IHCS: Seluruh Stakeholders Awasi Politik Uang

Direktur Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), Ridwan Darmawan mengatakan diperlukannya kerja sama kepada seluruh stakeholder pilkada agar bahu membahu mengawasi politik uang pada saat masa tenang jelang hari pencoblosan di pilkada serentak 2017.
“Perlu edukasi serta sosialisasi yang utuh bahaya politik uang ini, agar mendapatkan pemimpin atau kepala daerah yang kredibel, berintegritas dan tanpa beban kedepannya,” kata Ridwan Darmawan saat dihubungi Indeksberita.com di Jakarta, Senin (13/2).
Selanjutnya, Ridwan juga mengatakan, perlunya diberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa politik uang adalah tindak pidana pemilu yang cukup berat ancaman pidana dan dendanya.
“Dalam pasal 187A UU 10/2016 tentang Pilkada disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),” jelas Ridwan yang juga mantan aktivis 98 ini.
Oleh karena itu, Ridwan mengajak kepada seluruh elemen masyarakat agar berperan aktif untuk mengawasi jalannya pilkada yang bersih.
“Masyarakat harus berperan aktif untuk mengamankan jalannya Pilkada serentak dari tangan-tangan kotor pelaku politik uang,” tutupnya.
BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR