Deddy Sitorus : Politik Uang Kanker Demokrasi

Politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus melihat adanya upaya praktik politik uang (money politic) di wilayah Kalimantan Utara untuk Pemilihan Legislatif 2019. Menurut Deddy, ini adalah sebuah hal yang sangat membahayakan dalam proses Demokrasi Pancasila bagi masyarakat.

“Bahkan dengan terang-terangan mereka sudah menyebut nominal 300 ribu rupiah hinggga 400 ribu rupiah untuk 1 suara. Ini sih bukan lagi kontestasi Demikrasi tapi pengkebirian terhadap Demokrasi,” ujar Deddy melalui pesan singkatnya, Jumat (8/2/2019).

Lebih dari itu, Pria yang juga menjabat Wakil Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Amin tersebut mengungkapkan, apabila praktik politik uang menjadi acuan masyarakat dalam memilih anggota Legislatif, maka ia menghawatirkan imbas dari politik transaksional tersebut.

Diantaranya, papar Deddy, akan terjadi pemupusan harapan sebagian besar dari generasi penerus yang bercita-cita menjadi wakil rakyat hanya karena yang bersangkutan berasal dari keluarga yang kurang mampu dalam ekonomi. Sehingga menurutnya, praktik money politik ini benar-benar ibarat Kanker yang menjangkit dan menggerogoti etika demokrasi.

“Seperti penyakit berbahaya, politik uang adalah kanker dalam demokrasi yang keberadaanya apabila dibiarkan akan menggerogoti tubuh pemilu yang alih-alih dapat menjadi pembuka kesejahteraan tapi justru menjadi pembuka kehancuran,” imbuhnya.

Disisi lain Deddy mengungkapakan, praktik politik uang hanya akan melahirkan politisi-politisi Korup yang jangankan untuk memperhatikan atau memperjuangkan aspirasi Dapil nya, waktunya di legislatif pun hanya akan digunakan untuk fokus mengembalikan modalnya. Disamping itu praktik politik uang hanya akan melahirkan para politisi ‘asal jadi’ yang sangat minim kapabilitas apalagi integritas.

“Karena walau tak punya kecakapan sedikitpun, bisa saja dia lolos ke Parlemen asalkan dia punya duit dan mampu membayar suara masyarakat. Akibatnya, justru mereka yang benar-benar berniat mengemban Ampera (amanat penderitaan rakyat) justru terjungkal akibat tidak punya uang. Ini benar-benar merusak masa depan banga,” tandasnya.

Dedy juga menyebut, mereka yang pada saat Pemilihan Legislatif rela membeli suara masyarakat sebagai Perampok masa depan Indonesia. Bagaimana tidak, ungkap Deddy, setelah yang bersangkutan terpilih sebagiian waktunya hanya digunakan untuk misi pribadi dan jika pun ada waktu untuk konstituentnya, itu hanyalah pemanis belaka guna meraih simpati untuk Pemilu berikutnya.

“Pelaku Money politics ini sama saja telah merampok masa depan Indonesia. Calon tersebut hanya akan mencari jalan mengembalikan modalnya selama setengah periode dan periode berikutnya akan gunakan untuk mengumpulkan modal agar dapat membeli suara di Pemilu berikutnya. Dan yang akan jadi korban, sudah pasti masyarakat,” tandasnya.

Apalagi diwilayah Perbatasan yang seharusnya perlu perjuangan ekstra semua komponen masyarakatnya, seharusnya para Politisi mampu menjadi panutan tanpa harus muncul tuntutan. Ketika ada masyarakat yang dinilai masih kurang berpengetahuan dalam demokrasi, hendaknya dituntun serta diberikan pendidikan dan bukan malah dimanfaatkan.

Penyelenggara Pemilu dan Aparat juga tak bisa diabaikan keterlibatanya dalam memerangi praktik politik uang. Pria yang belakangan wajahnya kerap menghiasi layar kaca dalam acara debat publik tersebut membantah jika money politic adalah hal yang menguntungkan. Justru dalam langkah politik, menurutnya, politik uang hanya menguntungkan segelintir orang baik sebelum apalagi setelah Pemilu.

“Semua piihak sadar bahwa praktik politik uang itu musuh bersama. Apalagi dalam strategi politik, yang diuntungkan hanya segelintir orang. Kalaupun ada efektifitas, itu tak lebih dari 40 persen. Sisanya dinikmati Timses,” pungkasnya.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR