DPRD Setujui Besar APBD Nunukan 2020 Rp 1,4 Trilun

Keterangan foto: Ketua DPRD Nunukan Rachma Leppa Hafid didampingi Wakil Ketua DPRD Nunukan Irwan Sabri dan Burhanuddin serta Sekretaris Daerah Nunukan Servianus, menandatangani APBD 2020

Setelah sempat tertunda beberapa kali, Rapat Paripurna Ke – 11 Masa Sidang I DPRD Kabupaten Nunukan akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang APBD Kabupaten Nunukan Tahun 2020. Sedangkan besar APBD Nunukan tahun 2020 adalah Rp. 1,4 triliun. Adapun persetujuan terhadap APBD oleh DPRD Nunukan, disertai dengan beberapa catatan dari fraksi – fraksi.

Sidang Paripurna dihadiri oleh 22 anggota DPRD, dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Leppa, didampingi oleh 2 orang Wakil Ketua DPRD, yaitu H. Irwan Sabri dan Burhanuddin. Hadir pula Sekretaris Daerah (Sekda) Servianus dan Para kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan dalam sidang paripurna tersebut.

Dalam Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nunukan yang dibacakan oleh Gat, Anggota DPRD dari Partai Demokrat, disampaikan bahwa pada dasarnya Lima Fraksi di DPRD Kabupaten Nunukan, yaitu Fraksi Partai Hanura, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional, dan Fraksi Gerakan Karya Pembangunan menyatakan setuju atas Raperda APBD Tahun 2020.
Hanya saja, hampir semua fraksi memberikan catatan agar Pemerintah Kabupaten Nunukan memprioritaskan anggaran pembayaran hutang kepada pihak ketiga dalam APBD Tahun 2020 tersebut.

Disamping itu, Fraksi Demokrat juga meminta Pemerintah Kabupaten Nunukan melibatkan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nunukan dalam melakukan evaluasi APBD di masa – masa mendatang, seperti yang lazimnya dilakukan oleh pemerintah daerah lainnya.

Seusai Sidang Paripurna, Servianus mengaku lega dan berterima kasih kepada DPRD yang telah menyetujui Raperda APBD Tahun 2020. Terkait dengan catatan yang diberikan oleh fraksi – fraksi, Servianus menyatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran hutang di anggaran 2020.

“Sudah kita anggarkan pembayaran hutang itu di APBD Murni, nanti juga akan kita usahakan lagi di APBD perubahan,” kata Servianus.

Raperda APBD Tahun 2020 tersebut, selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara untuk dilakukan evaluasi.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR