Bupati Banyuwangi Azwar Anas Mendaftar Sebagai Calon Gubernur Jawa Timur Melalui PDIP

Ketua PDI Perjuangan Banyuwangi I Made Cahyana Negara saat mengembalikan formulir pencalonan Bupati Banyuwangi sebagai Calon Gubernur Jawa Timur

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mendaftar sebagai Calon Gubernur Jawa Timur, melalui PDI Perjuangan. Hal tersebut ditandai dengan dikembalikannya formulir pendaftarannya, sebagai Calon Gubernur Jawa Timur ke DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Pengembalian yang dilakukan Ketua DPC PDI Perjuangan Banyuwangi I Made Cahyana Negara, berlangsung di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Jalan Kendangsari Industri, Surabaya, Ahad, (9/7/2017).

Dalam kesempatan pengembalian formulir Made mengatakan, pengembalian formulir ini merupakan bentuk kesiapan yang sudah ia lakukan. Bahwa ia telah melakukan salah satu proses pencalonan sebagai gubernur Jawa Timur untuk pemilihan kepala daerah 2018.

“Untuk selanjutnya, kami tetap tunduk pada keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, “ ujar Made.

Made juga mengatakan, bahwa PDI Perjuangan Banyuwangi terus mendorong Bupati Banyuwangi ini, untuk maju dalam pemilihan kepala daerah di Jawa Timur. Berdasarkan kinerja yang Anas capai yang tentu bisa menjadi bahan pertimbangan.

“Seperti yang kita ketahui, sebelumnya Banyuwangi adalah daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan utama di Jawa Timur.  Banyuwangi tak dihitung dalam peta kemajuan daerah. Belum lagi hambatan infrastruktur karena Banyuwangi adalah daerah terluas di Pulau Jawa,“ ujar Made.

Namun, lanjut Made, saat ini dengan kepemimpinan Anas selama menjadi Bupati Banyuwangi, ada perubahan cukup signifikan.

“Itu karena berkat pola kepemimpinan gotong-royong Pak Anas bersama masyarakat, tokoh lintas agama, budayawan, akademisi, dan sebagainya, Banyuwang. Kini secara bertahap terus maju pesat. Tentu pasti masih ada kekurangan-kekurangan. Basis kinerja itu menjadi modal penting untuk memimpin Jatim ke depan, “ Made menjelaskan.

Made juga mengungkapkan, secara ekonomi dengan melalui program yang sudah berjalan. Terutama program ekonomi kerakyatan, telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat Banyuwangi.

“Perlu kami sampaikan, peningkatan pendapatan per kapita saja sekarang, warga Banyuwangi telah emncapai Rp 20,8 juta per orang per tahun, menjadi Rp 41,46 juta per orang per tahun pada 2016 atau ada kenaikan 99 persen, “ terang made.

Angka kemiskinan pun menurun cukup pesat, dari level 20 persen menjadi 8,79 persen di tahun 2016. “Berdasarkan data BPS. Inflasi Banyuwangi terhitung cukup rendah. Artinya meski ekonomi dan pendapatan tumbuh, warga tetap terlindungi daya belinya. Tahun ini juga sampai Juni 2017 ini, inflasi Banyuwangi masih terendah se-Jawa Timur berdasarkan data BPS, “ kata Made memaparkan.

Masih dalam uraian Made, program kerakyatan lainnya juga mengalami kemajuan. Khususnya kelompok ekonomi lemah. Di antaranya beasiswa Banyuwangi Cerdas yang membiayai 700 anak muda berkuliah di berbagai kampus di Indonesia.

Program jemput bola warga miskin sakit, telah melayani ratusan warga di rumahnya. “Jadi petugas dan dokternya yang datang merawat ke rumah. Bahkan bila harus dirujuk ke Surabaya, ada rumah singgah gratis bagi mereka, “ kata Made yang juga ketua DPRD Banyuwangi.

Pengelolaan birokrasi, Made juga membeberkan penjelsannya. Menurutnya, Banyuwangi kini menjadi kabupaten pertama dan satu-satunya di Indonesia yang meraih nilai A. Nilai tersebut diperoleh dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian PAN-RB.

“Dari aspek pengembangan SDM, Banyuwangi dulu tak punya kampus negeri, sekarang ada tiga kampus negeri. Salah satunya Universitas Airlangga Kampus Banyuwangi yang ke depan jadi embrio Universitas Negeri Banyuwangi, “ kata Made melanjutkan keterangannya.

Hal lain yang diceritakan Made adalah, di Banyuwangi Anas telah berhasil menjaga toleransi. Segala bentuk agama dan umat lintas agama disapa tanpa ada perbedaan.Oleh karena itu, tak salah jika Banyuwangi mendapat Harmony Award 2017 dari Kementerian Agama.

Oleh karena itu, sebut Made, jangan kaget, kalau hasil survei independen, Anas meraih posisi popularitasnya tak terpengaruh figur lain.  “Yang didukung akseptabilitas dan elektabilitas yang cukup memadai. Itu cukup menjadi modal awal untuk maju dalam proses penjaringan partai, tapi tentu semua keputusan kami pasrahkan kepada Ibu Megawati, “ masih ujar Made yang setengah berpromosi.

Anas sebelumnya terjaring, berdasarkan rekapitulasi hasil rapat pleno DPC PDI Perjuangan se-Jawa Timur. Terkait penjaringan maka Anas berhak mencalon diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur. Hal itu tertuang dalam surat DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Nomor 122/eKS/DPD/VI/2017 tertanggal 12 Juni 2017 yang ditujukan ke Anas.

Pengembalian formulir dilakukan oleh Made, karena yang bersangkutan sedang tidak berada di Indonesia, yaitu menunaikan tugas memenuhi undangan di Jerman dari Badan Sepeda Dunia (UCI) Asia Tour, dan sudah sepengetahuan DPP PDI Perjuangan dan DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR