Bupati Nunukan Serahkan 4 SK Hukum Masyarakat Adat

Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid menyerahkan SK Hukum Masyarakat Adat kepada para Kepala Adat di Kabupaten Nunukan (Edy Santry)

Bertempat di Lantai 4 Kantor Bupati Nunukan, Jl. Ujang Dewa, Sedadap, Nunukan, Kalimantan Utara ( Kaltara ), Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid secara resmi menyerahkan 4 Surat Keputusan tentang Hukum Masyarakat Adat (SK MHA) kepada masing – masing Kepala Adat dan perwakilanya.

Keempatnya adalah, Taufik Busra (perwakilan Adat Tidung, Pagun Pelaju ), Kapulin (Kepala Adat Dayak Agabag), Pagun Maunjung Tangkalon ), Bernadus Bedan (Kepala Adat Dayak Agabag, Pagun Nansiung Nankoyob) dan kepada Kalabinti yang merupakan Kepala Adat Dayak Agabag, Pagun Obolon Tompokon.

Diketahui, kepada Masyarakat Hukum Adat Dayak Agabag, Pagun Obolon Tompokon, Laura menerbitkan Surat Keputusanya berupa pengakuan wilayah adat seluas 18. 636 hektar yang meliputi Hutang Lindung seluas 12. 571, 31 hektar, berada di daerah HPT seluas 5.446, 07 hektar dan meliputi APT seluas 449, 39 hektar.

Untuk Masyarakat Hukum Adat Dayak Agabag Pagun Maunjung Tangkalon, Laura menyerahkan SK pengakuan wilayah adat seluas 15. 799, 96 hektar yang meliputi wilayah di APL seluas 4.893 hektar, di wilayah HP seluas 10.888 hektar, di wilayah IUPHHK HT PT. Adindo Hutani Lestari seluas 8.622, 10 hektar dan di wilayah IUPHHK HT PT. Inhutani 1 Perumpuk seluas 1.417, 73 hektar.

Sedangkan kepada Masyarakat Hukum Adat Tidung Pagun Pelaju, Laura menyerahkan SK pengakuan wilayah adat seluas 36. 818, 65 hektar yang meliputi wilayah Izin Usaha Perkebunan PT. Sebaung Sawit Plantion seluas 3.330 hektar, diwilayah Izin Usaha Pemanfaatan Kayu Hutan Alam PT. Silvia Erie Timber seluas 14. 977 hektar, di wilayah IPPHHK HA PT. Karya Jaya Parakawan seluas 4.693 hektar, di lahan Izin Pertambangan PT. inti Buana Indah Selaras seluas 2. 030 hektar dan di lahan PT. Mandiri Inti Perkasa seluas 4. 636 hektar.

Sementara untuk Masyarakat Hukum Adat Dayak Agabag Pagun Nansiung Nagkolob, Laura menyerahkan SK wilayah adat seluas 2.572 hektar yang keseluruhannya berada di lahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT. Adindo Hutani Lestari.

Acara penyerahan SK Hukum Masyarakat Adat di Kabupaten Nunukan
Acara penyerahan SK Hukum Masyarakat Adat di Kabupaten Nunukan

Terkait SK MHA tersebut Laura menuturkan, alasan pihaknya membberikan pengakuan kepada MHA. Setidaknya, menurut Laura ada 12 aturan perundang-undangan yang memberikan pengakuan kepada masyarakat adat dan masyarakat hukum adat termasuk di perkebunan.

“Kemudian undang-undang Pemda, undang – undang Desa pesisir perkebunan tambang dan sebagainya. Namun dari semua undang-undang ini pengakuan yang diberikan masyarakat hukum adat itu hanya bisa diimplementasikan ketika ada Pengakuan dari pemerintah daerah kalau di Peraturan Menteri Agraria syarat dan peraturan daerah kita sudah punya peraturan daerah tahun 2018 kemudian detailnya kita tindak lanjuti dengan SK Bupati Nunukan,” jelas Laura.

Selain itu, juga untuk memperkuat akses terhadap tanah dan kekayaan alam. Ia melihat, selama ini acap kali terjadi konflik atau sengketa terkait persoalan lahan. Contohnya, masyarakat adat yang membuka lahan di areal milik perusahaan yang beroperasi diwilayah itu bahkan sampai dilaporkan ke pihak yang berwajib.

“Sehingga bagaimana kita mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis pada MH bukan hanya menguntungkan perusahaan masyarakat adat punya kearifan lokal,” ujarnya

Laura juga mengingatkan bahwa dengan mendapatkan pengakuan Bupati melalui SK MHA , bukan berarti mempunyai kewenangan mutlak . Ia mengingatkan tentang sinergitas dengan semua pihak dalam membangun negara tak terkecuali terhadap investor.

“Jangan kita mengira ketika kita mendapatkan pengakuan pemerintah daerah perusahaan harus angkat kaki keluar dan kita mengatur semena-mena ,” pesan Laura.

Dan mengenai prosedur untuk mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Daerah, Laura menjelaskan bahwa hal tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 2004 serta peraturan badan geospasial. Diketahui pula bahwa terbitnya SK MHA terhadap 4 wilayah adat tersebut tak lepas dari peran serta Yayasan Pelestari Lingkungan Hijau (PLH) Kaltara.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR