Eksklusivisme dan Radikalisme di BUMN

Narasumber diskusi Fokus Wacana UI. Dari kiri ke kanan: Teddy Wibisana (Indofarma), Halili (Setara Institut), Moderator DP Yudha, dan Fadjroel Rachman (Adhi Karya)

Tulisan ini merupakan bahan yang saya bawakan dalam diakusi publik yang diselenggarakan oleh Fokus Wacana UI, pada hari Rabu (26/6/2019), dengan tema: Eksklusivisme dan Radikalisme di BUMN 

Terpaparnya BUMN oleh faham radikal yang diungkap BNPT maupun BIN, sebenarnya merupakan temuan berdasarkan riset yang dilakukan oleh P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat). Riset itu dilakukan dengan menerjunkan surveyor ke 100 mesjid yang ada di Kementerian, Lembaga Negara dan BUMN. Adapun masjid di Kementerian yang di survey berjumlah 35. Sedangkan di masjid di Lembaga Negara ada 28 Masjid dan di BUMN ada 37 masjid. Mereka mendengar, merekam dan menganalisa isi ceramah di masjid tersebut.

Hasil Riset P3M Secara keseluruhan menunjukan bahwa: 41% masjid di lingkungan pemerintahan, baik di BUMN, lembaga negara, maupun kementerian, terindikasi disusupi paham radikal.

Secara rinci riset itu mengungkapkan:

1. Untuk lembaga tinggi negara ada 30% (8 dari 28 mesjid di Lembaga Tinggi Negara) yang terpapar radikalisme

2. Untuk kementerian ada 34% (12 dari 35 Mesjid yang ada di Kementerian) yang terpapar radikalisme

3. Untuk BUMN paling besar, yaitu 56% (21 dari 37 Mesjid BUMN) yang terpapar radikalisme

Menurut definisi P3M, masjid tersebut dianggap radikal karena:

1. Cenderung menganggap kelompoknya yang paling benar dan kelompok lain salah;

2. Mudah mengkafirkan kelompok lain;

3. Tidak bisa menerima perbedaan, baik perbedaan yang berbasis etnis, agama maupun budaya.

Penilaian derajat radikalismenya dari rendah, sedang sampai tinggi.

Radikalisme rendah artinya secara umum cukup moderat tetapi berpotensi radikal. Misalnya, dalam konteks intoleransi, khatib tidak setuju tindakan intoleran, tetapi memaklumi jika terjadi intoleransi.

Tingkat radikalismenya sedang, misalnya dalam konteks intoleransi, khatib setuju tapi tidak sampai memprovokasi jamaah untuk bertindak intoleran.

Level tertinggi di mana khatib bukan sekadar setuju, tetapi juga memprovokasi umat agar melakukan tindakan intoleran.

Bagaimana ‘kebenaran’ Riset tersebut?

Riset itu bisa dirasakan kebenarannya dilihat dari:

1. Ulama-ulama radikal, bahkan HTI yang sudah dilarang pemerintah, mengisi kajian-kajian di mesjid-mesjid BUMN. Jika kemudian akhirnya dicoret/dibatalkan, itu karena adanya desakan publik.

2. Keterlibatan pegawai BUMN secara terbuka dalam aksi-aksi politik identitas. Ini dapat dilihat dari postingan di akun media sosial mereka.

3. Ada atau tidaknya sikap eksklusivisme di BUMN, bisa juga dilihat dari bagaimana BUMN tersebut menerapkan sistim yang nondiskriminatif (gender, etnis dan agama). Misalnya: Seberapa banyak perempuan yang menduduki posisi direksi dan manager di BUMN ? Saya melihat kesempatan yang diberikan untuk kaum perempuan masih sangat rendah.

Pencegahan terhadap berkembangnya radikalisme dan eksklusivisme di BUMN:

1. Kementerian BUMN sebagai perwakilan negara yang ditugaskan untuk mengawasi dan membina BUMN, menginstruksikan kepada management di setiap BUMN, agar mereka tidak memberikan kesempatan pada kelompok radikal dan untuk ‘manggung’ di BUMN

2. Direksi BUMN sudah dikumpulkan, dan mendengar paparan BNPT mengenai upaya pencegahan masuknya faham radikal tsb. Kementerian BUMN harus pastikan bahwa pertemuan itu ditindaklanjuti direksi sampai tingkat karyawan.

3. Tidak bisa mengandalkan kesadaran direksi untuk serius dalam melakukan upaya tsb, mengingat pencegahan terhadap radikalisme tidak menjadi bagian dari penilaian prestasi atau KPI (Key Performance Indeks) direksi.

Disini komisaris bisa ditugaskan untuk mengawal hal tsb.

3. Atau BNPT memberi penyuluhan tentang bahaya radikalisme, bukan hanya di level direksi, tapi sampai di level/tingkat karyawan di seluruh BUMN.

4. Prinsip keterbukaan yang universal diterapkan secara menyeluruh akan menghambat eksklusivisme dan radikalisme. Terapkan kebijakan afirmatif yang lebih membuka keterlibatan perempuan di level strategis. Pastikan tidak adanya diskriminasi (gender, etnis dan agama) dalam proses rekruitmen.

Relevankah Bicara Radikalisme di BUMN ?

Pertanyaan ini sekaligus menjawab keraguan, seolah bicara kebangsaan dan anti radikalisme di BUMN tidak relevan. Terutama pada perusahaan terbuka. Hal ini terjadi karena kita menganggap BUMN semata sebagai entitas bisnis dan melupakan karakter kebangsaan yang tak boleh hilang di BUMN.

Pencegahan terhadap faham radikalisme di BUMN sangat relevan karena memang faham itu sudah menjangkiti BUMN. Walau BUMN sebagai entitas bisnis, yang mengutamakan profesionalitas dan profit, bukan berarti hilang karakter kebangsaannya. Yang harus hilang itu karakter koruptif, birokratis dan semangat mementingkan kepentingan sendiri. Karakter itu lahir dari lemahnya kesadaran untuk saling menjaga kepentingan negara.

Lemahnya kesadaran untuk menjaga kepentingan negara juga menumbuh-kembangkan bibit eksklusivme. Jadi mungkin perlu indikator baru dalam menilai sehat/tidaknya BUMN selain selain tingkat provitabilitasnya, yaitu penerapan terhadap nilai-nilai keterbukaan dan demokrasi.

Teddy Wibisana / Foto: Koleksi Pribadi
Teddy Wibisana / Foto: Koleksi Pribadi

Penulis : Teddy Wibisana, Aktivis 80 an dan Komisaris BUMN

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR