkan, Pemerintah Myanmar mengambil kebijakan untuk menurunkan tensi dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan perdamaian jangka panjang dan kemakmuran di area tersebut.

“Prioritas utamanya haruslah melindungi rakyat sipil. Tindakan darurat harus diambil oleh semua pihak untuk melindungi semua individu yang terjebak dalam kekerasan ini, mengesampingkan masalah etnisitas atau status kewarganegaraan” tambah anggota Dewan APHR, Eva Kusuma Sundari, yang juga merupakan anggota DPR-RI.

“Ini bukan hanya masalah politik, tapi juga masalah kewajiban dasar untuk melindungi umat manusia—sebuah kewajiban di bawah undang-undang kemanusiaan internasional,” ujarnya.

Krisis terbaru terjadi setelah sebuah serangan dilancarkan oleh militan Rohingnya pada sebuah pos polisi di bagian utara Rakhine State pada tanggal 25 Agustus yang mengakibatkan puluhan orang meninggal, termasuk 11 orang tentara Myanmar. Militer Myanmar kemudian meluncurkan “operasi pembersihan” sebagai respon, yang mengakibatkan pengusiran terhadap ribuan penduduk dan juga dilaporkan adanya pembakaran masal terhadap rumah-rumah dan bangunan.

Para anggota APHR mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap para rakyat sipil yang lemah yang terjebak dalam tindak kekerasan dan memperingatkan pemerintah Myanmar dan pemerintah negara tetangga untuk bersama-sama menunjukkan tanggung jawab untuk melindungi semua penduduk. APHR mengkhawatirkan adanya penolakan Pemerintah Bangladesh terhadap pengungsi Rohingnya yang berusaha kabur dari tindak kekerasan dengan menyebrangi batas negara.

“Pemerintah Bangladesh harus mengizinkan para pengungsi Rohingnya memasuki negaranya dan menghentikan penolakan. Negara-negara anggota ASEAN juga harus meningkatkan perhatian terkait dengan keberatan Bangladesh atas biaya yang harus dikeluarkan untuk para pengungsi mengingat ini dijadikan alasan utama pemerintah Bangladesh untuk menolak pengungsi,” jelas anggota parlemen Filipina, Teddy Baguilat, yang juga anggota APHR.

Para pemimpin negara ASEAN harus menerima lebih banyak pengungsi ke negara mereka dan menyediakan perlindungan yang cukup dan kesempatan kependudukan. Ini adalah masalah regional dan jika para pemimpin negara ASEAN tidak mengambil langkah akan berakibat pada ketidakstabilan yang bisa berpengaruh ke seluruh dunia.

Meskipun menyadari keterbatasan konstitusional yang dihadapi Su Kyi, para anggota APHR juga menyerukan pada pemerintah sipil untuk menurunkan retorikanya dan mendukung deeskalasi konflik dan mengurangi tensi. “Kantor Kanselir Negara Aung San Suu Kyi mungkin tidak memiliki kontrol atas militer, namun memiliki kontrol atas informasi dan pesan yang bisa disampaikan kepada publik. Para pejabat seharusnya menahan diri dari membagikan informasi yang bisa menaikan tensi. Menggunakan istilah yang emosional dan menyerang pekerja kemanusiaan adalah sebuah permainan yang berbahaya dan harus dihentikan. Tidak hanya berisiko menghalangi bantuan yang dibutuhkan dan bantuan yang bisa menyelamatkan nyawa rakyat sipil, hal tersebut juga akan memperburuk dampak konflik ini” jelas Baguilat lebih lanjut.

Pada tanggal 27 Agustus, Kantor Kanselir Negara Myanmar membagikan foto-foto dan informasi melalui Facebook yang mengisyaratkan adanya hubungan antara organisasi-organisasi kemanusiaan internasional dengan para “teroris ekstrimis” di bagian utara Rakhine State. PBB kemudian mengumumkan relokasi untuk semua “non-critical staff” keluar dari area tersebut dan meninggalkan puluhan ribu orang tanpa akses bantuan.

APHR kembali menyerukan agar pemerintah Myanmar untuk sagera mengambil langkah implementasi atas rekomendasi dari Komisi Pendampingan Rakhine State yang dipimpin oleh mantan Sekertaris Jenderal PBB, Kofi Annan, yang telah disampaikan kepada pemerintah pada tanggal 24 Agustus.

“Pemerintah Myanmar harus menyadari bahwa kekerasan bukanlah solusi jangka panjang untuk para penduduk Rakhine State. Rekomendasi dari Komisi Rakhine harus segera diimplementasikan, terutama pada poin-poin yang bertujuan mengurangi tensi, memfasilitasi dialog inter-komunal, dan mendukung hak-hak serta akuntabilitas” kata anggota dewan APHR, Mu Sochua, anggota parlemen Kamboja.

“Laporan tersebut juga menunjukkan adanya kebutuhan atas solusi-solusi regional untuk jangka panjang dalam menghadapi tantangan yang dihadapi di Rakhine State. ASEAN harus menyuarakan pendapat dan mendorong solusi untuk mengatasi krisis yang memanas ini. Tindakan regional harus segera diambil atau korban kemanusiaan akan terus berjatuhan,” pungkas Mo Sochua.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR