Inilah Tanggapan Menhan Atas Ultimatum Perang OPM

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dari Organisasi Papua Merdeka saat menyampaikan ultimatum perang OPM kepada Pemerintah RI (Istimewa)

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu mengaku tidak gentar dan takut sedikitpun dengan ultimatum perang OPM (Organisasi Papua Merdeka).

“Mereka (OPM red) ajak perang? Ya perang aja. Orang ajak perang masa makan soto sih,” ujar Ryamizard di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu (28/3/2018).

Ryamiyard mengungkapkan bahwa ultimatum atau tantangan perang yang dilontarkan OPM tersebut bukan hal yang main-main. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu mengatakan jika ultimatum perang ini merupakan tugas TNI. Karena menurutnya, ultimatum OPM tersebut sudah mengancam keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ryamizard juga menegaskan bahwa rasa percaya diri TNI pasti dapat menanggulangi ancaman ini dengan mudah. Ryamiyard sangat yakin bahwa dengan sedikitnya 800 ribu personel TNI aktif saat ini, tentu dengan mudah mampu melumpuhkan kekuatan OPM .

“Mereka (OPM), mah, kecil. Malu sama veteran kalau saya tidak berani,” pungkasnya sambl memberikan kode dengan menyentikan jari.

Sebelumnya, pada 27 Februari 2018 Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengunggah video yang berisi tujuh ultimatum kepada Pemerintah RI. Diantara tujuh ultimatum OPM tersebut adalah tantangan perang dan tuntutan kepada Pemerintah Republik Indonesia agar segera menyetujui pelaksanaan pemilihan bebas hak penentuan nasib sendiri rakyat bangsa Papua Barat.

Dalam rekaman video, terlihat ultimatum dibacakan secara resmi dengan latar belakang bendera Bintang Kejora dan dikawal puluhan anggota OPM bersenjata laras panjang. Ultimatum itu sendiri dibacakan oleh G.Lekkagak Telenggen, usai dilantik sebagai Kepala Staf Operasi Komando Nasional TPNPB, pada 2 Februari 2018, di Markas Kimagi, Distrik Yambi, Puncakjaya, Papua.

Adapun bunyi tujuh ultimatum tersebut sebagai berikut :

Mulai pada bulan pertama tahun 2018 ini, segera mobilisasi umum seluruh prajurit TPNPB pada 29 KODAP se-tanah Papua, untuk melakukan revolusi tahapan melawan penjajah demi menuntut hak kemerdekaan bangsa Papua Barat.

Seluruh perusahaan asing di atas tanah Papua harus ditutup secara paksa terutama dan lebih khusus, PT. Freeport Indonesia di Tembagapura Papua dan Kilang Minyak, Gas Bumi di Kalamono-Sele, Sorong dan LNG BP di Babo Bintuni Papua Barat.

Demi terwujudnya kemerdekaan bangsa Papua, segala perbedaan ideologi perjuangan bersatu dalam pelaksanaan revolusi secara bersama, mulai berlaku sejak ultimatum perang ini diumumkan.

Pemerintah Republik Indonesia segera menyetujui pelaksanaan pemilihan bebas hak penentuan nasib sendiri rakyat bangsa Papua Barat.

Selama Indonesia menduduki tanah air kami, perlawanan perang terus sampai kemerdekaan bangsa Papua menjadi nyata.

Apabila menyebabkan akibat dari ultimatum ini, setiap prajurit TPNPB dan musuh TNI dan POLRI wajib tunduk pada pedoman ketentuan atau aturan perang Komando Nasional TPNPB yang telah ditentukan.

Perang demi perjuangan kemerdekaan bangsa Papua mulai berlaku secara resmi pada hari ini, maka segenap rakyat bangsa Papua memohon dukungan doa restu.

Diahir pembacaan ultimatum,G.Lekkagak Telenggen mengatakan bahwa pihaknya menegaskan perang harus segera dilakukan. Ia pun menyerukan agar TNI-Polri mematuhi aturan perang yang diterapkan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).

“Perang jangan berhenti, perang harus tanpa intervensi internasional di Papua. Ultimatum perang, saya sudah umumkan. Jadi, perang harus dilakukan di mana saja, di Papua. Ketentuan, aturan perang kita sudah keluarkan itu. Panglima TNI, Polda harus tunduk pada aturan itu, TPN di seluruh Papua, perang harus berdasarkan aturan ini. Tujuan, kami ingin perang lawan TNI, Polri sudah tecantum dalam aturan TPN,” kata Lekkagak.

BAGIKAN

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR