Hasil Survey, Inilah Gambaran Toleransi Siswa SMA Jakarta dan Bandung Raya

Jakarta – Ini mungkin kabar melegakan. Temuan survey SETARA Institute bertajuk “Toleransi Siswa SMA Negeri Jakarta dan Bandung Raya” menunjukkan, tingkat toleransi di kalangan siswa di kedua wilayah tersebut ternyata cukup tinggi dan positif.

Dengan menggunakan 18 pertanyaan kunci yang dipilih pada tiga dimensi sosial keagamaan, dimensi sosial politik, dan dimensi ideologis, SETARA Institute menyimpulkan dari 760 responden yang terpilih dalam survey, sebanyak 61.6% siswa terkategori toleran, 35.7% intoleran pasif/puritan, 2,4% intoleran aktif/radikal, dan (0,3%) yang berpotensi menjadi teroris.

Pada dimensi toleransi sosial keagamaan, siswa terbilang positif dan menggambarkan kecenderungan yang sebenarnya, dimana pada dasarnya toleransi masyarakat cukup tinggi, kecuali pada aspek yang sangat fundamental. Misalnya, sebanyak 36% siswa setuju bahwa Ahmadiyah dan Syiah dan aliran keagamaan tertentu lainnya dibatasi.

Termasuk pada aspek yang fundamental, siswa pada umumnya menolak organisasi keagamaan tertentu yang hendak mengganti Pancasila dengan dasar negara yang lain (81%), yang menggunakan kekerasan dalam memperjuangkan keyakinannya (79.47%), yang mengkafirkan kelompok lain (74.47%), dan juga menolak mereka yang melakukan pelarangan-pelarangan pendirian rumah ibadah (85.26%).

Sementara, pada dimensi sosial politik, dengan 7 pertanyaan dalam 4 grafik, mayoritas siswa tidak mempertimbangkan agama sebagai variabel dalam preferensi politiknya. Meskipun masih terdapat 30.8% siswa yang menyatakan bahwa pemimpin di lingkungan OSIS harus seagama dan 29.5% bahwa Bupati/Walikota/dan Gubernur harus seagama.

“Temuan ini tampaknya yang masih dimanfaatkan oleh elit politik dengan menjadikan agama sebagai kapital politik baru untuk menghimpun dukungan politik atau menundukkan lawan politiknya,” kata Ketua Setara Institute, Hendardi, dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (24/5/2016).

Demokrasi, yang dipersepsi siswa sebagai pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakayat, juga masih didukung oleh 86% responden. Tetapi terdapat 11% siswa yang menyatakan bahwa khilafah adalah sistem terbaik bagi pemerintahan Indonesia.

Sedangkan pada dimensi ideologis, dengan mengajukan 11 pertanyaan yang disajikan dalam 11 grafik, temuan survey masih cukup mengkhawatirkan karena pilihan untuk penegakan syariat Islam dalam arti bahwa seluruh kehidupan manusia di Indonesia diatur dengan hukum Islam masih didukung oleh 58% siswa.

Hendardi menyadari adanya keterbatasan pengukuran pada topik syariat Islam, karena bisa jadi asumsi siswa tentang syariat Islam adalah bentuk kepatuhan umat beragama pada agama yang dianutnya.

“Karena sejatinya, jika demokrasi menjadi pilihan terbaik sistem bernegara, maka semestinya bukan agama yang menjadi variabel utama sebagai sumber hukum. Meski demikian, bisa jadi pandangan siswa juga mengafirmasi perihal penggunaan agama sebagai salah satu sumber rujukan dalam memproduksi hukum positif melalui proses demokrasi,” ujar Hendardi.

Namun, berbeda dengan ihwal syariat Islam, pandangan siswa tentang jihad justru positif. Temuan survey menunjukkan hanya 2% responden yang mengartikan bahwa jihad adalah berjuang menegakkan ajaran agama secara utuh dengan cara apapun, termasuk dengan menggunakan kekerasan.

Sejalan dengan pemaknaan positif siswa akan makna jihad, mayoritas siswa menilai keberadaan ISIS bukan manifestasi jihad seperti diklaim selama ini. Sebanyak 70% responden mengatakan ISIS adalah organisasi kekerasan yang mengatasnamakan agama. Meskipun demikian, terdapat 1% responden yang menyatakan mendukung perjuangan ISIS. Demikian juga terdapat 0,4% responden yang menyatakan mendukung aksi terorisme.

Grafik
Kategorisasi Responden berdasarkan 18 Pertanyaan Kunci

Grafik Responden

Berdasarkan temuan survey itu, SETARA Institute merekomendasikan agar  pemerintah memberi perhatian pada dinamika toleransi siswa di sekolah, termasuk memastikan iklim yang kondusif bagi promosi dan penguatan toleransi di lingkungan pendidikan.

Pemerintah juga diminta memberikan pendidikan berkelanjutan bagi para guru-guru untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mempromosikan dan mentransformasikan pengetahuan dan perilaku toleran kepada siswa, karena guru adalah variabel utama pembentuk karakter toleransi dan intoleransi siswa.

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan kualitas kurikulum dan buku ajar yang kondusif bagi promosi dan penguatan toleransi siswa di sekolah.

Dan terakhir, karena terorisme merupakan puncak dari intoleransi, maka kinerja pemberantasan terorisme dan radikalisme juga harus mencakup pada promosi dan penguatan toleransi bagi siswa yang berada pada derajat intoleran pasif/puritan dan intoleran aktif/radikal. Tangga intoleran aktif/radikal adalah satu langkah menuju terorisme.

Metodologi
Survey ini bertujuan untuk mengetahui tingkat toleransi siswa SMA di Jakarta dan Bandung Raya di tahun 2016. Kalangan ini sengaja dipilih karena berada pada fase remaja awal (early adolescent), “middle adolescent”, dan menuju fase remaja akhir (late adolescent).

Lokasi survei adalah DKI Jakarta kecuali Kepulauan Seribu dan Bandung Raya (Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi). Survey dilakukan sejak tanggal 4 – 18 April 2016.

Adapun populasi dari survey ini adalah seluruh siswa-siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, dengan rincian Jakarta (106 sekolah) dan Bandung Raya (65).

Sampel dipilih secara acak berdasarkan prosedur berjenjang atau teknik “multi-stage random sampling”. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan mengacak probabilitas dari tingkat kota/kabupaten di Jakarta dan Bandung Raya sampai dengan unit terkecil yaitu kelas.

Dari jumlah populasi dengan perkiraan 18.000 siswa/siswi, survey ini mengambil sampel sebanyak 760 siswa. Dengan jumlah sampel ini survey ini berada pada tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error 5%. Spot check sebagai “quality control method” dilakukan terhadap 20% sampel.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR