Hari Pertama Jabat Plt Bupati Nur Arifin Didemo Nelayan Pesisir Prigi Kabupaten Trenggalek

Photo : Massa nelayan Pesisir Prigi Kabupaten Trenggalek yang sedang menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek (foto Tofan Ardhi)

Nelayan pesisir Prigi Kabupaten Trenggalek melakukan aksi unjuk rasa di DPRD dan kantor bupati. Sebanyak seribuan nelayan menolak pembangunan Pelabuhan Niaga yang sudah direncanakan oleh Pemprov Jawa Timur satu tahun lalu.

Dengan menggunakan puluhan mobil bak terbuka dengan diwarnai spanduk, massa bergerak menuju Gedung DPRD Trenggalek di Jalan Ahmad Yani. Mereka menyuarakan aspirasinya dengan membentangkan sejumlah poster yang berisi tuntutan penolakan pembangunan pelabuhan.

Salah satu perwakilan nelayan Asmadi mengatakan, pembangunan Pelabuhan Niaga di kawasan teluk Prigi, justru akan merusak ekosistem dan berdampak terhadap hasil tangkapan nelayan.

“Itu usulan dari mana, jelas menyalahi peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2017 tentang RTRW. Tanpa opsi masyarakat dan nelayan Prigi menolak,“ kata Asmadi, Kamis (15/2/2018).

Selanjut ia mengatakan, bahwa dirinya dan para nelayan takut apabila pelabuhan tersebut terwujud. “Mata pencaharian kami akan terganggu dan mengalami krisis pendapatan seperti yang terjadi di beberapa pelabuhan besar lain, “ tambah Asmadi.

Seorang nelayan lain, Mohammad Mahmud menilai, bahwa proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah sama sekali tidak melibatkan unsur nelayan. Pemerintah tidak pernah memikirkan nasib para nelayan.

“Anehnya justru justru warga lain yang tidak berhubungan dengan nelayan, yang dilibatkan,” ucap Mahmud.

Kelompok lain itu, lanjut Mahmud, memang sudah disetting sedemikian rupa, supaya pembangunan pelabulan tersebut terlaksan. “Untuk menggolkan ini, proyek ini seperti itu yang dilakukan,” ujar Mahmud.

Menemui para nelayan ini, perwakilan Dinas Perhubungan Jawa Timur bernama Gatot. Ia mengaku telah melakukan berbagai tahapan mulai dari sesuai dengan mekanisme yang ada, termasuk menggelar sosialisasi dengan masyarakat.

“Kalau yang memutuskan bukan saya. (Aspirasi) Akan kami informasikan ke pimpinan, untuk progresnya yang jelas semua persyaratan yang diperlukan akan kami penuhi,” kata Gatot.

Usai menggelar aksi di Gedung DPRD Kabupaten Trenggalek, para nelayan bergerak menuju Pendapa Manggala Praja Nugraha. Di depan kantor bupati yang tersebut para nelayan juga tetap menyuarakan aspirasinya untuk menolak pembangunan pelabuhan niaga.

Plt Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin, yang baru hari pertama menjabat, langsung menemui para pengunjukrasa. Ia langsung naik di atas mobil sambil berorasi. Wakil Bupati itu mengaku, rencana pembangunan pelabuhan tersebut telah menjadi program strategis nasional untuk mengembangkan kawasan selatan Jawa melalui pelayaran perintis.

“Kami menghargai aspirasi para nelayan, ini adalah bagian dari bentuk demokrasi yang baik, artinya masyarakat masih peka terhadap hajat hidup orang banyak,” kata Nur Arifin.

Nur Arifin juga menyampaikan, rencana pembanguan pelabuhan telah melalui proses yang panjang sehingga masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Saya tadi juga menjelaskan, bahwa kami bersama pak Bupati juga mengamankan cita-cita, baik itu Nawacita (Jokowi), kemudian janji kami terdepan di pesisir selatan,” jelasnya.

Arifin membeberkan, pelabukan niaga tersebut jauh dari apa yang dikhawatirkan para nelayan, karena luasan area yang akan dibangun hanya sekitar setengah hektare, dengan anggaran Rp 20 miliar.

“Itu bukan pelabuhan peti kemas, kalau di Surabaya itu luasnya mencapai puluhan hektare, ini hanya setengah hektare jadi bisa dibayangkan seperti apa besarnya, diantara teluk seluas 500 hektare” imbuhnya.

Kata dia, saat ini rencana tersebut terus bergulir dan tahun ini mulai dianggarkan dalam APBD Trenggalek untuk proses pembebasan lahan. Meski demikian pihaknya akan mengkaji masukan warga untu menjadi sebuah pertimbangan.

 

(Kontributor : Tofan Ardhi)

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR