Busyro Muqoddas: Revisi UU Lemahkan KPK dari Segala Arah

Busyro Muqoddas (Foto: Arief Setya Negara / Indeksberita.com)

JOGJA – Busyro Muqoddas tetap berpendirian  revisi UU KPK No.30 Tahun 2002 melemahkan KPK. Hal tersebut meski dilihat dari sudut pandang siapapun, empat poin amandemen yang meliputi pembentukan dewan pengawas KPK, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), badan penyidik independen dan penyadapan tidak akan memberikan akhir yang indah bagi KPK.

Sosok yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK ini menjelaskan, tidak ada satu –pun dari empat amandemen revisi yang memperkuat KPK. Meski pembahasan revisi telah sepakat untuk ditunda sejak 22 Februari lalu, Busyro menambahkan apabila revisi kembali berlanjut dan bahkan berhasil, maka sistem pemberantasan korupsi di Indonesia akan remuk.

“Itu tidak ada rasionalitas. Dari draft akademik-nya (baca- UU KPK No.30 tahun 2002) itu, ada gak yang memperkuat? Jadi saya tetap berpendirian, empat bab itu semuanya memperlemah. Kalo ada orang yang mengatakan kalo itu memperkuat (baca- empat poin revisi), saya gak usah komentar aja, gak ada keperluannya saya mengomentari orang berpendapat lain.” Jawab Bosyro Muqoddas, saat ditanya rasionalitas mengapa empat draft tersebut dapat memperlemah KPK (02/03).

Ditemui  di tengah rapat  di PP Muhammadiyah Jl. Cik Dik Tiro Jogja, Busyro Muqoddas membenarkan bahwa terdapat 18 kali upaya merevisi UU KPK ini baik sebelum dan sesaat Ia menjabat. Ia menambahkan bahwa upaya tersebut tidak hanya datang dari DPR saja namun juga dari berbagai kalangan.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR