Fadli Zon Ditetapkan Sebagai Plt Ketua DPR RI

Setelah menggelar rapat Pimpinan DPR RI pada Senin (11/12/2017) sore, ahirnya Wakil Ketua DPR RI bidang Politik, Hukum dan Keamanan Fadli Zon ditetapkan sebagai Plt Ketua DPR RI. Fadli Zon ditetapkan sebagai Plt Ketua DPR RI menggantikan Setya Novanto yang saat ini tengah ditahan dirutan KPK terkait kasus mega korupsi e-KTP.

Rapat pimpinan DPR tersebut dihadiri Fahri Hamzah,Taufik Kurniawan dan Fadli Zon sendiri. Sementara Wakil Ketua DPR RI ,Agus Hermanto tidak berada ditempat saat rapat pimpinan tersebut digelar.

Penunjukan Fadli Zon tersebut merujuk pada pasal 87 UU No 17 tahun 2014 tentang MD3 disebutkan pada ayat 3, salah satu seorang pimpinan DPR berhenti dari jabatannya maka pimpinan lainnya menetapkan Plt sampai ditetapkan pimpinan yang definitif.

“Telah ditetapkan Plt Ketua DPR adalah Wakil Ketua bidang Korpolkam sesuai dengan fraksi, dalam hal ini saya akan menjalankan tugas Plt ketua sampai dengan adanya ketua atau pimpinan yang definitif,” kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/12/2017) malam.

Ketua DPR definitif ,lanjut Fadli, akan diajukan Partai Golkar melalui Fraksi Golkar pada waktu yang ditetapkan yakni setelah masa reses berakhir yaitu masa sidang mendatang yang akan dimulai 9 Januari 2018.

“Jadi saya kira demikian supaya tidak ada informasi atau kesimpangsiuran kita menjalankan segala sesuatu berdasarkan amanat dari UU MD3. Dan sifatnya tentu saja untuk menjalankan roda institusi sesuai dengan amanat UU tersebut,” papar Fadli.

Sementara Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjelaskan ditunjuknya, Fadli karena mengikuti tradisi di DPR RI bila kursi Ketua DPR kosong biasanya diisi oleh Wakil Ketua DPR I atau Wakil Ketua DPR yang menjadi koordinator politik dan keamanan dan posisi Fraksi Partai Gerindra yang berada di bawah Fraksi Partai Golkar.

“Baik karena koordinator polkam wakil ketua I tapi juga karena posisi partai yamg bersama Pak Fadli (Partai Gerindra),” kata Fahri.

Setelah penunjukan Fadli Zon tersebut, imbuh Fahri, Pimpinan DPR akan mengirimkan dua surat masing-masing kepada Presiden Joko Widodo dan DPP Partai Golkar. Fahri memaparkan , surat kepada Presiden terkait amanah UU MD3 sebagai pemberitahuan protokoler bahwa Ketua DPR telah mengundurkan diri.

“Sedangkan surat yang dikirimkan kepada DPP Partai Golkar pasca pengunduran diri Novanto untuk meminta partai mengirimkan calon pengganti sebagai Ketua DPR,” ujar Fahri.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR