Dari Diskusi Bulanan IRE : Jangan Biarkan Desa Tak Leluasa Manfaatkan Dana Desa

Foto Informasi Kegiatan Diskusi bulanan IRE, dengan tema: Praktik-Praktik Penggunaan Dana Desa. (Dokumen)

Dana desa menjadi primadona saat publik membicarakan UU Desa. Seolah UU Desa isinya hanya dana desa. Celakanya pemerintah melihatnya demikian sehingga yang terjadi adalah mencurigai desa, dan membuat regulasi yang membuat desa tak leluasa memanfaatkan dana desa. Itulah benang merah diskusi bulanan IRE (27/4) bertema “Praktik-praktik Penggunaan Dana Desa”.

Diskusi tersebut menghadirkan empat pembicara: Wiwin Indarwati (Kepala Desa Pojok Karanganyar), Wahyudi Anggoro Hadi (Kepala Desa Panggungharjo Bantul), Titok Hariyanto (Deputy Pengembangan Program dan Jaringan IRE) dan Dr. Arie Sujito (Sosiolog UGM).

Menurut Wiwin penganggaran di desanya dilakukan dari bawah. Dari dusun-dusun merancang anggaran apa yang akan dilakukan. Juga ibu-ibu di pengajian. Intinya adalah perencanaan anggaran berdasarkan kebutuhan dari bawah.

Wiwin Indarwati Kepala Desa Pojok Karanganyar (Foto Tri Agus)
Wiwin Indarwati Kepala Desa Pojok Karanganyar (Foto Tri Agus)

Wiwin juga mengirim lima orang warganya mengikuti pelatihan pemberdayaan. Selanjutnya mereka bertugas memsosialisasikan kepada warga desa lainnya. Wiwin mengaku regulasi tentang penggunaan dana desa sering tak tepat. Dana baru turun pada pertengahan dan akhir tahun anggaran.

“Saya sebagai kades sering dirasani warga duit tak turun-turun karena biar berbunga di bank. Padahal semua dari kabupaten,” ujar kades perempuan itu.

Sebagai pemimpin desa, kata Wiwin, kades harus berani memutuskan demi warga desa. “Saya berani mengesampingkan SKB 4 Menteri karena saya lebih tahu desa dan para menteri itu tak tinggal di desa,” ujarnya mantap.

Wahyudi Anggoro Hadi-Kepala Desa Panggungharjo Bantul (Tri Agus)
Wahyudi Anggoro Hadi-Kepala Desa Panggungharjo Bantul (Tri Agus)

Wahyudi menjelaskan UU Desa memberikan kewenangan kepada desa sebanyak 120 kewenangan. Di Panggungharjo, perangkat desa melakukan 40 kewenangan sementara 80 kewenangan lainnya dibagi kepada kelompok warga. Wahyudi mengibaratkan kewenangan desa itu seperti dalam sepakbola. Semua bisa dilakukan selain yang dilarang.

“Kemandirian desa itu tergantung pada tiga hal yaitu kapasitas politik dan kepemimpinan, kapasitas sosial dan kapasitas birokrasi dan proses,” ujarnya.

Panggungharjo yang berpenduduk 28.000 orang hanya diurus oleh 39 perangkat desa. Karena itu, jelas Wahyudi, petugas sampah yang berkeling desa tiap hari menjadi penting. “Dua belas tukang sampah itu menjadi mata dan telinga perangkat desa. Apa yang menjadi keluhan dan masalah warga disampaikan lewat tukang sampah,” tambahnya.

Panggungharjo punya banyak program untuk menyejahterakan warganya. Misalnya satu keluarga satu sarjana. Program pendidikan ini ditunjang dengan asuransi pendidikan yang preminya dibayar desa. Pelayanan terhadap perempuan hamil (7 pemeriksaan) hingga imunisasi terhadap bayi setelah lahir. Desa ini juga membangun Sistem Informasi Desa (SID). Membangun kesejahteraan berbasis data.

Titok Hariyanto Deputy Pengembangan Program dan Jaringan (Tri Agus)
Titok Hariyanto Deputy Pengembangan Program dan Jaringan (Tri Agus)

Titok memaparkan hasil risetnya di 20 desa. Saat ini yang paling mendesak adalah literasi UU Desa. Tak banyak yang tahu tentang isi UU Desa. Hanya segelintir kepala desa yang memahami UU No 6 Tahun 2014 itu. Selain itu soal internalisasi desa yang masih lemah (belum segera merumuskan kewenangan).

Problem mendasar lainnya ada di kabupaten. Peraturan-peraturan bupati lah yang justru menenggelamkan asas rekognisi dan subsidiaritas. UU Desa memberi kewenangan kabupaten menariknya kembali.

Titok mengharapkan agar desa tak perlu pendamping desa dari luar. Cukup memanfaatkan warga yang telah mengetahui tentang UU Desa. Mereka bisa guru, ustad atau tokoh masyarakat lainnya.

Dr. Arie Sujito Sosiolog UGM (Foto Tri Agus)
Dr. Arie Sujito Sosiolog UGM (Foto Tri Agus)

Arie Sujito menjelaskan tentang politik anggaran. Dana desa sebagai politik anggaran lahir dari pergulatan dan partisipasi warga. Yang mampu mendorong transformasi gerakan kolektif sehingga bisa memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Apa yang dilakukan di desa Panggungharjo dan Pojok menunjukkan desa mempunyai ruang untuk menolak. Saat ini diskursus dana desa mulai bergeser dari sekadar administrasi ke politik anggaran. Dalam politik anggaran maka pelibatan dan pengawasan publik merupakan keharusan.

Peneliti senior IRE ini menambahkan saat ini pemerintah terlalu mencurigai desa. Adanya SKB 4 Menteri menunjukkan kecurigaan itu. Arie berharap Menteri Keuangan mengubah cara pandang dana desa sebatas administrasi. Selain itu Arie juga menyesalkan Menteri Desa yang cara pandangnya korporatif.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR