Generasi Baru Menembus Posisi Pangdam

Mayjen TNI Arip Rahman, M.A Lulusan AKMIL 98, Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/836/X/2017, tanggal 27 Oktober 2017, dimutasi dari Gubernur AKMIL menjadi Pangdam V/Brawijaya (Wikipedia)

Bagi sebagian besar masyarakat, berita soal mutasi dan promosi TNI, mungkin sudah tidak terlalu menarik lagi. Beda dengan masa Orde Baru dulu, pergantian posisi Pangdam saja bisa masuk halaman utama sebuah surat kabar, terlebih Pangdam Jaya. Benar, zaman telah berganti, seiring menurunnya peran TNI dalam sosial-politik, minat publik terhadap berita seputar TNI ikut berkurang pula.

Sebenarnya tetap ada ruang menarik mengikuti berita promosi TNI, mengingat sebagian dari mereka kelak akan menjadi pejabat publik, dengan demikian publik sudah melihat kinerjanya sejak sekarang. Dalam hal pengelolaan SDM (sumber daya manusia), TNI terbilang mumpuni, dan sudah menjadi tradisi sejak lama.  Artinya, perwira yang dipromosikan bisa dianggap berkualitas, dengan pengalaman penugasan dan pendidikan yang cukup.

Akmil 198B menembus Pangdam

Dari sekitar 60 perwira Angkatan Darat yang terkena mutasi, setidaknya tiga perwira bisa disebut sebagai “the rising star”. Nama pertama yang pantas disebut adalah Mayjen Arif Rahman (Akmil 1988), yang digeser dari Gubernur Akmil menjadi Pangdam V/Brawijaya. Meski pangkat tidak naik, namun posisi pangdam jelas lebih strategis, dan Arif Rahman akan menjadi Pangdam pertama di generasinya, yaitu 198B.

Di generasinya Arif selalu yang pertama, sejak Danrem Bogor (hanya sebentar), saat masuk pos brigjen,  dan kini pangdam. Sedikit penjelasan, Akmil tahun 1988 memang menghasilkan dua generasi, yaitu 1988A dan 198B, karena pergantian system pendidikan, khususnya jangka waktu pendidikan, dari empat tahun menjadi tiga tahun. Salah satu lulusan Akmil 1988A adalah Mayjen Madsuni, kini Danjen Kopassus

Kedua adalah Brigjen Eko Margiyono (Akmil 1989), yang dipromosikan dari Kasdam Jaya menjadi Gubernur Akmil. Pada posisi baru akan berpangkat mayjen, Eko akan menjadi jenderal (bintang 2) pertama di angkatannya. Saat menjadi brigjen, Eko juga yang pertama kali di angkatannya. Sebagai perbandingan , lulusan terbaik Akmil 1989 yaitu Brigjen Tri Yuniarto, yang saat ini menjadi Direktur Doktrin Kodiklatad, belum genap enam bulan menyandang pangkat brigjen

Berikutnya Brigjen Teguh Pujo Rumekso (lulusan terbaik Akmil 1991),  dari Wadanpussenif menjadi Kasdam VI/Mulawarman. Saat masuk pos brigjen, adalah orang pertama di angkatannya. Mungkin namanya kurang dikenal, karena tidak seperti lulusan terbaik Akmil pada umumnya, yang selalu memilih ditugaskan di Kopassus atau Kostrad, sementara Teguh melalui jalur satuan teritorial, khususnya di Kalimantan. Namanya mulai muncul, saat menjadi Komandan Upacara Hari Kemerdekaan di Istana, di masa Presiden SBY.

Masalah HAM

Bila diteliti agak mendalam, sebenarnya ada nama yang “mengganjal”, mengingat perwira tersebut pernah tersangkut masalah pelanggaran HAM. Salah satunya adalah Kol Inf Djaka Budhi Utama (Akmil 1990), yang diangkat sebagai Komandan Pusat Intel AD (pos brigjen). Kolonel Djaka sejak awal bertugas di Kopassus. Yang penting dicatat Djaka adalah mantan anggota Tim Mawar, saat sidang mahkamah militer sekitar tahun 1998, namanya telah disebut-sebut media cetak saat itu.

Bila dimonitor para aktivis HAM (human right defender) tentu akan dipersoalkan, namun sepertinya “lolos” dari perhatian aktivis HAM. Mengingat memori publik, termasuk aktivis NGO, memiliki keterbatasan. Promosi Djaka juga menunjukkan,  TNI tidak mempersoalkan pelanggaran HAM anggota TNI di masa lalu, dalam promosi.

Kasus yang hampir sama terjadi pada Mayjen Hartomo (Akmil 1986), yang digeser dari Kepala BAIS menjadi Komandan Pusat Teritorial AD. Sejak awal bertugas di Kopassus. Namanya mulai dikenal dalam kasus tewasnya Theys di Jayapura, saat memimpin satgas intel Kopassus di Papua.

Hartomo relatif  kurang dikenal publik, karena lebih sering bertugas di bidang intelijen. Perwira salah satu andalan Jenderal Gatot Nurmantyo. Digesernya Hartomo bisa jadi merupakan sinyal bahwa pengaruh Gatot mulai berkurang.

Bila perwira yang diduga melanggar HAM tetap dipromosikan, berarti ada problem dalam internal TNI, setidaknya untuk dua perkara: mandala dan kaderisasi. Dipromosikannya Djaka,  bisa dijadikan jendela untuk memahami dua problem tersebut: mandala dan kaderisasi.

Dalam kebiasaan di TNI, untuk operasi senyap (intelijen) umumnya hanya diberikan kepada perwira-perwira yang dianggap potensial. Artinya, perwira seperti Djaka masuk dalam kategori itu, hanya karena kasusnya bocor, kemudian menjadi kehebohan publik. Sejak hilangnya mandala seperti Timor Leste dan Aceh, TNI (khususnya Angkatan Darat) memang agak kesulitan mengembangkan kader-kader potensialnya. Mandala tersebut sangat bermanfaat untuk proses seleksi, sekaligus  pematangan perwira mudanya.

 

Aris Santoso, sejak lama dikenal sebagai pengamat militer, khususnya TNI AD. Kini bekerja sebagai editor buku paruh waktu.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR