Dua Cerita di Wilayah Perbatasan Indonesia – Malaysia: Sumantipal Resmi Terintegrasi dengan NKRI, Sinapad Rentan Lepas dari Pangkuan Ibu Pertiwi

Kalimantan Utara – Segmen Outstanding Boundary Problem (OBP) Sungai Sumantipal yang meliputi 4 desa yaitu Desa Sumantipal, Desa Ngawol, Desa, Desa Tantalujuk, dan Desa Tambalang Hilir, akhirnya secara resmi dinyatakan terintegrasi dengan Indonesia. Hal itu dinyatakan dalam Memorandum of Understanding (MOU) yang ditandatangani Joint Malaysia Indonesia (JMI) pada 18-21 November 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Selama ini status wilayah itu masih “abu-abu”. Meskipun nomenklatur desanya dimiliki Indonesia, tetapi wilayah administrasinya sempat jadi bahan perundingan alot antara Indonesia dengan Malaysia.

Sebelumnya, dalam JIM ke-42 yang berlangsung di Bandung pada 9-10 Oktober 2018 telah kedua Negara sepakat bahwa OBP Segmen Sungai Sumantipal dan C500-C600 dikeluarkan dari OBP. Artinya, tidak ada permasalahan lagi mengenai wilayah tersebut.

WhatsApp Image 2019-11-28 at 19.03.38

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Karel Sompoton, menilai kesepakatan itu positif bagi Indonesia. Namun, Karel juga mengingatkan agar hal itu tidak ditanggapi eforia berlebihan. Pasalnya, dalam JIM ke-42 muncul kesepakatan yang potensial menimbulkan permasalahan dan merugikan pihak Indonesia. Kesepakatan itu adalah bahwa untuk Segmen OBP Sungai Sinapad dan Patok B2700-B3100 yang berada di sektor Sungai Sedalid akan dilakukan survey dan pengukuran ulang oleh kedua negara.

Menurut Karel, pemerintah Indonesia harus tegas terkait kebijakan kedaulatannya atas wilayah itu. “Indonesia tidak boleh ‘win-win solution’ dengan pola hitung-hitungan untung rugi. Pemerintah juga tidak boleh menutup-nutupi soal itu masyarakat setempat dengan alasan ini urusan Negara. Sebab, negara ini milik semua rakyat sehingga mereka berhak memberi masukan dan mandapat informasi bila ada hal-hal yang perlu diantisipasi,” katanya.

Lebih lanjut putra asli Sumantipal itu menjelaskan, sejak berita ini viral lewat kanal Youtube dan salah satu radio di Jakarta, ratusan warga desa di Kecamatan Lumbis Pasiangan dan Kecamatan Lumbis Hulu khususnya yang peta administrasinya masuk area OBP, menanyakan tentang kemungkinan nasib desanya jika survey ulang dilakukan: Apakah tetap jadi bagian Indonesia atau tidak?

“Mereka khawatir nasib wilayahnya akan hilang seperti Desa Kabungolor, Desa Lipaga, dan Desa Tetagas yang peta admistrasinya berada di dalam OBP Sungai Sinapad,” ujar Karel.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada penjelasan dari tim teknis kepada masyarakat adat setempat mengenai hal itu. Kekhawatiran warga setempat cukup beralasan terutama setelah mereka mendengar pernyataan pihak dari salah satu anggota tim teknis Indonesia dalam video Yuotube yang beredar itu, bahwa apapun hasil pengukuran ulang maka itulah fakta yang harus diterima, karena penentuan batas menganut hukum Uti Prossidetis Juris (mewarisi wilayah jajahan).

Selain itu, mereka juga menyimak beberapa pernyataan narasumber dalam video tersebut, yang mengatakan belum ada batas negara di wilayah Sungai Sinapad, sehingga wilayah itu belum sah sebagai bagian dari NKRI. Di situ juga dikatakan bahwa wilayah itu sudah menjadi OBP sejak masa penjajahan Belanda dan Inggris.

“Pernyataan-pernyataan itu seperti menyerah dan melupakan hasil dari upaya tim pendahulu yang menangani masalah OBP tersebut. Jika memang OBP sejak masa Belanda dan Inggris, maka itu berarti tidak ada negara penjajah yang berhak mewarisinya. Teori Uti Prossiditis Juridis juga gugur dengan sendirinya dan tidak bisa diterapkan dalam kasus ini,” ujar Karel.

Ditambahkannya, penyataan kontradiktif tersebut membuktikan bahwa di tim teknis Indonesia masih belum solid dalam memahami dan menyimpulkan tentang OBP Sungai Sinapad dan Patok B2700-3100. Padahal beberapa dokumen perjanjian dapat menjadi rujukan untuk menyatakan klaim Indonesia atas wilayah itu.

Perjanjian Belanda-Inggeris 1915, misalnya, lengkap dengan peta lampiran yang mereka tanda tangani jelas menyatakan itu. Perlu diketahui, perjanjian itu merupakan lanjutan dari Perjanjian Belanda-Inggris 1891 sebelumnya yang hanya membahas tentang batas Belanda-Inggris di wilayah dataran rendah. Karena itu, pada Perjanjian 1915 lebih spesifik membicarakan batas di wilayah pegunungan dan potongan sungainya. Perjanjian itulah yang menjadi acuan penetapan batas Indonesia di Kalimantan Utara dengan Sabah Malaysia dan perbatasan Indonesia di Kalimantan Barat dengan Sarawak Malaysia pada Perjanjian 1928.

WhatsApp Image 2019-11-28 at 19.38.50

“Pada tahun 1977, waktu kami masih kecil, orang tua kami membantu TNI memikul pasir dan batu untuk membuat patok perbatasan karena saat itu dilakukan survey bersama Indonesia dan Malaysia di Perbatasan Sektor Timur sekitar wilayah yang sekarang dikenal dengan sebutan Kabudaya dengan Sabah,” kenang Karel.

Pemasangan patok mulai dari Seimanggaris hingga Sungai Sinapad, tambahnya, tuntas terpasang dan telah disepakati di tingkat kepala survey dan hasilnya dibawa pulang ke negara masing-masing. Namun, setelah itu pihak Malaysia meminta agar patok-patok yang telah terpasang dicabut kembali dengan alasan ada kesalahan. Saat itu pihak Indonesia begeming dan menolak permintaan Malaysia tersebut. Wilayah itu pun oleh pemerintah Indonesia tetap dimasukkan dalam peta administrasi Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, hingga saat ini.

“Jadi bagaimana bisa pihak tim perunding mengatakan wilayah itu belum masuk Indonesia. Apapun caranya, wilayah Sungai Sinapad harus dipertahankan karena dalam peta NKRI wilayah tersebut telah ditetapkan sebagai bagian dalam kedaulatan Negara Indonesia,” tegas Karel.

Ditambahkan Karel, persoalan wilayah Sungai Sinapad dan B2700-3100 tidak dapat dibandingkan dengan kasus Sipadan dan Ligitan yang akhirnya lepas menjadi milik Malaysia. Status kedua pulau itu sejak awal tidak masuk dalam peta NKRI. Masyarakatnya pun sudah berafiliasi dengan Malaysia. Sementara, di kasus Sungai Sinapad dan B2700-3100, selain wilayahnya telah dinyatakan masuk peta NKRI dan secara de facto dikuasai masyarakat adat Indonesia, nomenklatur desa dan masyarakatnya pun berafiliasi ke Indonesia.

Hal itulah yang, menurutnya, membuat tim terdahulu kukuh menolak untuk melakukan pengukuran kembali sebagaimana permintaan pihak Malaysia. Tim ini mencari pendekatan dan rujukan alternatif lain, termasuk dengan menggunnakan pedekatan teknis seperti tertuang dalam surat perintah yang diterbitkan Mabes TNI Nomor: Sprin-56/IV/Spankor/1983 yang merujuk pada hasil kajian tim Badan Koodinasi Survey dan Pemetaan Nasional pada 1979 yang anggotanya terdiri dari Prof. Dr. Ir. Yacob Rais, M.Sc, Mayjen Ir. Pranoto Asmoro, Ir. Moh. Tawil, Ir. Sambas Dachlan, dan Ir. Herutomo dengan kode dokumen Nomor 4.

DocRujukan lainnya adalah hasil Kajian Khusus Perbatasan Indonesia Malaysia 1983 di bawah pimpinan Letjen TNI A. Rifai Harahap, yang dalam kesimpulan rekomendasinya memperkuat sikap tim terdahulu atas nama Negara yang menolak permintaan Malaysia untuk dilakukan survey ulang di wilayah Sungai Sinapad, Sungai Sasai dan Sungai Sumantipal.

Intinya, para pendahulu penjaga NKRI ini telah mendokumentasikan kajian mereka yang, menurut Karel, seharusnya menjadi pegangan Indonesia dalam menegakkan dan menjaga kedaulatannya atas wilayah tersebut. Dengan demikian, jika pengukuran ulang tetap dilakukan, wilayah itu bisa saja lepas dari NKRI. Mereka juga secara tegas menyarankan bahwa salah satu kekuatan Indonesia atas permasalahan ini berada pada peta lampiran Perjanjian Belanda-Inggris tahun 1915.

Persoalan Sungai Sinapad muncul karena ada perbedaan antara yang tertulis dalam dokumen 1915 dengan peta lampiran 1915. Dalam peta lampiran tergambar jelas bahwa Sinapad milik Belanda dan klaim inilah menjadi panduan tim survey saat menentukan tapal batas bersama tim Malaysia pada 1977. Namun, Peta 1915 itu tidak terlalu dipakai oleh tim sebagai rujukan utama pada perundingan akhir-akhir ini. Padahal, jika membaca risalah persidangan Sipadan-Ligitan di Mahkamah Internasional, misalnya, terdapat beberapa perdebatan tentang masalah rujukan peta yang oleh MI dijadikan rujukan utama. Soal ini sempat terjadi  dalam beberapa kasus perbatasan seperti yang terjadi antara Thailand dengan Kamboja.

“Kekuasaan adat di desa-desa dalam areal OBP yang nomenklaturnya masuk NKRI mengatakan bahwa adat sudah tidak jadi masalah dimana adat serumpun sudah saling mengakui. Sepertinya sekarang ini terbalik masyarakat adat pula yang terus berjuang pantang menyerah dan tetap berpegang pada hasil kajian terdahulu. Sebaliknya, negara kok terkesan seperti kehabisan akal,” ungkap Karel.

Selanutnya Karel mengatakan, ketika Indonesia bergeming pada pendirian menolak permintaan Malaysia untuk melakukan pengukuran kembali di koridor singmen wilayah Sungai Sinapad dan sekitarnya, maka pada tahun 1982 sempat muncul klaim sepihak Malaysia terhadap Sungai Sumantipal. Tujuan klaim Malaysia itu, menurutnya, jelas yaitu untuk mengimbangi klaim Indonesia atas Sungai Sinapad.

“Akhirnya kita masuk dalam jebakan itu dimana seharusnya Sungai Sumantipal tidak jadi masalah dan bukan OBP, karena tujuan Malaysia yang sejak awal ingin ada survey kembali di Sungai Sinapad tercapai dengan menjadikan isu Sungai Sumantipal sebagai alat tawar mereka sebagaimana hasil JIM 42 Bandung 2018,” katanya.

Karel juga menilai anggapan bahwa wilayah Sungai Sinapad dan sekitarnya belum masuk kedaulatan NKRI dan belum ada batas Negara di sana, sama saja dengan menganggap Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tentang Tata Ruang Kawasan Perbatasan Kalimantan, tidak berarti sama sekali. Di dalam PP tersebut tertulis dan tergambar jelas bahwa wilayah Sungai Sinapad masuk dalam peta yang diteken Presiden Joko Widodo pada 17 Maret 2015 dan diundangkan menjadi lembaran Negara 24 Maret 2015.

Di dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kalimantan Utara, wilayah Sungai Sinapad juga disebut sebagai bagian dari NKRI.

Selain itu, atas desakan masyarakat adat dan rekomendasi dari World Wildlife Fund (WWF), kawasan Sungai Sinapad juga dimasukkan dalam kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No 631/Kpts-II/1996, tanggal 7 Oktober 1996. Kawasan ini sebelumnya ditetapkan sebagai Cagar Alam melalui Keputusan Menteri Pertanian No 84/Kpts/Um/II/1980. Status itu kemudian UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, kawasan TNKM.

Ketentuan lain  yang menyatakan Sungai Sinapad dan Patok B2700-C3100 masuk kawasan hutan Indonesia terdapat dalam lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 718/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan Kaltim dan Kaltara.

“Jadi jangan anggap enteng dan mengatakan seolah-opeh wilayah yang mau diukur ulang itu belum masuk NKRI,” kata Karel yang juga menjabat sebagai Ketua Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat atau ALMISBAT (Relawan Jokowi) Kalimantan Utara, itu.

Senada, Lewi, anggota DPRD Kabupaten Nunukan lainnya, menyayangkan tidak adanya sosialisasi kebijakan tersebut kepada masyarakat. Akibatnya, pemilik wilayah adat dan desa tidak mengetahui perkembangan permasalahan itu.

Lewi juga juga menyesalkan “peran” Peta 1915 yang tidak lagi digunakan sebagai rujukan oleh tim Indonesia dalam perundingan dengan Malaysia.

“Sebagai masyarakat, kita perlu mengkritisinya. Tidak akan menjadi masalah kalau pengukuran ulang itu bisa mempertahankan klaim Indonesia atas wilayah tersebut. Jika tidak, maka yang disalahkan oleh rakyat Indonesia kan pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurutnya, opsi survey ulang tersebut harus di tinjau kembali. Data lama dan terbaru tentang opsi-opsi tersebut harus dibuka terutama oleh Presiden, Menteri Pertahanan dan Komisi I DPR RI.

“Persoalannya jangan dianggap remeh karena ini menyangkut kehormatan bangsa. Jangankan 4.800-5000 hektar yang kemungkinan hilang jika diukur ulang, sejengkal tanah NKRI pun harus dipertahankan. Ini soal kehormatan dan kedaulatan negara,” tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nunukan, itu.

Secara khusus Lewi meminta Komisi I DPR RI memanggil Menteri Pertahanan untuk menjelaskan persoalan ini. Soal batas negara, menurunya, merupakan domain pemerintah pusat.

Ia berharap ada penjelasan pemerintah pusat bahwa jika dilakukan pengukuran ulang, wilayah itu akan mampu dipertahankan sesuai klaim Peta NKRI saat ini, jangan dikaburkan seolah-olah belum ada batas Negara di sana.

“Apalagi ada kemungkinan dalam survey ulang tersebut tidak melibatkan masyarakat setempat. Perlu diketahui wilayah itu ada desa, ada pemiliknya, dan ada masyarakat adatnya yang ikut berjuang mempetahankannya pada saat konfrontasi pada tahun 1965,” pungkas Lewi.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR