Hasil Survei, Potensi Radikalisme Belum Mengkhawatirkan

Berikut adalah narasumber acara Halaqah Ulama serta Tokoh Muda Islam Indonesia bertema "Penguatan Toleransi dan Gerakan Merespon Ekstremisme" di Rancamaya Hotel, Kota Bogor yang dimulai dari Senin-Rabu (1-3/8/2016). (Eko)

BOGOR – Bekerjasama dengan Lembaga Survei Indonesia, Wahid Foundation luncurkan Laporan Hasil Survei Nasional (LSI) “Potensi Radikalisme dan Intoleransi Sosial-Keagamaan di kalangan Muslim Indonesia”. Potensi radikalisme di Indonesia menunjukkan masih minim. Demikian hasil survei yang melibatkan 1.520 responden tersebut disampaikan jelang Wahid Institut mengelar acara Halaqah Ulama serta Tokoh Muda Islam Indonesia bertema “Penguatan Toleransi dan Gerakan Merespon Ekstremisme” di Rancamaya Hotel, Kota Bogor, dimulai dari Senin-Rabu (1-3/8/2016).

Hadir sebagai narasumber pada acara tersebut yakni Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki, Minister counsellor Political and Diplomacy dari Kedutaan Australia Dr Bradley Amrmstrong PSM dan BNPT diwakili oleh Arif Dharmawan.

“Survei ini membantu kami dalam mengidentifikasi faktor-faktor sosial keagamaan yang mempengaruhi persepsi intoleransi dan radikalisme di masyarakat.” kata Manajer Riset Program Prioritas, Wahid Foundation Aryo Ardi Nugroho, baru-baru ini.

Hasil survei menunjukkan 72 persen dari sebagian besar responden menyatakan tidak bersedia untuk bersikap radikal. Sementara 7,7 persen responden menyatakan bersedia berpartisipasi serta 0,4 persen dari total responden mengaku pernah berpartisipasi dalam kegiatan yang berpotensi melibatkan kekerasan atas nama agama seperti melakukan sweeping, berdemonstrasi dan menentang kelompok yang dinilai menodai dan mengancam kesucian Islam atau melakukan penyerangan terhadap rumah ibadah pemeluk agama lain. Kenderungan intoleransi dan radikalisme dikarenakan pemahaman agama Islam yang bersifat literalis atau harafiah.

“Apalagi jika pemahaman tersebut diberi ruang publik dalam bentuk ceramah atau pengajaran keislaman. Berdasarkan survei ini Wahid Foundation merekomendasikan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama termasuk pelaku tindakan ujaran kebencian (hatred speech) di muka umum,” kata dia.

Pemda, sebut Aryo, yang paling mengemban peran penting mewakili negara untuk memastikan perlindungan kebebasan beragama dan mengatasi kecenderungan intoleran.

“Jadi, diperlukan lebih banyak narasi damai yang disebarkan melalui berbagai kampaye yang sejuk sekaligus progresif,” tuturnya.

Sementara itu Direktur Wahid Foundation, Yenny Wahid mengatakan bahwa Indonesia perlu menyebarkan lebih banyak pesan-pesan Islam Damai.

“Pesan Islam Damai yang sebenarnya merupakan modal dasar bagi kta dan berbangsa dan mengelola kehidupan beragama di Indonesia,” pungkas Yenny Wahid. (eko)

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR