Guru Honor Digaji Ratusan Ribu, Pemkab Bogor Sawer Tamsil Jutaan Rupiah

Ilustrasi

BOGOR – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor membagikan tambahan penghasilan (tamsil) sebesar Rp5 juta hingga Rp20 juta per bulan dilingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru-baru ini dinilai kalangan guru honorer sangat ironis. Pasalnya, saat ini di Kabupaten Bogor tercatat ada sekitar 8.750 tenaga honor yang belum jelas status kepegawaiannya. Bahkan, penghasilan bulanan yang diterima para guru honor itu pun sangat kecil, dimulai dari Rp250 ribu hingga Rp500 ribu per bulan.

“Beberapa waktu saat kita mengadukan nasib ke dewan dan pemkab disebutkan kondisi anggaran terbatas, itu saya pahami. Tapi, kini kami dengar pemkab malah bagi-bagi tunjangan penghasilan kepada PNS yang nilainya jutaan,” keluh guru honor, Aryati kepada indeksberita.com melalui telepon, Rabu (27/4/2016).

Menurutnya, kehidupan guru honorer di Kabupaten Bogor jauh dari sebutan layak.
“Jika pemkab bijak, semestinya muliakan juga dong guru honor. Karena, guru honor juga ikut berperan membangun Kabupaten Bogor,” sentilnya.

Pada bagian lain, salah seorang guru honor yang minta tidak disebutkan namanya juga menyampaikan ungkapan protes yang sama. Wanita yang dipanggil Caca ini menuturkan, sebelumnya bersama ratusan guru honorer lain pernah menuntut untuk segera diangkat penjadi Pegawai Negeri sipil (PNS).
“Beberapa waktu kami dijanjikan akan diangkat jadi PNS, tapi tiba-tiba dibatalkan sepihak tanpa alasan yang jelas,” ujarnya.

Tak hanya itu, para guru honorer ini pun menolak adanya penerimaan CPNS umum.

“Andai Pemkab Bogor memiliki anggaran, lebih baik angkat guru honorer yang sudah lama mengabdi terlebih dahulu, sebab kami sudah tidak bisa lagi ikut mendaftar CPNS Umum karena terganjal usia. Atau, berikan tambahan penghasilan bagi guru honor,” kata dia.

Masih menurutnya, saat ini ada 3.140 guru honorer yang gajinya rata-rata masih dibawah satu juta. Bahkan ada yang cuma Rp 150 ribu perbulan.

“Program pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan malah tidak diimbangi dengan kesejahteraan para guru. Bagaimana mutu pendidikan akan ditingkatkan, sementera kesejahteraannya sendiri masih dibawah rata-rata,” tutupnya. (eko)

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR