Dubes Tantowi Klarifikasi Tentang Tidak adanya Keterangan Pers Setelah Pertemuan Presiden Jokowi dan PM Selandia Baru

Presiden Jokowi dan rombongan di Government House, Wellington, Selandia Baru pada Senin, 19 Maret 2018 Selandia Baru

Dua hari ini banyak komentar atas tulisan kolumnis, Audrey Young yang berjudul “Visiting leaders show disrespect by failing to share platform with Jacinda Ardern” yang dimuat di harian NZ Herald tanggal 25 Maret lalu. Duta Besar RI untuk Selandia Baru Tantowi Yahya atas tulisan tersebut menegaskan, tulisan tersebut tidak sesuai fakta.

“Kami sudah melayangkan protes keras kepada si penulis dan mendesaknya untuk membuat klarifikasi karena apa yang dia tulis tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya,” ujar Tantowi lewat pesan tertulisnya.

Dalam kolom tersebut ditulis, Presiden menolak untuk jumpa pers dan menolak untuk memberikan penjelasan, setelah pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jacinda Ardern di Gedung Parlemen, 19 Maret 2018. Sikap ini kemudian diterjemahkan pula sebagai sikap tidak hormat Presiden terhadap Perdana Menteri Jacinda Ardern.

Tantowi menguraikan, kunjungan kenegaraan yang dilaksakan tanggal 18 dan 19 Maret ini adalah dalam rangka merayakan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Selandia Baru. Pihak Indonesia menurut Tantowi, sangat puas dengan pelayanan, penyambutan dan perhatian yang diberikan oleh Pemerintah Selandia Baru.

“Lawatan Presiden Joko Widodo ke Selandia Baru, setelah terakhir Presiden Indonesia berkunjung 13 tahun lalu, adalah lawatan yang sukses dan produktif. Ini adalah buah dari persiapan matang yang dilakukan oleh tim kedua negara jauh-jauh hari sebelumnya,” ujar Tantowi.

Tantowi menyatakan kekecewaannya dengan pemberitaan yang ditulis oleh Audrey Young yang dibuat tanpa dukungan fakta dan konfirmasi baik dari pemerintah Selandia Baru maupun KBRI Wellington selaku perwakilan Pemerintah Indonesia. Menurutnya, tulisan itu dibuat berdasarkan asumsi si penulis, yang telah menciptakan persepsi yang salah tentang Presiden Joko Widodo.

Tantowi menegaskan, pandangan bahwa Presiden Joko Widodo menolak untuk berkomunikasi dengan media adalah pendapat pribadi Audrey Young yang tidak didukung oleh bukti dan fakta. Joko Widodo adalah orang biasa pertama yang menjadi Presiden Indonesia. Sebagai Presiden dari negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Joko Widodo menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan indepensi Pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

Tantowi mengungkapkan, keputusan untuk tidak membuat keterangan Pers adalah usulan dari Kementrian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru. Usulan itu, lanjut Tantowi, kemudian diadopsi menjadi keputusan bersama.

“Untuk konsumsi publik, hasil-hasil pertemuan akan disarikan dalam pernyataan bersama (joint statement) yang akan dimuat di website resmi kedua negara. Sebagai tamu, kami menghargai posisi yang diambil oleh tuan rumah. Kami mendukung sepenuhnya karena tidak ada yang salah dengan sikap tersebut,” tandas Tantowi.

Dubes Tantowi kemudian mengingatkan, Indonesia dan Selandia Baru tahun ini merayakan 60 tahun hubungan diplomatik. Dalam kurun waktu tersebut, banyak yang sudah dicapai oleh kedua negara dari mulai perdagangan, investasi, pendidikan, pertanian, pariwisata, penanganan bencana, politik sampai dengan kerjasama di bidang pertahanan dan kontra terorisme. Kedua negara sepakat untuk meningkatkan derajat hubungan dari Strategic ke Comprehensive. Kedua negara juga berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan dari NZ$ 1.6 Milyard ke NZ$ 4 Milyard sebelum 2024.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR