Ari Yusnita DPR RI: Pemerintah Harus Serius Atasi Banjir Kiriman Dari Sabah

Ari Yusnita ,Anggota Komisi VII DPR RI dari Dapil Kaltim-Kaltara (Foto:Eddy Santry)

Ibarat belum kering sisa lumpur akibat genangan air pada awal April 2017 lalu, kini warga Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara harus kembali mengalami penderitaan akibat banjir kiriman dari Sabah. Pasalnya sungai Sembakung kembali meluap dan menggenangi pemukiman mereka.

Sedikitnya hingga saat ini sudah 7 Desa yakni Desa Butas Bagu, Labuk, Pagar, Tujung, Manuk Bungkul, Atap dan Desa Tagul dari Kecamatan tersebut yang saat ini sudah terendam dengan volume air mencapai 5,13 Meter dari batas normal 6 Meter seperti perkiraan BPDB Nunukan. Ketinggian genangan air diperkirakan akan terus bertambah naik seiring makin meluapnya Sungai Sedalit dan Sungai Pesiangan di Sabah-Malaysia yang bermuara ke Sungai Sembakung diwilayah Indonesia.

Genangan air yang bukan hanya melumpuhkan aktivitas masyarakat namun juga proses belajar mengajar karena bangunan-bangunan sekolah juga terendam tersebut membuat keprihatinan sendiri buat Ari Yusnita,Anggota DPR RI dari Dapil Kaltim-Kaltara dirinya meminta Pemerintah Pusat agar serius mengatasi hal ini karena tergenangnya pemukiman di indonesia akibat kiriman banjir dari Sabah-Malaysia.

“Ini sudah bukan hanya persoalan pemerintah Kabupaten Nunukan lagi, tetapi sudah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Ketika Pemkab Nunukan sudah sigap dalam kewajibanya terkait penanganan bencana, mana realisasi tindakan pemerintah pusat dengan solusi pasca bencana?,” ujarnya kepada indeksberita.com, Minggu (20/5/2017).

Sekolah terpaksa menghentikan aktivitas belajar mengajarnya karena terendam air. (Foto:Eddy Santry)Sekolah terpaksa hentikan aktivitasnya akivat vanjir kiriman Sabah. (Foto:Eddy Santry)

Ari juga menyayangkan sikap Pemerintah yang terkesan lamban terkait penanganan permasalahan banjir kiriman dari Sabah ini. Seharusnya menurut Ari, Pemerintah bisa melakukan evaluasi mengingat banjir ini adalah kategori musiman yang tentu saja selepas air surut masyarakat yang bermukim di wilayah-wilayah terkait genangan air  tinggal menghitung berapa hari dan berapa masa lagi wilayahnya akan tergenang lagi.

“Ibarat mulut saya sampai berbusa menyuarakan hal ini , bahkan di Paripurna pun sudah saya sampaikan, bahwa persoalan tergenangnya wilayah Indonesia akibat banjir dari Sabah tersebut, seharusnya menjadi program prioritas, apalagi ini menyangkut harga diri Indonesia karena yang terendam itu adalah notabene Teras Negara,” tutur Ari.

Menurut Ari, yang perlu dilakukan Pemerintah adalah solusi kebijakan komprehensif disertai langkah konkrit sehingga masyarakat dapat terhindarkan dari bencana musiman tersebut. Ari juga menegaskan,jangan sampai Nawacita yang mencita-citakan perbatasan menjadi yang terdepan tapi pada realisasinya justru masih selalu terbelakang.

“Pemerintah juga jangan menganggap remeh aspirasi masyarakat diwilayah tersebut yang/ mengusulkan terbentuknya DOD Kabudaya Perbatasan, karena dengan DOB lah solusi-solusi terkait problema diwilayah itu akan tercipta,” pungkas politisi Partai NasDem tersebut.

Terkait musibah yang kembali dialami masyarakat di Kecamatan Sembakung dan sekitarnya,Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid, kepada indeksberita.com melalui pesan singkatnya, menyampaikan keprihatinanya yang mendalam atas musibah yang kembali dialami masyarakat di wilayah tersebut. Laura juga menegaskan bahwa pihaknya telah mengisntruksikan SKPD terkait untuk turun ke lokasi, guna menyimpulkan langkah-langkah tertentu yang harus diambil.

Bupati Nunukan,Asmin Laura Hafid (foto Edi Santry)Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid (foto Edi Santry)

“Saya bisa merasakan bagaimana apa yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah itu. Dan mengenai hal ini, saya sudah minta kepada kepada SKPD terkait untuk turun ke lokasi agar dapat segera menemukan solusi guna menentukan langkah-langkah apa yang harus segera di ambil,” papar Laura.

Mengenai tindakan pasca banjir, Laura mengungkapkan bahwa pihaknya melalui Bapeda juga sudah melakukan konfirmasi pada pemerintah pusat agar ditemukan solusi, minimal tentang fasilitas-fasilitas umum yang berkaitan dengan relokasi nantinya.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR