Beda dengan Data Kemenkeu, Kemdikbud Diminta Beberkan Data Sertifikasi Guru

“Jadi ada perbedaan sejumlah 416.473 guru dari kedua data (sertifikasi) tersebut,”

Untuk menklarifikasi adanya perbedaan data dengan milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Anggota Komisi X DPR RI, Dwita Ria Gunadi, meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk membeberkan data sebenarnya jumlah guru sertifikasi.

Hal itu dikatakan anggota Komisi X DPR Dwi Ria Gunadi dalam pernyataan, Selasa (30/8). Dwi Ria minta Kemendikbud menyampaikan data sertifikasi guru tersebut, menyusul temuan Kementerian Keuangan tentang ketidaksesuaian data guru sertifikasi dengan jumlah anggaran yang akan dikucurkan, sehingga Kemenkeu menahan kucuran dana tunjangan guru sebesar Rp23,3 triliun.

Dwita Ria menyebutkan, jumlah guru tersertifikasi yang dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbeda dengan data Kemendikbud saat raker dengan Komisi X pada 16 Juni 2016.

Data guru tersertifikasi yang ada di Kemenkeu sebanyak 1.221.947 orang. Sedangkan dari data Kemendikbud hingga 2015 sebanyak 1.638.240 orang guru. “Jadi ada perbedaan sejumlah 416.473 guru dari kedua data tersebut,” katanya.

Dwita Ria juga mengungkapkan jika dicek di website data.go.id yang merupakan website data beberapa lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Informasi dan Geospasial, Bappenas dan kantor staf presiden jumlah sertifikasi guru hingga 30 Agustus 2016 sebanyak 1.328.018 orang.

Karena itu, dia meminta Kemendikbud benar-benar membuka sebenarnya berapa guru sertifikasi dan memberikan klarifikasi terkait isu sertifikasi yang berkembang karena membuat resah guru-guru di daerah.

Dwita Ria yang merupakan politisi asal Fraksi Gerindra daerah pemilihan Lampung II itu meminta para guru di daerah untuk tenang. “Para guru harap tenang, karena tunjangan profesi tidak akan dipotong atau dihilangkan,” katanya.

Hal ini menyangkut sinkronisasi data. “Tapi kita harapkan tidak akan terulang kembali. Untuk itu Kemendikbud harus melakukan konfirmasi ke daerah, jadi tidak terjadi keresahan,” katanya.

Sebaiknya dibuat surat tertulis dari Kemendikbud bahwa tidak ada pemotongan tunjangan dan data yang menerima harus jelas per daerah/propinsi sehingga masing-masing pihak bisa mensinkronisasikan data.

“Jangan sampai nanti sudah ditahan Kemenkeu RI dananya, ternyata salah data lagi” kata Dwita Ria.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR