Deddy Sitorus: Sebaiknya Masyarakat Dilibatkan Dalam Distribusi Bantuan Pandemi Corona

Pademi covid – 19 tak hanya menyebabkan kerugian secara medis kepada pasien yang terjangkit namun dampak dari pemberlakuan physical distancing telah mengakibatkan resesi ekonomi kepada semua kalangan masyarakat. Pemerintah pun menyiapinya dengan menggelontorkan bebagai bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan langsung Tunai (BLT), Kartu Prakerja dan berbagai jenis bantuan lain kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi dari pademi corona tersebut.

Namun distribusi bantuan tersebut masih diwranai pro dan kontra dari maasyarakat mengenai distribusi dari bantuan tersebut. Masih adanya ketidaktepatan penyaluran seperti warga yang benar – benar membutuhkan justru tak terdata sebagai penerima bantuan hingga saat ini menjadi topik perbincangan dan keluhan dari masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI ) Deddy Sitorus menilai wajar apabila masyarakat mengeluhkan hingga mengkoreksi distribusi bantuan tersebut.Terlebih bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN) yang notabene adalah milik rakyat yang tentu harus pula tepat dalam sasaran alokasi karena harus ada pertangung jawabanya.

“Saya kira wajar apabila masyarakat mengeluhkan hingga angkat suara terkait pendistribusian bantuan yang tak tepat sasaran. Karena selain dana tersebut berasal dari APBN, masyarakat di lapangan lah yang bersentuhan langsung dengan dampak paling parah terutama dari segi ekonomi dari pademi covid – 19 ini,” tutur Deddy kepada Nusantara News, Kamis (30/4/2020).

Lebih lanjut Politisi PDI P itu mengakui bahwa di Kalimantan Utara tak sedikit ia temukan persoalan yang berkaitan dengan tidak tepatnya sasaran untuk alokasi bantuan terutama yang berkaitan dengan bantuan berupa dana tunai maupun bahan pokok penting (Bapokting) pangan. Padahal menurutnya, hal tersebut semestinya tak perlu terjadi apabila dalam pendataan benar – benar dilakukan secara adil dan obyektif.

Tak hanya cukup dengan pendataan oleh satu pihak saja, namun menurut Deddy perlu keterlibatan komponen di tingkat paling bawah agar benar – benar mendahulukan warga yang paling terdampak secara ekonomi didalam hal ini. Pendataan tersebut sebaiknya juga atas dasar kesepakatan bersama diantara masyarakat.

“Pendataan itu sebaiknya kesepakatan bersama diantara masyarakat di level terbawah. Karena tidak mungkin semua mendapatkan bantuan. Dan saya perlu ingatkan, hal ini bisa menjadi masalah baru kalau komunikasi kurang baik,” tandasnya.

Deddy meyakini, bahwa apabila masyarakat di level bawah dilibatkan dalam pendataan, ahirnya akan bersepakat bantuan itu pasti akan akan diberikan dengan mendahulukan pihak yang paling membutuhkan.

“ Contohnya, mereka yang tidak punya penghasilan, cacat, lansia, keterbatasan fisik, tanggungan jawab banyak dan pertimbangan lainya. Dengan demikian tidak menjadi masalah dalam distribusi dan tidak ada bias,” tegas Deddy.

Dengan adanyaa sinergitas tersebut, ungkap Deddy, tugas Pemerintaah akan lebih ringan, waktu pendataan yang tak akan lama serta yang lebih penting adalah timbulnya kegotong royongan dari semua pihak. Karena dengan sinergitas dan kebersamaan itulah menurut Deddy komunikasi pasti terjalian dan apabila terlontar kritikan pun pasti bersifat konstruktif.

“Intinya gini, dengan melibatkan masyarakat dilapisan terbawah, pasti tidak akan ada lagi keluhan apalagi protes dari masyarakat. Karena mereka telah mengkomunikasikan terlebih dahulu sebelum bantuan tersebut diberikan,” tutu Deddy

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR