Deklarasi Harta Capai Rp 9,27 Triliun, Presiden: Awal September akan Meningkat

Pengarahan Presiden Joko Widodo dalam Sosialisasi Tax Amnesty, Bandung, Senin, 8 Agustus 2016

Saat memberikan pengantar pada Sosialisasi Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty di Hotel Intercontinental Kota Bandung, Senin 8 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama tahun 2016 adalah 4,94 persen.

“Di triwulan kedua 2016 pertumbuhan ekonomi 5,18 persen. Ini uang tax amnesty belum masuk banyak. Nah kalau masuk kita akan lihat geliat ekonomi kita,” kata Jokowi.

Presiden juga mengatakan bahwa hingga hari ini harta yang dideklarasikan dalam program pengampunan pajak adalah sebesar Rp9,27 Triliun dengan nilai tebusan sebesar Rp193 Miliar.

Kepada media, Jokowi menjelaskan bahwa jumlah ini masih akan meningkat karena mereka yang akan memanfaatkan program pengampunan pajak ini masih menghitung dan menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Kan PMK-nya baru, yang dua baru disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan. Jadi memang kita sudah mengeluarkan PMK, tapi PMK itu belum mengakomodir wajib pajak yang ingin merepatriasi dananya,” tuturnya.

Presiden menyadari bahwa keperluan teknis dari mereka yang akan memanfaatkan program pengampunan pajak harus didengarkan. “Memang yang teknis kecil-kecil ini, tapi kalau nggak kita dengar bisa hilang itu,” ucapnya.

Tapi diakuinya, pada akhirnya mereka yang akan memanfaatkan program pengampunan pajak sangat bergantung pada kalkulasi yang mereka lakukan, “Tidak langsung, tax amnesty datang langsung (menyerahkan) ini. Mereka harus buat buku dulu, menyiapkan kalkulasinya dulu, menyiapkan perhitungan-perhitungannya dulu, dilihat, diteliti benar, baru maju ke kantor pajak. Memang seperti itu,” katanya.

Jokowi memperkirakan aliran uang masuk akan meningkat pada akhir Agustus atau awal September 2016 di mana perhitungan yang telah dilakukan telah selesai dan jelang akhir dari masa denda terendah, 30 September 2016.

“Jadi kalau saya, pada angka Rp9 triliun buat saya biasa saja. Memang belum, ini baru pemanasan. Bahwa aliran dana ini sudah masuk, iya, bagus,” imbuh Presiden.

Perebutan Investasi dan Aliran Uang Masuk

Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa semua negara mengalami tekanan ekonomi global. “Hampir semua negara mengalami goncangan. Ada yang turun sampai 4 persen, ada yang turun minus 3, ada yang turun sampai minus 7, dekat kita saja banyak yang turun 1 sampai 1,5 persen,” kata Presiden.

Oleh karenanya tidaklah heran, saat ini hampir setiap negara berebut investasi, aliran uang masuk. “Kita juga ingin arus investasi masuk ke Indonesia, tapi kita lupa bahwa sebetulnya kita punya uang banyak tapi ditaruh di luar, ada di bawah kasur, ada di bawah bantal, saya tahu semuanya,” ujarnya.

Untuk itu, Ia berharap bahwa uang-uang tersebut dapat kembali ke Indonesia sehingga tidak perlu berebut dengan negara lain. “Kita siapkan payung hukum bukan PP atau Perpres tapi Undang-Undang, yakni Undang-Undang Tax Amnesty,” katanya.

Menurutnya, saat ini merupakan saat yang tepat bagi seluruh Warga Negara Indonesia berpartisipasi untuk negaranya. “Kita hidup di Indonesia, kita makan di Indonesia, kita mencari rejeki di Indonesia dengan kemudahan dari pemerintah. Pertanyaannya, kenapa uang itu ditaruh di luar negeri?” tanya Presiden.
Melalui program pengampunan pajak, uang-uang yang belum dilaporkan tersebut hanya dikenakan tebusan sebesar 2 persen hingga 30 September 2016. Presiden menggarisbawahi bahwa program pengampunan pajak hanya terkait dengan urusan pajak, tidak ada urusan lainnya. Amnesty pajak adalah penghapusan pajak, pembebasan sanksi, pembebasan sanksi pidana, penghentian penyidikan pajak.

“Ungkap deposito di luar atau di sini. Sudah, lalu bayar tebusan itu,” kata Presiden.

Investasi Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang

Pemerintah sendiri telah menyiapkan berbagai macam bentuk investasi dalam jangka pendek untuk aliran uang yang akan dilaporkan. Investasi jangka pendek, misalnya, sudah disiapkan dalam bentuk Surat Berharga Negara, Surat Utang Negara (SUN).

“Semua disiapkan instrumen portofolio sehingga masuk gampang. Cukup lumayan besar (keuntungannya) ketimbang ditaruh di luar negeri,” kata Presiden.

Untuk jangka menengah dan panjang, Pemerintah juga telah menyiapkan instrumennya, kareana saat ini pemerintah tengah membangun infrastruktur dan membutuhkan anggaran sebesar Rp4.900 triliun.

“Dari APBN kita bisa suplai Rp1.500 triliun, masih kurang banyak sekali. Rp3.400 triliun dari mana? Arus investasi masuk yang kita harapkan dari amnesti pajak ini,” pungkas Jokowi.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR