Gubernur Kaltara Minta OPD Percepat Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2019

Gubernur Kaltara Irianto Lambrie saat memimpin rapat staf, Senin (1/4/2019) di ruang pertemuan lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara. Dalam rapat tersebut membahas percepatan pengadaan barang dan jasa tahun 2019. (Dokumen)

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie akan menerbitkan surat edaran tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun 2019. Edaran ini ditujukan kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

Edaran itu, akan menegaskan instruksi Gubernur mengenai kewajiban kepala OPD untuk menyampaikan dokumen pelelangan kepada pihak pelaksana pelelangan dalam waktu selambat-lambatnya 2 minggu sejak edaran disampaikan.

“Apabila sampai batas waktu yang ditentukan ternyata tidak juga diserahkan maka kegiatannya dibatalkan. Terkecuali dengan izin Gubernur,” kata Irianto saat memimpin rapat staf di ruang pertemuan lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (1/4/2019).

Pernyataan tersebut, bersandar pada fakta bahwa hingga April ini, belum ada program kegiatan yang telah ditandatangani kontrak kerjanya oleh Gubernur. Sesuai data Biro Pembangunan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, hingga akhir Maret lalu ada 16 OPD dengan 365 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mengajukan pelelangan.

Sementara, jumlah paket kegiatan yang telah masuk kedalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) sebanyak 119 kegiatan. “Dari itu, 30 paket kegiatan sudah selesai tender dan telah ditetapkan pemenangnya. Sementara itu, 42 paket dalam proses evaluasi, dan 2 paket harus tender ulang,” jelasnya.

Berkaitan dengan realisasi kegiatan, Irianto juga memberikan perhatian terhadap rencana pembebasan lahan untuk pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor.

“Untuk pembebasan lahan ini, saya pastikan telah sesuai dengan undang-undang. Disini, Pemprov hanya bertugas menyediakan anggaran, dan yang melakukan pembebasan adalah BPN (Badan Pertanahan Nasional),” ungkapnya

Gubernur juga menyinggung persoalan pembangunan RSUD Tipe B Tanjung Selor yang mengandalkan pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Tak itu saja, Irianto pun berharap pada tahun ini pembangunan fisik Pelabuhan Tengkayu II harus tuntas.

“Dalam pelaksanaannya nanti, anggaran yang diperoleh jangan hanya dimanfaatkan untuk membangun fisik saja. Tapi juga harus mampu menyediakan peralatan medisnya, juga sarana penunjang lainnya,” pungkasnya.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR