Gelar May Day, Ribuan Masa PRD Dan Buruh Di Kalimantan Utara Layangkan Berbagai Tuntutan

Berbagai elemen dan organisasi buruh bersama-sama memperingati May Day di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Selasa (1/5/2018). (Foto: Eddy Santry/ indeksberita )

Jutaan Buruh di berbagai daerah di Indonesia serempak memperingati Hari Buruh Sedunia (May Day) yang digelar hari ini. Berbagai tuntutan disuarakan demi meningkatkan kesejahteraan dari kaum penyangga ekonomi negara itu. Tak terkecuali di Kalimantan Utara, ribuan orang dari berbagai organisasi masa dan serikat buruh merayakan May Day.

Masa yyang berasal dari Partai Rakyat Demokratik (PRD), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) ,Federasi Persatuan Buruh Indonesia (FPBI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) dan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), menggelar peringatan May Day di Tanjung Selor yang menjadi Ibu Kota Provinsi termuda di Indonesia tersebut ,Selasa (1/5/2018).

Massa yang umumnya berasal dari berbagai perusahaan kelapa sawit yang ada di Kalimantan Utara itu berkumpul di Lapangan Aghatis Tanjung Selor. Dengan pengawalan ketat Kepolisian mereka menyuarakan berbagai tuntutan, diantaranya meminta Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri yang dianggap kurang berpihak pada nasih para Buruh.

“Beliau tidak paham mekanisme pengupahan dan skala upah. Artinya buruh di kalimantan utara menderita atas kebijakan yang beliau buat. Pengawasan beliau terhadap tenaga kerja lemah juga lemah,” ujar Ketua Komite Pimpinan Wilayah PRD Kalimantan Utara ,Agustinus, kepada indeksberita.com Selasa (1/5/2018).

Selain itu, masa juga menyerukan agar Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Menurutnya,PP tersebut bukan membuat kehidupan Buruh membaik namun justru semakin nyata ketimpangan yang terjadi terhadap kesejahteraan para Buruh.

“Dengan PP itu, buruh hanya bekerja untuk makan. PP ini tidak membuat kesejahteraan buruh membaik,” tandas pria yang juga Ketua Posko Pemenangan Pancasila Kaltara tersebut.

Tuntutan lain yang disuarakan adalah meminta Aparat tegas dalam menindak pelaku onion busting. Menurut Agus, pemberangusan serikat buruh adalah suatu praktik di mana perusahaan atau pengusaha berusaha untuk menghentikan aktivitas serikat buruh di wilayah perusahaannya.

“Union busting sangat kontra dengan Demokrasi dan nilai-nilai luhur Pancasila. Maka kami minta aparat dapat tegas dan transparan dalam menindak para pelaku union busting itu,” urainya

Sementara itu aktivis LMND, Muhammad Aswan meminta agar Pemerintah lebih mengoptimalkan pendidikan bagi putra-putri para Buruh. Aswan menekankan bahwa dengan UMK yang terbatas dan rendah,itu akan berdampak pada kelangsungan pendidikan anak-anak mereka.

“Kaum buruh sangat diberatkan untuk memberi pendidikan ke anak-anak mereka, dengan UMK yang cukup untuk makan di tambah lagi beban untuk memberikan pendidikan untuk anak-anak mereka, maka sangat perlu di laksanakan pendidikan yang gratis, ilmiah dan demokrasi terhadap bangsa ini,” ujar Aswan.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR