DPR RI Desak Pemerintah Selesaikan Dualisme Kewenangan di Batam

Jakarta – Panitia Kerja Free Trade Zone (FTZ) Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan dualisme kewenangan mengelola kawasan perdagangan bebas di Batam antara pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam.

Raker merupakan inisiatif Panja FTZ dalam rangka mencari masukan terkait dengan terbentuknya Badan Pengelolaan (BP) Batam oleh Dewan Kawasan Nasional, menggantikan BP yang lama.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi beserta Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad hadir memenuhi undangan Raker bersama sejumlah pejabat lainnya, unsur Muspida Batam, termasuk Ketua Bappeda Batam Wan Darussalam.

Ditemui usai raker di Jakarta, Selasa (19/4/2016), anggota Komisi VI DPR Nyoman Dhamantra menilai bahwa untuk menyelesaikan permasalahan dualisme kewenangan yang selama ini terjadi di Batam, tidak bisa hanya dengan membubarkan BP Batam dan menggantinya dengan konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Menurutnya, pemerintah harus bisa membenahi dualisme kewenangan antara BP Batam dan pemerintah kota dengan cara membenahi regulasi dan memisahkan tugas serta kewenangan masing-masing lembaga.

“Seperti yang kita katakana tadi, dualism atara BP Batam dan pemerintah kota, yang satu mengurus soal investasi dan yang satu lainnya mengurus persoalan pemerintahan diluar investasi,” ujar Nyoman.

Politisi dari PDI Perjuangan itu menambahkan, kalau ada kepastian seperti itu dibandingkan sekarang yang hanya dijawab dengan mengubah BP Batam dengan KEK, itu belum menjamin terselesaikannya persoalan yang ada.

“Menurut saya akan lebih pasti bua diinventarisasi seluruh irisan-irisan yang ada, termasuk seluruh overlapping yang ada, serta segera dibuat hubungan dualitas yang baik agar ada kepastian hukum,” katanya.

Sementara, Walikota Batam Muhammad Rudi menjelaskan, jika status Batam berubah menjadi KEK, itu akan menimbulkan perubahan besar di Batam. Menurutnya, kewenangan BP Batam nantinya akan dibatasi seputar investasi.

“Kalau menjadi KEK, maka Batam II akan berubah. KEK nanti akan diurus oleh BP Batam. Di luar itu akan diurus oleh pemkot. Kalau sekarang kan semuanya oleh BP Batam,” ujar Rudi.

“Menurut pak Menko, soal ini akan selesai dalam tiga bulan atau paling lambat enam bulan. Supaya persoalan ini ada jalan keluarnya. Menko sudah membentuk tim. Pejabat yang duduk di dewan kawasan mengirim satu personil untuk menjadi tim teknis,” pungkasnya.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR