Faisal Basri: Efisiensi Anggaran Lebih Baik Dibanding Berharap Tax Amnesti

Situasi ekonomi global yang memang lagi sulit, sementara ekomomi harus tumbuh untuk dapat menyerap pertambahan angkatan kerja baru, ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Strategi Presiden Jokowi, untuk menghadapi tantangan tersebut adalah menggenjot belanja pemerintah dalam bentuk pembangunan infrastruktur. Belanja pemerintah diharapkan akan membuat ekonomi terus bergerak dan tumbuh.

Sementara Presiden berkeinginan memperbesar belanja pembangunan, tepat kah upaya menteri keuangan Sri Mulyani untuk melakukan pemangkasan anggaran ?
Seperti kita ketahui, menteri keuangan Sri Mulyani setelah rapat kabinet paripurna di istana negara, mengumumkan bahwa pemerintah akan memangkas belanja negara dalam APBNP.  Total anggaran belanja yang akan dipangkas sebesar Rp.133.8 triliun, yang terdiri dari Rp.65 triliun dan transfer dana ke daerah sebesar Rp.68.8 triliun.

Baca: http://www.indeksberita.com/target-pajak-meleset-menkeu-putuskan-pangkas-anggaran-pemerintah/

Menjawab hal tersebut, pengamat ekonomi Faisal Basri menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Sri Mulyani sudah tepat. Bahkan Faisal melihat keputusan ini sebagai sebuah keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang komperhensif.

“Memang pemerintah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, agar dapat menciptakan lapangan kerja baru. Tetapi tentu harus dilihat pula kemampuan pendapatan negara dan kemampuan fiskal kita. Menurut saya, kita memang harus optimal dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru, tapi kita harus mau juga meninjau keinginan belanja kita. Dua hal tadi (anggaran belanja dan pendapatan) harus dilihat secara komperhensif. Dan saya kira keputusan Sri Mulyani beranjak dari pertimbangan yang komperhensif tadi”

Saat ditanyakan apakah ada kemungkinan bahwa keputusan itu diambil karena ketidakyakinan pemerintah atas keberhasilan program tax amnesty akan dapat menutup defisit anggaran?

Faisal Basri justru melihatnya bahwa keputusan pemerintah untuk memangkas anggaran, menunjukan betapa presiden percaya pada kemampuan dan integritas Sri Mulyani. Sedangkan pandangan pribadinya mengenai tax amnesty, dengan terus terang Faisal menyatakan bahwa tax amnesty akan menjadi sumber pendapatan negara, tapi tidak yakin bahwa target tax amnesty dapat tercapai.

“Yang harus dicermati justru bagaimana presiden percaya pada keputusan Sri Mulyani untuk memangkas anggaran yang cukup besar. Ini bagus, berarti ada kepercayaan presiden pada menterinya. Dan akan lebih bagus lagi jika menteri di sekeliling presiden juga bagus-bagus. Dalam konteks tax amnesty, menteri keuangan sebelumnya Bambang Brojonegoro mentargetkan pemasukan dari tax amnesty sebesar Rp.165-175 triliun. Tapi saya tidak yakin itu bisa dicapai. Perkiraan saya maksimum sekitar Rp.50 triliun saja. Pemangkasan anggaran belanja pemerintah tadi, justru mengantisipasi agar defisit anggaran tidak lebih dari 3%”

Faisal Basri juga menekankan agar pemerintah juga konsisten pada programnya. Paket deregulasi ekonomi yang sudah dikeluarkan, yang tujuannya untuk menghilangkan hambatan investasi, justru jangan menjadi sia-sia karena ketidak-konsistenan pemerintah sendiri.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR