Hendardi: Percepat Pengesahan RUU Terorisme, Dengan Tetap Pada Pendekatan Hukum

Hendardi

Potensi ancaman terorisme semakin menguat pasca kekalahan ISIS di beberapa wilayah Suriah dan Iraq. Aksi-aksi terorisme belakangan ini juga diidentifikasi sebagai jaringan ISIS yang di dalam negeri menggunakan label Jamaah Anshoru Daulah (JAD). Bom bunuh diri di Kampung Melayu adalah salah satu dari aksi jaringan JAD yang tidak terdeteksi dari sekian banyak potensi terorisme yang berhasil dicegah oleh Kepolisian dengan pendekatan penegakan hukum. Oleh karena itu, menurut Hendardi, pemerintah dan DPR diharapkan untuk segera mengesahkan revisi RUU Antiterorisme. Namun, Hendardi mengingatkan, walau kita ingin mempercapat pengesahan RUU Terorisme, tetapi substansi pemberantasan terorisme tetap dengan pendekatan  hukum.

“Upaya mempercepat pengesahan undang-undang tersebut, tidak boleh mengubah pendekatan pemberantasan terorisme dari sistem peradilan pidana menjadi pendekatan non hukum,” kata Hendardi melalui pesan tertulisnya, pada hari Senin (29/5/2017), kepada awak media.

Masih menurut Hendardi, terorisme sebagai transnational crime (kejahatan lintas negara), dianggap sebagai kejahatan yang hanya bisa diberantas dengan pendekatan hukum dengan kewenangan preventif yang lebih luas jangkauannya. Karena itu menurutnya, gagasan memasukkan TNI sebagai aktor dalam pemberantasan terorisme dipastikan akan keluar dari mekanisme sistem peradilan pidana terpadu, karena TNI bukanlah aparat penegak hukum yang bertugas memberantas kejahatan, termasuk kejahatan terorisme.

“Jadi sebaiknya, pelibatan TNI dalam RUU antiterorisme tetap dalam skema perbantuan sebagai tugas operasi militer selain perang. Nah ¬†mekanismenya diatur dengan UU Perbantuan Militer, yang seharusnya sudah sejak lama dibentuk karena merupakan mandat dari UU TNI. Maka melibatkan TNI justru akan melemahkan akuntabilitas pemberantasan terorisme, karena tidak adanya kontrol sistemik yang melekat dalam sistem peradilan pidana terpadu bagi TNI,” urainya.

Hendardi juga mengkritik Pernyataan Menkopolhukam Wiranto dan klaim Ketua Panja RUU Antiterorisme, Muhammad Syafii (Partai Gerindra), yang pada dasarnya setuju pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Menurutnya, keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme dapat melemahkan sistem peradilan pidana terorisme.

“Bagaimana mungkin mandat reformasi yang menuntut TNI profesional sebagai aparat pertahanan dan telah berjalan selama hampir 19 tahun, kemudian diupayakan untuk kembali menjadi bagian dari penegakan hukum pidana terorisme? Ini usulan yang membahayakan bagi akuntabilitas sistem peradilan pidana dan berpotensi menggeser pendekatan hukum menjadi pendekatan militer dalam pemberantasan terorisme,” tegas Hendardi.

Dampak perubahan pendekatan ini, menurut penilaian Hendardi, akan berpotensi terjadinya pelanggaran HAM yang sulit dipertanggungjawabkan. “Lagi pula pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme selama ini telah berjalan dengan baik, melalui mekanisme perbantuan dan tetap meletakkan kewenangan pemberantasan terorisme pada Polri sebagai penegak hukum, tukas Hendardi.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, Hendardi mengusulkan agar fokus utama revisi RUU Antiterorisme adalah pada penguatan kewenangan pre-trial bagi aparat kepolisian dan intelijen. “Namun, karena kewenangan pre-trial juga berpotensi abusif, maka fokus perumusannya adalah pada batasan-batasan yang rigid bagaimana kewenangan itu dijalankan dan dipertanggungjawabkan. Termasuk bagian yang perlu diatur secara akuntabel adalah pemberlakuan informasi intelijen sebagai bukti dalam peradilan kasus terorisme,” pungkasnya.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR