Cari Pengganti Arcandra Jangan Mempersempit Pilihan

Selamat kepada Arcandra Tahar, karena telah memperoleh kembali status kewarganegaraannya. Status kewarganegaraannya diperolehnya sejak 1 September 2016, melalui Surat Keputusan Menhukham No. AHU-1 AH.10.01 tahun 2016, tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Archandra Tahar.

Pertimbangan diberikannya kembali status WNI Arcandra, setelah hilangnya status kewarganegaraan AS yang bersangkutan sudah disahkan oleh Department State of the United States of America. Dan diperkuat oleh surat US Embassy tanggal 31 Agustus 2016. Pertimbangan lainnya adalah prinsip perlindungan maksimum dan non apatride/stateless yang kita anut.

Tetapi ketika Arcandra kemudian akan dilantik kembali menjadi menteri ESDM sebagaimana kabar yang beredar, apakah itu tepat? Tentu, selain tak tepat, pilihan itu bahkan bodoh.

Pertama, soal kegaduhan yang akan ditimbulkan dari keputusan tersebut. Diberikannya kembali status WNI saja sudah menuai protes. Argumen utama mereka yang protes adalah status tanpa warga negara (stateless/apatride) Arcandra bukan disebabkan oleh pemerintah/negara, tapi oleh dirinya sendiri. Apalagi jika kemudian menjadikannya kembali sebagai menteri, bukan hanya kewibawaan pemerintah yang dipertaruhkan, juga kewibawaan negara. Ini sangat sensitif.

Kedua, ada kebohongan dalam upaya mempertahankan Arcandra. Ada upaya yang sengaja membesar-besarkan prestasinya, serta membesar-besarkan perusahaan atau nilai bisnis perusahaan yang dimilikinya di Amerika Serikat. Upaya itu untuk menggiring pandangan publik bahwa kesediaan Arcandra menjadi menteri itu merupakan bentuk pengorbanannya pada bangsa dan negara.

Kita jangan mempersempit pilihan. Seolah-olah nasib ESDM kita hanya tergantung pada dirinya. Seolah-olah pilihannya hanya ada pada Arcandra atau Satya Widya Yudha yang dicalonkan Golkar. Jika mau rajin sedikit untuk searching di internet, ahli ESDM kita baik dalam konteks praktisi, keilmuan atau kebijakan tata kelola ESDM, cukup banyak.

Kita semua kenal Kurtubi sebagai pengamat, atau Faisal Basri yang pernah jadi Ketua Satgas Anti Mafia Migas. Kalau mau praktisi ada Ahmad Yuniarto CEO Schlumberger Indonesia, dan sebelumnya sebagai manager di Australia, Afrika dan Timur Tengah. Di jajaran Dirjen, juga banyak.

Intinya, jangan mempersempit pilihan. Kita sedang mencari teknokrat bukan mencari idiolog.***

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR