DPR Berubah Sikap, Sebut Kasus BOT Hotel Indonesia Tak Melanggar

Kasus BOT PT HIN & PT GI

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tiba-tiba berubah sikap terkait kasus perjanjian BOT (build, operate, transfer) Hotel Indonesia. Ketua Komisi VI DPR Ahmad Hafisz Tohir mengatakan, bahwa setelah dipelajari dalam kontrak tersebut tidak ada larangan mengenai pengembangan kawasan yang kini menjadi persoalan tersebut. Namun, kontrak tersebut dinilainya lemah.

“Saya sampaikan kemarin, kontraknya yang lemah, perbaiki kontraknya,” Kata Tohir kepada indeksberita.com, di Jakarta, Selasa (1/3/16).

Sebagaimana diketahui, Komisi VI telah memanggil pimpinan PT Hotel Indonesia Natour (HIN), Senin (29/2/16), terkait perjanjian kerjasama yang diduga menimbulkan kerugian negara 1,2 triliun tersebut.

Selanjutnya, Hafisz mengatakan, jika dilihat dari kontrak tersebut, bahwa tidak ada kerugian negara yang terjadi. Namun, jika cara menghitungnya pada tahun 2014, pasti akan rugi.

“Karena nilai pasti berbeda pada saat tahun 2010 dengan 2014, kalo kita ngitungnya 2014 ya rugi dong. ” tambahnya.

Selain itu, Politisi PAN tersebut nantinya akan menanyakan terkait aturan cara menghitung dan sistem audit ke BPK.

“Nah justru saya mau bertanya dengan pak Achsanul, apakah memang aturan dari sistem audit kita itu, misalkan transaksi ini 2010, dasar-dasar yg kita hitung, apakah hari ini tolak ukurnya,” katanya.

Karena, lanjut Hafisz, dalam kontrak tersebut perpanjangan diatur setelah dua tahun atau minimal dua tahun sebelum dua tahun berakhir.

“Nah sebenarnya dalam waktu enam tahun itu dia bisa memperpanjang masa kontrak tersebut. Karena memang kontraknya dibuat seperti itu,” tandasnya.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR