Bawaslu Nunukan Sapu Bersih APK Yang Tak Patuhi Ketentuan

Keterangan foto: Bawaslu Nunukan membuka paksa Alat Peraga Kampanye (ALAGAKA/APK) yang tak sesuai ketentuam di Nunukan (Edy Santry)

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nunukan Kalimantan Utara, menindak tegas terhadap Alagaka (Alat Peraga Kampanye) yang tidak mematuhi ketentuan dalam pemasanganya. Hal tersebut dilakukan Bawaslu Nunukan dengan menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang dianggap terbukti melanggar undang-undang.

Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga Bawaslu Nunukan Hariyadi mengatakan, penertiban APK dilakukan sesuai undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Penertiban itu dilakukan secara serentak di seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Nunukan.

“Berdasarkan hasil inventarisir Bawaslu kabupaten Nunukan dan rapat kordinasi bersama instansi terkait dan stakeholder lainnya, kita telah dua kali menyurati terkait pemberitahuan perbaikan APK dan pemberitahuan penertiban APK yang melanggar aturan kepada partai politik,” ungkap Hariadi.

Namun Hariadi menyayangkan pemberitahuan dan surat peringatan Bawaslu tersebut masih diabaikan oleh sejumlah partai politik, sehingga pihaknya mengambil kebijakan dengan memberikan waktu perbaikan.

“Setelah langkah sebagaimana prosedur ditempuh akhirnya Bawaslu melakukan penertiban bersama Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan,” imbuhnya.

Lebih lanjut Hariadi mengungkapkan bahwa selain APK, Bawaslu Nunukan juga menertibkan sticker yang terpasang di kendaran umum. Ia menuturkan bahwa hal tersebut sesuai dengan surat edaran Bawaslu RI nomor 1990/k.bawaslu/PM 00.00/XI/2018  terkait pengawasan metode pemilu 2019 bahwa peserta pemilu, tim pelaksana, tim kampanye dilarang memasang stiker dan branding yang memuat citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik peserta pemilu pada kendaran transportasi umum dan kendaraan pemerintah.

“Kita juga lakukan sapu bersih terhadap APK yang terpasang di Kendaraan Umum,” tegas Hariadi.

Mengenai jumlah penertiban tersebut, Hariadi belum menghitung jumlah total di seluruh kecamatan di Nunukan. Ia mengungkapkan penertiban akan dilanjutkan esok hari masih dengan kategori yang sama, yaitu bagi APK yang melanggar aturan, yang terpasang diluar titik koordinat, dan tak mempunyai izin tertulis, yang menempel di tiang listrik dan pohon serta yang terpasang disarana umum.

“Dari hasil penertiban APK dan penertiban bahan kampanye tadi ada sekitar 31 APK dan 20 sticker/ branding di kendaraan umum,” pungkasnya.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR