Disebut Pelanggar HAM, Wiranto: ‘Harus Jelas Dimana dan Kapan’

Wiranto, yang baru dilantik sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, meminta pihak-pihak yang menudingnya terlibat dalam sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) menunjukkan bukti keterlibatanya.

“Isu-isu HAM mengenai saya, saya mengharapkan harus jelas locus, tempus, delicti-nya. Di mana dan kapan, di mana keterlibatan saya. Saya akan jelaskan satu persatu,” kata Wiranto usai upacara serah terima jabatan di Kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, di Jakarta, Kamis (28/7/2016).

Berbagai pihak melontarkan kecaman atas penunjukan Wiranto sebagai Menkopulhukham oleh Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Rabu (27/7).

http://www.indeksberita.com/pengangkatan-wiranto-diprotes-keras/

Namun, di tengah berbagai kecaman yang menyudutkannya, Wiranto justru menyatakan akan melanjutkan langkah-langkah penyelesaian kasus HAM berat masa lalu, yang sebelumnya dirintis Menkopulhukham sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan.

“Pak Luhut sudah melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah HAM masa lalu, saya akan lanjutkan secara adil, transparan, dan bermartabat. Tapi jangan merugikan kepentingan nasional, kepentingan nasional tetap nomor satu,” kata Wiranto.

seperti diketahui, mantan Panglima ABRI periode 1998-1999 itu dinilai bertanggung jawab atas sejumlah praktik pelanggaran HAM berat berdasarkan sejumlah laporan Komnas HAM seperti dalam Tragedi Trisakti, Mei 1998, Semanggi I dan II, penculikan dan penghilangan aktivis prodemokrasi 1997/1998, serta peristiwa Biak Berdarah.

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat, Wiranto disebut-sebut di dalam laporan khusus setebal 92 halaman yang dikeluarkan PBB di bawah mandat Serious Crimes Unit.

Laporan itu menyebutnya gagal mempertanggungjawabkan posisi sebagai komandan tertinggi dari semua kekuatan tentara dan polisi di Timor Timur untuk mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan. Saat itu Ia juga dianggap gagal menghukum para pelaku.

Dokumen itu akhirnya menyulitkan Wiranto bergerak masuk ke dalam yurisdiksi internasional, salah satunya adalah Amerika Serikat.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR