Di Balik Cerita Penahanan Warga Banggai Sepulang Temui Teten Masduki

Warga Banggai Temui Ketua KSP Teten Masduki pada 3 Agustus 2017, sebelum penahanan warga Banggai akibat kerusuhan (Dok Muh Natsir Suling)

Senin siang, 18 September lalu, sel tahanan Polda Sulawesi Tengah dipadati pembesuk. Kerumunan pembesuk itu adalah para ibu dan sebagian sanak keluarga, yang baru saja tiba dari Kota Luwuk Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Mereka membesuk para suami yang dalam kurungan sel tahanan Polda, yang berada di Kota Palu, sejak 10 September lalu. Karena suami mereka dianggap terlibat kerusuhan berbau sara di Kota Luwuk Banggai, Senin 28 Agustus 2017.

Jarak Kota Luwuk Banggai sendiri dengan Kota Palu tidaklah dekat. Sekitar 587 kilometer atau 18 jam perjalanan, jika ditempuh melintasi jalur Trans Sulawesi. Baru menjadi satu jam jika melintas udara, menggunakan penerbangan dari Bandara Mutiara Sis Al Jufri Kota Palu ke Bandara Syukuran Aminuddin Amin Kota Luwuk.

Di antara tersangka yang dibesuk adalah Zulfikar Kusika, Muh Natsir Suling, Dedy Noho, Solihin Noho, dan Zuhri Noho. Kelimanya warga Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

Selain mereka, ada dua tersangka lain, Deddy Lantona dan Aprin Adama saat itu masih ditahan dalam sel tahanan Polres Banggai. Bahkan Aprin Adama pernah dinyatakan polisi masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Karena saat penangkapan ia sempat melarikan diri ke hutan.

Mereka oleh polisi dijerat pasal 169, 160, dan 170 KUHP. Pasal yang berkaitan tindak pidana turut campur dalam perkumpulan massa, terlibat penghasutan baik dengan lisan maupun tulisan. Melihat jeratan pasal, awalnya para tersangka akan menempuh jalan praperadilan dengan termohon Polres Banggai. Karena pasal yang diterapkan polisi, mereka anggap lemah, banyak mengandung unsur rekayasa, dan kesan dipaksakan begitu mecolok.

Para tersangka, sebagaimana dituduhkan polisi, bukan massa yang melempar batu ke arah TNI dan polisi, yang pada hari Senin (28/8/2017) sedang berjaga-jaga. Tetapi mereka adalah para undangan dialog kebangsan dengan bukti membawa undangan resmi untuk datang di Gedung DPRD Kabupaten Banggai, tempat berlangsungnya dialog tersebut.

Undangan resmi tersebut untuk 10 orang, 3 orang ketua adat dan suku, ditanda-tangani Bupati Banggai Harwin Yatim, Nomor: 340/97.1/BKB-P/2017 tanggal 25 Agustus 2017. Entah siapa yang meminta aparat gabungan menghadang 10 orang yang tercantum dalam undangan.

Kerusuhan yang terjadi di Kota Luwuk Banggai pada 23-24 Agustus 2017 (Dok Warga)
Kerusuhan yang terjadi di Kota Luwuk Banggai pada 23-24 Agustus 2017 (Dok Warga)

Negosiasi ke 10 orang dengan aparat gabungan yang alot di Desa Bubung Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, tampaknya dimanfaatkan massa lain melakukan provokasi. Aksi provokasi yang tidak jelas pelakunya itu, kemudian berdatangan massa dari berbagai kecamatan; Kecamatan Kintom, Mendono, dan Nambo, dengan menggunakan truk.

Tiba-tiba terjadi pelemparan dari massa ke aparat yang berada di Polsek Kintom dan berujung kerusuhan. Motor Babinsa dari Kodim 1308/Luwuk Banggai pun terbakar. Atas peristiwa itu, aparat kepolisian dengan peralatan senjata lengkap dan 5 truk pasukan menahan mereka. Peristiwa penahanan terjadi, 29, 30, dan 31 Agustus 2017.

Bukti itulah yang akan dijadikan materi praperadilan kuasa hukum tersangka Endy Sugianto,SH. Namun, langkah yang diambil kuasa hukum para tersangka saat itu. Terpaksa harus pupus di tengah jalan.Praperadilan yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Banggai, 4 September dan sudah dijadwalkan akan digelar sidang, 12 September lalu, terpaksa harus dicabut kuasa hukum dan batal digelar.

Pencabutan praperadilan dilakukan, karena ada seseorang yang mempengaruhi istri para tersangka. Membuat istri para tersangka mempercayakan perkara suami mereka kepada seseorang itu. Dan ia mempengaruhi para istri untuk menolak “perlawanan”, dengan menyebut, langkah praperadilan adalah cara kurang taktis untuk bisa segera membebaskan suami mereka keluar dari tahanan polisi.

Seseorang tersebut, yang diketahui bernama Hasyim Rachim, memperkenalkan diri dan mengaku masih ada hubungan kekerabatan dengan keluarga tersangka Noho. Di depan para istri tersangka, ia mengungkapkan akan memilihkan jalan soft dan elegan, supaya para suami mereka cepat keluar dari sel tahanan polisi. Setidaknya jalan penangguhan penahanan yang ia tempuh.

Melalui jalan pilihannya itu, ia pun meyakinkan kepada para istri tersangka, bahwa cara tersebut hanya bisa dilakukan dengan melobi dan mempertemukan istri para tersangka di hadapan Gubernur Sulawesi Tengah, Kapolda Sulwesi Tengah, dan Korem 132/Tadulako.

Kenyataan yang terjadi, janji Hasyim Rachim hanyalah isapan jempol bagi para istri tersangka. Ia menghilang begitu saja dari peredaran para istri dan keluarga tersangka. Entah sampai di mana lobi-lobi yang ia janjikan. Para istri dan keluarga yang berharap perannya, agar suami mereka segera keluar dari sel tahanan polisi, justru kini ia menghilang tidak ada kabar kelanjutannya.

Rachim yang kemudian disadari para istri dan keluarga tersangka, adalah orang yang selama ini memainkan isu pemekaran Provinsi Sulawesi Timur, lepas dari Provinsi Sulawesi Tengah. Dari 9 kabupaten/kota yang ingin “direbutnya”, Kota Luwuk Banggai, merupakan incarannya sebagai ibu kota provinsi jika provinsi Sulawesi Timur terwujud.

Akibat dari intervensi, upaya para istri, supaya suami mereka bebas, mengalami beberapa kendala. Peluang masa tahanan, yang sedianya dijalani Zulfikar Kusika, Muh Natsir Suling, dan Dedy Noho bisa pulang bebas, 19 September, pun terabaikan.

Mulai hari itu, mereka menjalani masa penahanan, tanpa surat perpanjangan penahanan yang dikeluarkan polisi. Di sela itu pula muncul pasal yang cukup memberatkan tersangka di dalam BAP polisi. Pasal 16 UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Kini perkara tersebut sudah diimpahkan ke kejaksaan. Sejak 27 Oktober lalu, tujuh tersangka sudah menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Banggai. Mereka sedang dititipkan di Rumah Tahanan Mahesa Kota Palu.

Konflik yang Selalu Dirawat

25 Juli 2017 malam, para istri tersangka masih belum lupa, tentang keberangkatan suami mereka ke Jakarta. Saat itu bersama 12 warga berangkat ke ibu kota, ingin menemui Presiden Joko Widodo.

“Kalau tidak salah hitung mereka di Jakarta tiga minggu. Ingin ketemu Pak Jokowi, bilangnya begitu. Membicarakan soal eksplorasi migas di Banggai, “ujar istri tersangka Zulfikar Kusika, Mayasari Asmaudin Dalo saat ditemui, 15 September.

Maya menceritakan mereka tidak bisa ketemu Presiden Joko Widodo, Tetapi 12 warga itu hanya ditemui Ketua KSP Teten Masduki. “Soal tempat pertemuan, kita tidak tahu, mas,“ ucap Maya.

Ia pun memilih melanjutkan cerita, meminta suaminya itu pulang lebih cepat. Pasangan belum genap satu tahun itu mengaku terpelinting rasa kangen pisah terlalu lama. Dan Maya pun membelikan tiket pesawat melalui online untuk Zulfikar dari tempat tinggalnya Kintom, kemudian tiket itu ia kirim lewat WhatsApp.

Zulfikar pun terbang dari Bandara Sukarno-Hatta Jakarta ke Kota Luwuk Banggai, setelah mendapat tiket pesawat dari istrinya saat itu. “Kami tidak langsung pulang ke rumah, tapi chek in dulu di hotel untuk lepas kangen, “ ujar Maya.

Istri tersangka Muh Natsir Suling, Ayumurthy K. Asyil yang saat itu bersama Maya bercerita sama. Ia mengatakan, kecuali tersangka Aprin Adama, saat itu tidak ikut serta ke Jakarta, Zulfikar Kusika, M Natsir Suling, Solihin Noho, Dedy Noho, Zuhri Noho, Abas, Jasrun, Deddy Lantona, Ismanto Hasan, Riyadi, Dadek Kadir, dan Khairuddin, Mereka semua ke Jakarta. “Selain ketemu Pak Teten untuk bicara soal migas itu, sempat juga menemui Om Yus dan Ifdhal,“ sebut Ayu.

Kemudian ia menjelaskan, Om Yus yang dimaksud adalah Jus Soema Dipraja jurnalis senior dan tokoh pers Indonesia. Sedangkan Ifdhal Kasim, baru belakangan mereka ketahui sebagai mantan Ketua Komnas HAM.

“Kalau sama Om Yus bukan urusan migas kayaknya, mas. Natsir dulu pernah cerita ke kita, dekat sama Om Yus ini, ketika masih kuliah. Kangen katanya, saat ke Jakarta disempatkan ketemu beliau ini,“ Ayu menjelaskan.

Baik Maya maupun Ayu juga masih ingat, mereka balik ke Kota Luwuk Banggai kemudian ke rumah masing-masing tidak bersamaan. Maya menyebut Zulfikar tiba di Kota Luwuk tanggal 11 Agustus dengan jemputannya. Selanjutnya Abas, Yanto, Deddy Lantona, Khairuddin, Jasrun, Solihin Noho, dan Dedek Kadir, serta Riyadi, tiba pada tanggal 13 Agustus.

Ayu kemudian menyebut, lima hari kemudian Muh Natsir Suling, Dedy Noho dan Ismanto Hasan. Ketiganya tiba pada tanggal 17 Agustus. “Saat suami kita pulang (M Natsir Suling). Kita sedang ikut gerak jalan di lapangan kecamatan. Dianya telpon, Yuk di mana, cepat pulang ada titipan oleh-oleh di Kak Dedy (Dedy Noho) ambil cepat. Kitanya pulang, eh dianya sudah di rumah, “ cerita Ayu.

Entah siapa yang menghendaki. Belum satu minggu mereka di rumah bertemu anak dan istri. Di kawasan mereka tinggal dihebohkan dengan pembunuhan seorang warga Nurholis Dayanun di Eks UPT Kehutanan Kelurahan Mangkio Baru Kecamatan Luwuk, Selasa 22 Agustus 2017 sekira pukul 01.00 WITA. Berita pembunuhan menyebar di kalangan masyarakat. Pihak masyarakat korban pembunuhan mencari kelompok masyarakat pelaku. Mereka menggelar sweeping di jalan-jalan dan mall. Memblokade jalan Trans Sulawesi dengan membakar ban mobil. Peristiwa ini terjadi, 23-24 Agustus 2017.

Menanggapi peristiwa yang terjadi, pemerintah Kabupaten Banggai, melalui Bupati Banggai Harwin Yatim menginisiasi menggelar dialog kebangsaan. Harapannya warga yang bertikai bisa damai dan rukun. Dialog kebangsaan dengan mengundang pihak masyarakat korban pembunuhan dan pihak masyarakat pelaku pembunuhan, yang digelar 28 Agustus tersebut.

“Dialog kebangsaan itu sebenarnya akar permasalahan, menghalangi 10 warga yang menerima undangan itu pemantik ditahannya mereka,“ kata Ketua KPW PRD Provinsi Sulawesi Tengah Adi Prianto, yang selama ini menyebut konsen mencermati kasus tersebut, 15 September 2017.

Ton, panggilan Adi Prianto mengatakan, Bupati sebenarnya ketakutan dengan langkah mereka ke Jakarta. Bisa menemui Ketua KSP Teten, bukti tinggal selangkah lagi mereka bisa menemui Presiden Joko Widodo.

“Kalau mereka ini bisa menemui Presiden Jokowi, sudah dipastikan bupati kalang kabut soal PI 10 persen migas di sana (Banggai), yang hingga sekarang tidak jelas realisasinya,” ungkap Ton.

Ia lalu menjelaskan, Participating Interest (PI) 10 persen dari PT Donggi Senoro Liquid Natural Gas (DSLG), yang sedang menggelar eksplorasi migas di Donggi, Minahaki, Matindok, dan Maleoraja, serta Senoro, dengan total cadangan gas yang mencapai 3,08 triliun kaki kubik. Sebenarnya sejak September 2016 menjadi pembahasan fraksi di DPRD Sulawesi Tengah.

“Setelah itu tidak tak ada kabar setelah Gubernur Sulteng, menggelar pertemuan dengan Menteri ESDM,“ ucap Ton.

Natsir sendiri setelah melakukan pertemuan dengan Teten, membuat catatan beserta foto pertemuan yang dikirim lewat Direct Message Instagram ke jurnalis indeksberita pada 4 Agustus 2017:
“Front Poto’utusan Tumpu Nu Lupu’ bertemu dengan KSP Teten Masduki. Agenda tentang pembagian jatah pengelolaan migas. Daerah harusnya mendapatkan pengelolaan migas yakni sebesar 5 mmscfd untuk digunakan sebagai energi listrik (PLN) sesuai janji pembagian oleh SKK Migas, Pertamina dan Medco. Jika jatah pembagian itu bisa dikelola daerah Kab. Banggai, bisa mendongkrak pendapatan asli daerah, di luar Dana Bagi Hasil dari pengelolaan Hulu dan Hilir migas Kab. Banggai Sulawesi Tengah,“ tulis Natsir.

Natsir juga menjelaskan, bahwa Teten menyatakan akan segera berkoordinasi dengan SKK migas dan Kementrian ESDM untuk dibahas. “Sehingga ada kemungkinan dijadwalkannya pertemuan antara pemerintah Kab Banggai dengan SKK migas dan ESDM, yang difasilitasi KSP Teten Masduki,” ujar Natsir dalam catatan instagramnya.

Kemudian ia mengungkapkan, pertemuan berlangsung di Kantor Kepala Staf Kepresidenan pada 3 Agustus 2017.

Kerusuhan massal di Kota Luwuk Banggai yang terjadi secara paralel tersebut. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Jakarta menanggapi, bahwa konflik horizontal yang terjadi di Kota Luwuk Banggai, merupakan rangkaian teror yang masih belum terjawab oleh otoritas Luwuk.

“Dalam hal ini kepala pemerintahan daerah di dalamnya ada aparat kepolisian, supaya cepat mampu menciptakan kota yang hidup guyup, “ ucap Kepala Bidang Strategi dan Mobilisasi KontraS, Puri Kencana Putri, saat menggelar press conference di Sekretariat AJI Kota Palu, Selasa 19 September 2017.

Puri, yang didampingi anggota Bidang Advokasi Devisi Pembelaan HAM, Rivanlee Anandar selanjutnya mengatakan, konflik yang sering terjadi di Kota Luwuk tak lepas dari persoalan politik dan investasi. “Isu ketidakadilan dan investasi yang tidak transparan adalah isu yang mudah menyulutkan konflik horizontal, “ ujar Puri.

Maka selanjutnya ia meminta, pemerintah daerah harus segera meredam api dalam sekam di Luwuk. “Hal tersebut menjadi penting dalam menghindari terjadinya konflik maupun kebijakan untuk kebaikan bersama. Bukan merawat konflik yang berkepanjangan, “ tandas Puri.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR