Bersama Menteri ATR Presiden Lakukan Pembagian Sertipikat Tanah di Palembang

Presiden didampingi Menteri ATR Ketua BPN Sofyan Djalil dan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin, Jumat (13/7) lakukan pembagian sertipikat tanah di Palembang. (Budi S/indeksberita)

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) Jumat (13/7), membagikan 37.848 sertipikat tanah ke masyarakat di Benteng Kuto Besak, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pembagian sertipikat tanah di Palembang tersebut, Presiden menyerahkan sertipikat kepada 12 orang perwakilan masyarakat.

Dalam sambutannya, Presiden RI mengatakan bahwa hingga saat ini jumlah tanah yang sudah terdaftar di Indonesia baru 46 juta bidang tanah, padahal jumlah bidang tanah diseluruh Indonesia 126 juta bidang tanah, jadi masih 80 bidang tanah yang belum disertipikatkan. Untuk itu, menurut Presiden, mengapa ia perintahkan percepatan untuk menyelesaikannya.

“Untuk itu saya minta kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar menerbitkan 5 juta sertipikat tanah pada tahun lalu, 7 juta pada tahun ini dan 9 juta pada tahun 2019. Kita punya target 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah terdaftar,” urai Presiden.

Presiden selalu menekankan hal ini dalam setiap kegiatan penyerahan sertipikat tanah karena ia mengaku banyak mendapat keluhan masyarakat terutama mengenai sengketa pertanahan. Menurut Presiden, untuk menangani sengketa pertanahan, masyarakat perlu memegang sertipikat tanah.

“Dengan memegang sertipikat tanah, kita dapat menghindari sengketa tanah. Kita bisa membuktikan kepemilikan tanah hanya sertipikat ini. Karena dalam sertipikat tanah sudah jelas nama pemiliknya, berapa luasnya dan batas-batasnya,” ungkap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden mengimbau agar masyarakat yang menerima sertipikat tanah hari ini agar menghitung secara matang dalam mengagunkan sertipikatnya ke bank. Presiden memberi saran kredit yang didapat dari sertipikat tersebut hendaknya bukan digunakan untuk membeli barang konsumtif, tetapi untuk modal usaha agar bisa melunasi kreditnya..

“Jangan digunakan untuk membeli motor atau mobil karena sertipikatnya akan diambil oleh bank jika tidak bisa melunasi kreditnya,” kata Presiden.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil melaporkan, bahwa masyarakat yang hadir dalam acara tersebut sebanyak 6.000 orang. Masyarakat datang dari berbagai kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Selatan.

“Mereka semua berasal dari 15 Kabupaten/Kota se – Provinsi Sumatera Selatan,” ujarnya, yang bersama Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin mendampingi Presiden di acara pembagian sertipikat tersebut.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR