Hendardi : Pelaporan atas Rocky Gerung Menunjukan Delik Penistaan Agama Tidak Memiliki Batasan Presisi

Pelaporan atas Rocky Gerung, akademisi UI dan salah satu pendiri Setara Institute, ke Polda Metro Jaya, kembali mempertegas bahwa delik penyebaran kebencian atas dasar SARA dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan juga delik penodaan agama dalam Pasal 156a KUHP adalah pasal karet yang tidak memiliki batasan presisi pada jenis-jenis tindakan seperti apa delik itu bisa diterapkan. Dengan rumusan yang sumir delik-delik semacam itu bisa menjerat siapapun. Hal tersebut dinyatakan oleh Hendardi, Ketua Dewan Pengurus Setara Institute.

Hendardi menjelaskan, Setara Institute sejak awal menganggap bahwa ketentuan-ketentuan di atas adalah bermasalah dan memasung kebebasan dan hak asasi manusia. Kasus Rocky dan juga Ade Armando menurutnya, contoh nyata bagaimana kebebasan berpendapat dipasung dan bisa dikriminalisasi.

“Apa yang dikatakan Rocky tentang diksi fiksi adalah bagian dari pengetahuan ilmiah yang bisa diuji secara logis dalam Ilmu Logika. Sebagai pengetahuan, maka Rocky bebas menyampaikannya dan bahkan justru memberikan pencerahan banyak orang yang selama ini melekatkan keburukan dan sifat negatif pada diksi yang netral itu,” urai Hendardi.

Hendardi menghimbau agar pandangan Rocky cukup dijawab dengan pandangan yang membantahnya, bukan dengan pelaporan pidana. Apalagi tambah Hendardi, pernyataan itu disampaikan dalam forum diskusi dan tegas sekali tidak ada pretensi dan niat jahat merendahkan agama, kelompok, dan lain-lain.

Dan ia menghimbau agar Kepolisian juga tidak perlu memproses laporan-laporan kasus seperti itu. Karena pembatasan kebebasan berpendapat akan mematikan nalar kritis warga yang justru dibutuhkan untuk memperkuat dan mendewasakan kita berdemokrasi.

Menurut Hendardi, banyak dari laporan tersebut didasari oleh motif-motif politik. Untuk itu, lanjut Hendardi, Polri mesti memiliki pedoman kerja yang rigid dan akuntabel dalam menangani laporan warga tentang delik penodaan agama dan delik penyebaran kebencian atas dasar SARA.

“Polri bukan alat konstestasi politik, maka kecermatan menangkap motif pelaporan adalah bagian kunci yang harus menjadi pertimbangan Polri. Jika tidak peka dan presisi dalam bertindak, trial by the mob akan menjadi pola penegakan hukum di Republik ini,” tandasnya.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR