Divestasi Saham Freeport, Kedaulatan untuk Kesejahteraan Indonesia dan Papua

Teddy Wibisana
/
/

Dalam jumpa pers bersama antara Menteri Energi Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson, diumumkan hasil perundingan yang cukup alot antara pemerintah dengan Freeport, salah satunya, disepakatinya divestasi saham Freeport Indonesia sebesar 51%. Dalam konprensi pers tersebut, juga disepakati hasil perundingan lainnya, yaitu Freeport akan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) mineral yang harus selesai Januari 2022, dan mengubah status Freeport Indonesia, dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sebaliknya, dengan adanya kesepakatan ini, maka pemerintah akan memberikan perpanjangan kontrakĀ selama 2 kali sepuluh tahun, atau sampai tahun 2041 kepada Freeport.

Hal ini tentu harus diapresiasi, karena ini menunjukan komitmen pemerintah yang sangat kuat untuk melaksanakan UU no 4 tahun 2009 (UU Minerba). Tindak lanjutnya, bagaimana kesepakatan yang sudah dicapai, segera dituangkan dalam perjanjian yang rinci, yang menjamin bahwa semua perintah UU Minerba tadi, dapat dilaksanakan oleh Freeport sesuai jadwal, sebelum perpanjangan kontrak diberikan.

Apa arti divestasi saham hingga 51% dan bagaimana mekanismenya ? Hal ini penting untuk diuraikan, selain untuk memberikan kepercayaan diri kepada kelompok masyarakat yang selama ini pesimistis terhadap keberhasilan pemerintah untuk meraih kedaulatan, juga sebagai sumbang saran untuk membangun roadmap pengelolaan Freeport secara berdaulat.

Pemerintah memiliki saham Freeport sebesar 51 persen, berarti kontrol terhadap Freeport akan ada ditangan pemerintah. Hal ini menunjukan pemerintah memiliki kedaulatan dalam mengelola sumber daya alam. Dengan kedaulatan dan kontrol yang dimiliki pemerintah, maka pada akhirnya manfaat ekonomi yang bisa dinikmati oleh oleh Pemerintah Pusat dan Masyarakat Papua, akan semakin besar pula.

Sebagai contoh, tahun 2013, Freeport memeperoleh laba sebelum pajak sebesar USD 1.531 milyar, atau sekitar Rp.21 triliun dengan kurs saat ini. Dengan kepemilikan saham sebesar 9.36 persen, pemerintah berharap mendapat deviden Rp.1 triliun. Tetapi pihak Freeport tidak mau memenuhinya. Keputusan RUPS saat itu, yang sepenuhnya dikendalikan oleh Freeport dengan kepemilikan saham 81 persen, tidak ada pembagian deviden. Jika saat itu kita sudah memiliki saham 51 persen, tentu kita yang akan menentukan apakah deviden itu dibagikan atau tidak.

Saat mau berunding, sikap pesimistis banyak muncul. Setelah perundingan selesai dan Freeport sudah sepakat untuk melaksanakan UU Minerba, tiba-tiba mucul wacana baru: Mengapa harus divestasi ? Tunggu saja tahun 2021, saat kontrak Freeport berakhir, maka kita dapat gratis. Lucunya, yang tiba-tiba menggunakan wacana optimistis tersebut, sebagian adalah mereka yang pesimis kalau pemerintah bisa mengawal amanat UU Minerba saat berunding dengan Freeport.

Yang harus dipahami, Kontrak Karya II (KK II) Freeport dengan Pemerintah RI, yang ditandatangani tahun 1992 memang berlaku sampai 30 tahun (berakhir tahun 2022). Tetapi, perjanjian tersebut juga menyebutkan bahwa: KK berakhir tahun 2021 dan bisa diperpanjang sampai 2 kali 10 tahun, atau sampai tahun 2041. Jadi cukup jelas, KK tidak serta merta akan berakhir dan kemudian kita kelola sepenuhnya di tahun 2021.

Mekanisme Divestasi 51 PersenĀ 

Divestasi 51 persen sudah disepakati, sekarang siapa dari pihak pemerintah yang akan membelinya. Dan bagaimana proses dan mekanismenya?

Pemerintah bisa memilikinya secara langsung, atau lewat BUMN. Rencana kementerian BUMN membentuk holding pertambangan, juga bisa merespon kebutuhan atas divestasi tersebut, jika pemerintah memutuskan BUMN yang akan menangani divestasi Freeport. Jika pemerintah memutuskan divestasi itu dilakukan oleh swasta, atau kombinasi antara Pemerintah, BUMN dan swasta, maka semuanya harus dilakukan secara terbuka. Jangan sampai swasta itu ditunjuk secara tertutup.

Keterlibatan swasta secara terbuka, akan lebih baik dilakukan lewat IPO (Initial Public Offering). Misalnya 20% saham di tawarkan ke publik. Mekanisme melalui IPO akan lebih bagus, karena Freeport menjadi perusahaan terbuka, dimana segala laporannya bisa diakses oleh publik. Dengan demikian publik dapat mengontrolnya.

Dan hal yang paling penting, pemerintah jangan melupakan masyarakat Papua. Pemda Papua harus mendapat manfaat jangka pendek dan jangka panjang atas kekayaan alam yang ada di wilayahnya, sehingga divestasi saham juga harus ditawarkan ke mereka. Dibanding uang pembangunan tidak digunakan dan diendapkan dalam bentuk deposito di BPD (yang sudah terjadi dan hampir di semua Pemda), lebih baik di investasikan, yang hasilnya sebagian bisa digunakan untuk pembangunan, sebagian lagi dicadangkan untuk masa depan saat cadangan emas, tembaga, atau mineral lainnnya habis.

 

Penulis Teddy Wibisana, Ketua DPN Almisbat

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR